9
Jakarta, posjkt.com – Faisal yang tergabung di Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) yang membidangi posisi OKK di Partai Garuda mengatakan untuk saat ini Partai Garuda fokus untuk verifikasi Faktual KPU
9
Yakin Partai Garuda Lolos Senayan, Faisal: “Antusias Masyarakat Sumut yang Bergabung ke Partai Luar biasa”
https://youtu.be/wAfNmPsoM6g
“Dan sudah diterima KPU,” ujarnya saatditemui pihak awak media saat dia menyambangi KPU RI Pusat di Menteng Jakarta pusat, Kamis(4/08/2022)
Dia juga mengatakan bahwa dokumen berkas yang sudah diserahkan ke KPU RI sejatinya sudah lengkap.
“Partai Garuda siap untuk diverifikasi administrasi faktual sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU,” pungkasnya.
https://youtu.be/wAfNmPsoM6g
Tokoh pergerakan yang berasal dari Sumatera utara ini juga menambahkan meskipun persaingan politik di Sumut sangat tinggi, namun antusias masyarakat untuk bergabung di partai Garuda sangat luar biasa sebab melihat visi misi dan program nya sangat menyentuh ke masyarakat luas hingga ke akar rumput.
Dan dia pun optimis untuk maju calon legislatif dan partai juga diyakini akan masuk ke Senayan (DPR RI)
(Bar)
Jakatta, postjkt.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sepakat mewujudkan Kota Tangerang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan pakta integritas antara Kejari Kota Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (1/8/2022).
Adapun acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda didampingi para Kepala Seksi dan Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang serta Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang.
Dalam kegiatan tersebut, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh Kepala Kejari Kota Tangerang bersama dengan Ketua DPRD Kota Tangerang, selanjutnya diikuti seluruh anggota DPRD Kota Tangerang.
Gatot pun mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan kesempatan yang diberikan Kepala Kejari Kota Tangerang bersama jajarannya untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan penandatanganan pakta integritas dengan jajaran DPRD Kota Tangerang.
“Hal tersebut sangat kami apresiasi,” ucap Gatot.
Gatot menuturkan, peran legislasi dan peran eksekutif berjalan seiring sejalan, di mana fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh jajaran DPRD Kota Tangerang tanpa adanya sinergitas dan dukungan dalam bentuk pandangan dan pendapat hukum dari Kejari Kota Tangerang.
“Sehingga harapan ke depannya saya bersama seluruh anggota DPRD Kota Tangerang akan meningkatkan pola koordinasi guna meminimalisir dan mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat Kota Tangerang,” kata Gatot.
Penandatanganan pakta integritas antara Kejari Kota Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Kemudian, hal ini juga merupakan tindaklanjut penandatangan pakta integritas pada tingkat Provinsi Banten pada 24 Juni 2022 di Pendopo Gubernur Provinsi Banten.
Kepala Kejari Kota Tangerang Erich Folanda juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Tangerang dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang atas terselenggaranya dan kesediaannya untuk menandatangani pakta integritas ini.
“Pelaksanaan penandatangan pakta integritas merupakan Instruksi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nonor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menciptakan Clean Government dan Good Government,” ungkapnya.
Kejari Kota Tangerang, lanjut Erich, Bersama dengan segenap elemen pemangku kepentingan di wilayah Kota Tangerang senantiasa berupaya menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan hasil pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang adil dan makmur dalam kerangka Pancasila dan NKRI.
“Terlebih khusus bersama DPRD Kota Tangerang untuk menegakkan legislasi, melaksanakan anggaran daerah, serta mengawasi dan memantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama pimpinan daerah guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan dapat tercapai dan dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang dengan tepat sasaran, tepat anggaran, tepat mutu dan tepat mutu,” paparnya.
Berikut Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Kejari Kota Tangerang dengan Ketua DPRD Kota Tangerang bersama seluruh anggota DPRD Kota Tangerang tercantum dua poin penting mengenai :
I.Komitmen Bersama yang berisi :
1.Kami bertekad untuk menjadi Role Model dan Agen Perubahan Anti Korupsi kepada masyarakat.
2.Kami tidak akan memberi perintah, mengarahkan dan/atau menitipkan sesuatu apapun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dan bertentangan dengan kewenangan dan melanggar Sumpah Jabatan.
3.Kami berjanji tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.Kami akan senantiasa menghindarkan diri dari segala bentuk praktik penyimpangan dan benturan kepentingan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.
5.Apabila kami melanggar hal-hal tersebut diatas maka kami siap menerima konsekuensi dan bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat indikasi melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi.
II.Rencana aksi yang harus dilaksanakan sebagai berikut :
1.Kami akan memperkuat literasi budaya Anti Korupsi kepada masyarakat.
2.Kami akan mengedepankan sinergi kolaborasi dalam proses penegakan hukum dengan melakukan penyampaian, pertukaran, dan pemulihan data informasi kepada aparat penegak hukum.
3.Kami akan membentuk sistem deteksi dini (Early Warning System) terhadap penggunaan, pengelolaan serta penyerapan anggaran dan transaksi keuangan APBD Kota Tangerang yang dapat diakses oleh publik.
4.Kami akan membentuk aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) sebagai unit pengendalian dan layanan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi di lingkungan pemerintah.
5.Kami akan membentuk tim pencegahan korupsi bersama dengan Aparat Penegak Hukum untuk mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Kota Tangerang.
Red supriyadi postjkt.com
Jakartab, postjkt.com —– Jajaran Partai Garuda menyambangi kantor KPU Pusat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Umum(Pemilu) tahun 2024.
Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda
https://youtu.be/YmuTUsS0ypc
mengatakan bahwa partai Garuda akan menembus ambang batas 2024 dan hal ini menurutnya bukanlah wacana akan tetapi optimis terwujud mengingat kepengurusan yang sudah terbentuk di 34 Provinsi, 514 Kabupaten dan Kota sebanyak 100 % sedangkan untuk tingkat PAC sudah 77 %.
Untuk Jawa barat dipastikan minimal dapat satu kursi dan wilayah Jawa tengah dapat kursi sebanyak mungkin.
https://youtu.be/POhOmQnJqcc
Kalau melihat kelengkapan kepengurusan yang sudah terbentuk, menurut Sekjen Partai Garuda lagi menambahkan bahwa ambang batas PT empat persen itu bukan berapa banyak kursi didapatkan tapi seberapa banyak suara sah yang dihimpun.
Adapun harapannya DPR RI mendapatkan 17 – 20 kursi. “Dan kalau untuk amannya ya lebih dari 20 kursi. Untuk itu kami terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder di tingkat DPD, DPC dan PAC dengan menggerakkan mesin partai yang ada,” ujarnya.
https://youtu.be/POhOmQnJqcc
“Seperti diketahui Partai Garuda akan menjadi bagian dari Partai peserta Pemilihan Umum tahun 2024,” Ungkap Yohana Sekjen Partai Garuda.
Sebab kekuatan serta komunikasi kita selalu berinteraksi dengan para senior di dalam kepengurusan Partai.
https://youtu.be/POhOmQnJqcc
“Untuk pencalegkan pasti kami punya kejutan tersendiri dan Partai Garuda tergabung dari semua kalangan, bahkan dari kalangan artis dan dari kalangan manapun dari mana saja dan kita ditaksir juga oleh partai – partai lainnya,”Tutur nya.
Perihal tersebut dikatakan nya seusai pihaknya mendaftarkan Partai Garuda ke KPU di Menteng Jakarta pusat yang selanjutnya untuk proses Verifikasi Faktual KPU
Red supriyadi
Jakarta, postjkt.com —- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melepas keberangkatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo ke tiga negara di kawasan Asia Timur yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea Selatan di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta, Senin (25/07/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.
Dilansir dari Website Resmi Presiden (presidenri.go.id), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa ketiga negara yang akan dikunjungi Presiden kali ini merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi.
“Ketiga negara tersebut juga merupakan mitra penting ASEAN dan mitra penting dalam konteks G20,” terang Retno.
Di samping itu, Retno juga menyebutkan bahwa Presiden akan bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara tersebut untuk membahas sejumlah isu global hingga kerjasama di berbagai bidang.
“Berbagai isu dari kerja sama perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut,” ungkapnya.
Selain Wapres, tampak melepas keberangkatan Presiden dan rombongan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RRT untuk Indonesia Lu Kang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksmana TNI Yudo Margono, dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.
Menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1), Presiden dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Beijing Capital International Airport, RRT selama kurang lebih 7 jam dan diperkirakan tiba pada malam hari nanti.
Red postjkt.com
Jakarta, postjkt.com – Dimedia masa cetak maupun online kita ikuti berbagai macam analisa dari pengamat, praktisi, elit partai dan peniliti soal elektabilitas dan kofigurasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dari sekian analisa yang berseliwerang itu, saya tertarik dengan beberapa diantaranya?
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) membuat survei elektabilitas 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 – 20 Maret 2022 dengan responden sebanyak 1.027 orang, margin of error sebesar 3,12%, serta tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil survei dimuat pada media online kompas.com, edisi tanggal 7 April 2022, hasilnya menempatkan ANIS – AHY memperoleh 29,8% suara, GANJAR – AIRLANGGA memperoleh 28,5% suara dan PRABOWO – PUAN memperoleh 27,5% suara, sementara belum menentukan pilihan sebanyak 14,3% sauara.
Survei lebih lengkap lagi yang dilakukan oleh Lembaga survei Indopol, dengan simulasi 4 (empat) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap simulasi, survei dilaksanakan dari tanggal 24 Juni – 1 Juli 2022 dengan total responden 1.230 orang, survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling, margin of error 2,8% serta tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil survei ini dirilis di media online Detiknews, tanggal 15 Juli 2022.
Simulasi pertama, hasilnya, ANIS – AHY memperoleh 34,72% suara, PRABOWO – CAK IMIN memperoleh 20,08% suara, PUAN ERICK – TOHIR memperoleh 4,88% suara dan AIRLANGGA – KHOFIFAH memeroleh 3,82 %, tidak tahu sebanyak 36,50% suara.
Simulasi kedua, hasilnya, ANIS – AHY memperoleh 30,8% suara, GANJAR – AIRLANGGA memperoleh 22,03% suara, PRABOWO – CAK IMIN memperoleh 17,40% suara dan PUAN – ERICK TOHIR memeroleh 2,93% suara, tidak tahu sebanyak 27,56% suara.
Simulasi ketiga, hasilnya, ANIS – AHY memperoleh 30,00% suara, GANJAR – KHOFIFAH memperoleh 24,55% suara, PRABOWO – CAK IMIN memperoleh 16,50% suara dan PUAN – ERICK TOHIR memeroleh 2,52%, tidak tahu sebanyak 26,42% suara.
Simulasi survei Pilpres 2024 antara 3 (tigas) atau 4 (empat) pasangan calon ini lah yang mendekati realitas atau setidak-tidaknya berpotensi mendekati. Saya juga sepakat pilpres 2024 akan di ikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya kecendrungan ini didasarkan pada alasan?
Pertama, komposisi kekuatan fraksi DPR RI saat ini, dalam konstitusi, Pasal 6A ayat 2 UUD menyebutkan ; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, kemudian Pasal 221 dalam UU yang sama, yaitu ; “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”
Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada Tahun 2019, dan hasilnya menetapakan PDI-Perjuangan memperoleh 128 kursi atau 22,26%, Golkar 85 kursi atau 14,78%, Gerindra 78 kursi atau 13,57%, Nasdem 59 kursi atau 10,26%, PKB 58 kursi atau 10,09%, Demokrat 54 kursi atau 9,39%, PKS 50 kursi atau 8,70%, PAN 44 kursi atau 7,65%, dan terakhir PPP memperoleh 19 kursi 3,30%.
Selanjutnya masih dalam UU yang sama, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mensyaratkan ambang batas minimal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Presidential Threshold, yaitu ; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sesuai dengan beleid ini, hanya PDI-Perjuangan satu-satunya Parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri, selebihnya diharuskan melakukan koalisi.
Sementara perkembangan realitas konfigurasi politik hari ini masih sangat relatif cair, masuk – keluar dan bongkar – pasang parpol membentuk koalisi juga masih sangat dimungkinkan, meskipun demikian secara empirik konfigurasi koalisi parpol sudah menuju kearah itu, dalam catatan saya dan saya yakin publik juga mengikuti melalui pemberitaan media elektronik dan online, setidaknya sudah ada gerbong koalisi antara lain ; Pertama, gerbong PDI-Perjuangan dengan jumlah 128 kursi (baik koalisi maupun tidak koalisi) PDI-Perjuangan sudah dipastikan dapat mengusung sendiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, gerbong koalisi Golkar, PPP dan PAN dengan jumlah 148 kursi. Ketiga, gerbong koalisi Gerindara dan PKB dengan jumlah 136 kursi dan terakhir yang Keempat, gerbong koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS dengan jumlah 163 kursi.
Jika konfigurasi gerbong koalisi seperti digambarkan di atas benar – benar terjadi atau setidak – tidaknya terdapat 3 (tiga) gerbong koalisi saja, maka saya berkeyakinan tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat memenangi pemilihan dalam 1 (satu) putaran atau pilpres akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, mengapa demikian? Jawabannya adalah :
Pertama, dalam konstitusi, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dalam Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu ; “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia” selanjutnya ayat ke-2 dalam pasal yang sama menyebutkan ; “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”
Berdasarkan berbagai hasil survei elektabilitas 3 (tiga) dan/atau 4 (empat) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat keterpilihan tidak mencapai angka 50%, semuanya di bawah itu.
Kedua, selama pelaksanaan pilpres dilaksanakan dengan pasangan calon lebih dari 2 (dua) pasangan belum ada pasangan calon yang memenangi pemilihan pada putaran pertama pilpres dilaksanakan.
Pertanyaan kemudian adalah yang dapat memenangi pilpres kedepan paslon siapa atau dari gerbong koalisi yang mana? Untuk menjawab pertanya tersebut baiknya beberapa hal yang menjadi catatan kita dibawah ini.
Gerbong Koalisi PDI-Perjuangan
Sebenarnya peta politik Nasional hari ini, “bolanya” ada “ditangan” PDI-Perjuangan, lembaga politik dalam hal ini DPR RI mayoritas fraksi dikuasai oleh PDI-Perjuangan dengan jumlah 128 kursi, begitu pula lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden adalah kader PDI-Perjuangan, jika kedua kekuatan ini tidak “bermain” dengan singkron dan “permainananya tidak cantik”, maka dipastikan sulit memenangi pertarungan pilpres 2024, dan menurut hemat saya kemungkinan itu ada.
Untuk itu, saran saya sebaiknya PDI-Perjuangan atau gerbong koalisi yang akan dipimpin PDI-Perjuangan hati – hati dalam mengusung pasangan calon, catatan hasil pilpres Tahun 2004 gerbong koalisi PDI-Perjuangan pernah mencalonkan pasangan calon dari unsur Nasionalis – Religius, Ibu Megawati – K.H. Hasyim Muzadi dan hasilnya kalah dari pasangan calon SBY – JK, kemudian PDI-Perjuangan kembali mencalonkan Ibu Megawati – Prabowo Subianto dari unsur Nasionalis – Militer, hasilnya juga kalah jauh dari pasangan calon SBY – Budiono, baru kemudian berturut – turut PDI-Perjuangan berhasil dalam mengusung Jokowi – JK pada Tahun 2014 dan Jokowi – Ma’ruf Amin pada Tahun 2019.
Berkaca dari data empiris hasil pilpres sebelumnya, sebaiknya PDI-Perjuangan dalam mengusung pasangan calon jangan bertarung tunggal (single fighter) atau bermain solo, artinya sebaiknya PDI-Perjuangan membentuk gerbong koalisi dengan parpol lain, jangan karena alasan PDI-Perjuangan satu-satunya parpol yang memenuhi abang batas presidential trashold lalu merasa jumawa, kemudian tidak mau membentuk koalisi dengan parpol lain, jika hal ini yang terjadi saya pesimif pilpres kali ini akan dimenangkan oleh PDI-Perjuangan.
Selain itu apabila PDI-Perjuangan bertarung tunggal (single fighter) mengusung paslon sendiri, saya kuatir PDI-Perjuangan akan dijadikan musuh bersama (common enemy) pada pilpres putaran kedua. Misalkan pilpres 2024 diikuti 3 (tiga) atau 4 (empat) paslon dan tidak ada yang mencapai hasil lima puluh persen, maka paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ikut kembali dipilih pada putaran kedua, dan misalkan saja paslon yang diusung PDI-Perjuangan lolos pada puturan kedua, maka pada putaran kedua ini lah PDI-Perjuangan sulit membentuk koalisi dan akan dijadikan musuh bersama, pada titik ini PDI-Perjuangan mungkin saja dikeroyok semua parpol secara habis – habisan, karena dianggap “arogan” karena tidak mau berkoalisi dengan parpol lain pada putaran pertama, dan akhirnya mungkin saja kalah.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PDI-Perjuangan sebaiknya mempertimbangkan dari berbagai unsur baik kewilayahan, partai politik dan atau non partai dll, kemudian pasangan calon paling kuat yang menjadi lawan tanding siapa saja.
Anis – AHY, hati-hati dengan Paslon ini?
Meskipun pilpres 2024 masih 1 (satu) kalender lagi, tetapi saat ini sudah mulai terlihat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibicarakan publik, hal ini dianggap wajar, karena secara normative tahap awal kontestasi politik yang pertama dipikirkan adalah perahunya apa (baca parpol pengusung) dan figurnya siapa? Karena sebesar apa pun tingkat elektabilitas figur tetapi tidak memiliki perahu, itu sia-sia dan tidak ada artinya.
Agar lebih muda kita dapat membagi parpol dalam beberapa katagori yaitu ; Pertama, parpol Islam antara lain PKS, PPP dan PAN. Kedua, parpol nasionalis – religius yaitu Demokrat, Nasdem dan PKB dan Ketiga, parpol nasionalis yaitu PDI-Perjuangan, Golkar dan Gerindra.
Fakta peta politik hari ini, pada tingkat nasional yang terjadi PDI-Perjuangan sulit berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, PKB sulit berkoalisi dengan PKS dan Nasdem juga sulit berkoalisi dengan PDI-Perjuangan.
Selanjutnya, parpol yang berkeinginan mengusung sendiri Ketua Umum nya atau mengusung kader pada pilpres 2024 antara lain ; PDI-Perjuangan, Demokrat, Gerindara, Golkar dan PKB, selebihnya flaksibel saja.
Kemudian figur calon Presiden dan Wakil Presiden dengan gerbong koalisi parpol pengusung yang sudah menjadi konsumsi publik antara lain ; Puan – Ganjar atau Puan Anis diusung PDI-Perjuangan, Airlangga – Erick Tohir atau Erick Tohir – Ganjar diusung Golkar, PAN dan PPP, Prabowo – Muhaimin diusung Gerindra dan PKB dan terakhir Anis – AHY diusung Nasdem, Demokrat dan PKS.
Dari survei berbagai lembaga yang telah dirilis hasilnya mengokohkan pasangan calon ANIS – AHY menempati urutan pertama mengalahkan pasangan calon lainnya, diprediksi kantong suara ANIS – AHY sapu bersih di wilayah Sumatera dan DKI Jakarta, kemudian menang tipis di Jawa Timur dan Jawa Barat, Kalimantan, NTB, Maluku dan Sulawesi, tetapi kalah di Jateng, Bali, NTT, dan Papua.
Dengan demikian, menurut hemat saya hati-hati dengan pasangan calon ANIS – AHY!
Terakhir, sebagai kesimpulan bacaan saya mengenai peta politik pilpres 2024, yaitu : Pertama, pilpers 2024 diikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon, antara 3 (tiga) atau 4 (empat) pasangan. Kedua, pilpres 2024 dilaksanakan lebih dari 1 (satu) putaran. Ketiga, pilpres 2024 tidak ada incumbent. Keempat, hanya PDI-Perjuangan satu-satunya parpol yang dapat mengusung paslon sendiri. Keelima, simulasi paslon lebih dari 2 (dua) pasangan calon, ANIS – AHY selalu unggul dari pasangan calon lain. Keenam, tidak ada paslon yang dapat memperoleh suara di atas lima puluh persen suara. Dan terakhir yang Ketujuh, jika PDI-Perjuangan bertarung tunggal pada pilpres 2024, sangat mungkin akan dijadikan musuh bersama dan keroroyok habis-habisan pada putaran kedua. Terima kasih.
Red postjkt.com
JAKARTA,postjkt.com — Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak), mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2022) siang. Para Advokat meminta Komisi III mengawal dan mengawasi penuntasan tragedi penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat.
“Kami meminta DPR khususnya di Komisi III, Pak Bambang (Wuryanto) untuk mendesak Kapolri dan jajarannya untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku peristiwa ini,” kata koordinator Tampak, Roberth Keytimu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.Selain itu Tampak juga mendesak Komisi III memanggil dan meminta keterangan dari Kapolri tentang latar belakang terjadinya tragedi kematian Brigadir Yosua Hutabarat. Mereka juga mendesak Komisi III memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus tragedi kematian Brigadir Yosua Hutabarat.”(Desak Komisi III) mengawasi dan mengawal penanganan kasus ini di Mabes Polri,” ujar dia.Roberth mengatakan kematian Brigadir J mendapat sorotan dari masyarakat dan pemerintah. Sebab menurutnya ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.
“Pembunuhan yang dilakukan belum ditentukan oleh siapanya akan tetapi yang jelas terjadi di rumah dinas. Hal itu membawa banyak kejanggalan. Hal itu menjadi pertanyaan publik. Oleh sebab itu, kami meminta Kapolri mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.
Tidak hanya ke DPR, mereka mengaku juga sudah menyambangi Komnas HAM. Para advokat melihat adanya pembunuhan sadis didahului satu pelanggaran berupa penganiayaan terhadap Brigadir J. “Hal itu merupakan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Sementara itu advokat yang juga ikut hadir dalam rencana pertemuan tersebut mengatakan, Saor Siagian, mengomentari soal adanya temuan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hal ini menunjukan ada kemajuan bagi Polri dalam menuntaskan kasus tersebut.
“Artinya petunjuk, tim yang selama ini dibentuk itu kan berarti banyak hal di sana ditutup-tutupi. Oleh karena itu sekarang ini sudah soal dulu katanya CCTV itu tidak ada, sekarang sudah ditemukan. Nah ini adalah awal untuk mengungkap,” tuturnya.
“Jadi kami dorong temen-temen di DPR kami tahu mereka sedang reses, tetapi soal pengawasan ini tidak bisa reses, penegakkan hukum tidak reses segera melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Para perwakilan Tampak hadir sekitar pukul 14.00 WIB. Kedati demikian, agenda yang sedianya menemui Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto hari ini batal digelar.
Red postjkt.com
Jakarta, postjkt.com —– Hari ini, Rabu (21/6/2022), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo genap berusia 61 tahun.
Jokowi dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia mengaku tidak terbiasa merayakan hari kelahirannya dengan menyelenggarakan acara spesial.
Hal itu disampaikannya saat momen hari kelahirannya ke-60 setahun lalu, melalui akun Instagram pribadinya @jokowi.
“Seperti tahun-tahun yang silam, saya tak terbiasa merayakan hari ulang tahun sendiri. Apalagi sekarang, di tengah negeri ini sedang membutuhkan kerja keras kita semua untuk bersama-sama keluar dari pandemi,” demikian kata Jokowi.
Namun, banyak yang memberikannya ucapan selamat, dari pemimpin negara-negara sahabat hingga rakyat.
Jokowi juga beberapa kali menerima kejutan. Pada 21 Juni 2019 silam, ia mendapat 3 kejutan ulang tahun yang berbeda, dikutip dari Sekretariat Negara,
Pertama dari petugas Bandara Soekarno-Hatta yang menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”.
Kejutan kedua berupa oleh warga di sela kunjungan kerjanya. Terakhir oleh rekan-rekan wartawan istana yang menyanyi dan memberi kue ulang tahun.
Selain tersenyum dan mengucapkan terima kasih, Jokowi menekankan bahwa ia tidak terbiasa merayakan ulang tahun.Profil Presiden Joko Widodo
Jokowi merupakan putra sulung dari pasangan Notomihardjo dan Sudjiatmi.
Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Dikutip dari Kepustakaan Presiden Perpustakaan Nasional, Jokowi merupakan sosok sederhana.
Dia hidup berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah sewa lain, mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu.
Bahkan kediaman Jokowi dan orang tuanya sempat digusur oleh Pemerintah Kota Solo, karena didirikan di bantaran Kali Pepe.Dia berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sempat bekerja di salah satu BUMN di Aceh.
Dari tukang mebel hingga jadi presiden
Namun, Jokowi memutuskan kembali ke Solo dan bekerja sementara di perusahaan milik pamannya sebelum akhirnya membuka usaha mebel pribadi.
Usaha mebel miliknya itu terus berkembang, dari ranah lokal, nasional, hingga pasar internasional.
Sukses di dunia bisnis, ia dicalonkan dan terpilih menjadi Wali Kota Solo dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015.
Kinerjanya yang dinilai baik membawanya memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2012.
Bersama Basuki Tjahaja Purnama, ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dan memimpin Ibu Kota selama kurang lebih 2 tahun.
Sampai pada akhirnya, ia dicalonkan dan terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2014 bersama Jusuf Kalla.
Dia kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Kehidupan pribadi dan keluarga
Jokowi menikah dengan Iriana pada Desember 1986 yang kemudian dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri.
Putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Anak kedua adalah Kahiyang Ayu yang menikah dengan Mohammad Bobby Afif Nasution yang kini menjabat Wali Kota Medan.
Putra bungsunya Kaesang Pangarep menggeluti beragam usaha, salah satunya di bidang industri makanan.
Jokowi memiliki tiga adik perempuan dan satu adik laki-laki tetapi meninggal saat proses persalinan.
Salah satu adik perempuannya Ida Yati diperistri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Red postjkt.com
Jakarta, postjkt.com —-Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E dari Fraksi NasDem, Abdul Azis Muslim, menjalin keakraban dengan menggelar ‘Ngopi Bareng’ (Coffee Morning) dengan sejumlah Pemimpin Redaksi yang tergabung dalam Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) DKI Jakarta.
Acara ‘Ngopi Bareng’ ini digelar di gedung DPRD DKI Fraksi Nasdem Lantai 5 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022).
Dalam suasana penuh keakraban itu, Abdul Azis Muslim menyampaikan, bahwa pentingnya bersinergi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini media informasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
“Masyarakat juga harus berperan aktif dalam kebijakan publik, sehingga ada hak suara warga dalam mengambil keputusan publik,” kata Azis.
Sementara itu, Ketua DPW FPRN DKI Jakarta, Ivan Suryadi menjelaskan, bahwa FPRN adalah organisasi sosial yang independen, yang terdiri dari Pemimpin Redaksi (Pemred) dari berbagai media online dan cetak, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Pemred yang profesional dan berdedikasi tinggi.
“Diharapkan nantinya, para Pemred ini bisa berkontribusi dalam turut serta membangun negara lewat informasi publik,” jelasnya.
Menurut Ivan, pihaknya akan terus melakukan program-program yang sudah disiapkan, diantaranya, aksi sosial, melaksanakan webinar, mengadakan pelatihan jurnalis, dan santunan anak yatim.
Hal senada disampaikan Humas & Humbaga Mairoji Eka Saputra, pihaknya mengajak seluruh Pemred yang tergabung dalam FPRN agar tetap solid dan selalu mengutamakan kepentingan bersama.
Red postjkt.com
JAKARTA – Presiden Republik Joko Widodo menyampaikan jika virus Covid-19 masih ada.
Karenanya, ia pun menekankan penggunaan masker.
Hal ini ia sampaikan setelah menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Minggu (10/7/2022).
Jokowi mengatakan pemakaian masker masih menjadi sebuah kewajiban.
Presiden Joko Widodo pun mengingatkan untuk memakai masker, baik di luar mau pun di dalam ruangan. “Saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa Covid-19 masih ada.
Oleh sebab itu, baik di dalam mau pun luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan,” ungkapnya, Minggu (10/7/2022).
Anjuran memakai masker ini juga diutamakan untuk kota yang memiliki interaksi masyarakat cukup tinggi.
Selain itu Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pada masyarakat untuk mendapatkan booster Covid-19.
“Mengingatkan lagi pemerintah daerah, kabupaten, provinsi serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster. Karena ini diperlukan,” pungkasnya.