Viral seorang anggota polisi di tiktok, karena komsumsi obat haram.

Jakarta, postjkt.com

Viral seorang prajurid Polisi di Tiktok, bahwa aparat polisi tidak mengayomin rakyatnya.

Malahan ia berbuat yang terlarang dan melawan hukum yang berlaku.

Pada hal ia juga didik sebagai polisi yang tanggu.

Dididik dan di sekolahkan sebagai prajurid yang akan nanti menjadi penjabat.

Namun kebalik, bahwa oknum polisi memakai barang haram ini.

“Tak tahu malu, kok ia sebagai penegak hukum, ia juga ikut melanggar”, kata @s_sahat di akun.

Menurut Akun S_sahat@, apakah begitu, oknum polisi melanggar aturannya.

Polisi seperti tidak baik di contoh, ini bisa mencoreng kecitraan polisi sendiri.

Menurut di akun titktok yang beredar di Whatsapp mengatakan beginilah aparat yang tak sesuai tugasnya.

Sepertinya tidak bisa mengayomi masyarakat.

Seandainya masyarakat bodoh bandel anggar body ada hukum yang menyelesaikan.

Tetapi ada pengadilan tapi disayangkan aparat kepolisian Oknum pun konsumsi dan pengedar Narkoba, apa patut di tiru sebagai rakyat?.

” Polisi baik tidak benar” hati hati Orang baik yang tdk benar “??, katanya.

Menurut Samsudin, SH, MH ia berharap pada anggota polisi sekali setahun agar test urin, agar prilaku polisi terjaga dengan baik.

“Jika terdapat polisi mengadung positif narkotika, pihak Pengawasan anggota polisi, berikan sanksi berat di pecat saja”, tutur.

( Sht / rhd / jan )

Menteri AHY menyebutkan, PPAT yang sudah terverifikasi saat ini jumlahnya 21.768 orang. Dengan sinergi dan kolaborasi

Jakarta, postjkt.com

Lantik Majelis Pembina serta Pengawas PPAT Pusat dan Wilayah, Menteri AHY: Kita Cegah Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik Ketua beserta Anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW).

Sebanyak 36 MPPP dan MPPW dilantik secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (03/06/2024).

Menteri AHY menyebutkan, PPAT yang sudah terverifikasi saat ini jumlahnya 21.768 orang. Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, diharapkan PPAT dapat mendukung pemberantasan praktik-praktik mafia tanah.

β€œKita ingin mencegah praktik-praktik kejahatan pertanahan termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, dan tentu kita ingin setiap saat membangun PPAT yang semakin profesional, semakin memiliki kapasitas yang tinggi dan juga memiliki integritas yang baik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Oleh sebab itu, MPPP dan MPPW diminta melakukan penguatan pembinaaan dan pengawasan terhadap PPAT secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

β€œYang pertama, pastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kode etik. Kedua, laksanakan pemeriksaan ke kantor-kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik,” tegas Menteri AHY.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga berpesan agar MPPP dan MPPW melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. β€œSemoga tidak banyak pelanggarannya, semoga semakin berintegritas kita semua,” sebutnya.

Lebih lanjut, Menteri AHY mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan dengan para PPAT bukan hanya semakin bagus, tapi akan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

β€œSelamat menjalankan tugas. Semoga MPPP dan MPPW bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, bisa mendapatkan progres yang baik juga.

Mari sama-sama kita bergandengan tangan memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat kita,” tutur Menteri AHY.

Dilantik secara langsung dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) selaku Ketua MPPP, Asnaedi.

Turut hadir, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Tenaga Ahli; serta jajaran Direktorat Jenderal PHPT Kementerian ATR/BPN.

( trisno ).

Mantan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posting di twitter tembus 59.7K Views.

Jakarta, postjkt.com

Mantan Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disorot oleh natizen saat ia memosting di Twitter ia mengatakan kami sangat gembira ketemu lagi dengan warga Jawa Tengah saat di Halaman Upacara di hari memperingati.

Kegembiraan dan warga Jawa Tengah, masih dekat dengan Ganjar Pranowo di lapangan upacara bendera dan sempat salim-salim dan berkumpul.

Bahkan ribuan warga bersalam-salim dengan matan Gubenur.

Ia sangat senang ketemu lagi warganya.

Bahka sempat mengucapkan, hari ini memperingati Hari Lahir Pancasila, dasar negara yang menjadi patokan kita dalam bermasyarakat, Berbhineka Tunggal Ika.

“Sebuah kebahagiaan luar biasa bagi saya bisa bertemu kembali saudara-saudara di Ende NTT, tempat lahirnya Pancasila”, kata @Ganjar Pranowo.

Lalu ia posting di akun Twitter, saya bangga pada masyarakat masih mendekati dan bersalam-salim dan berjabat tangan.

“Terima kasih banyak semuanya”, kata akun @ganjar pranowo,

Dan menurut akun di twitter @duren, ga pake bagi2 Bansos, kan pak?, saran.

“Jangan ya”, katanya akun twitter @duren.

Kata @duren, Spy ga didik Rakyat jd pengemis.

Menurut akun Yati@Ds_yantie, kebahagiaan itu terasa sampai sini lho pak.

Kata natizen, Dr.Natalie Pullman Roger@ God Bless to ganjar praniwo.

(Hen / jan )

Sangat miris pekerja buruh di bebankan bayar iuran Tapera.

Sukabumi, postjkt.com

Serikat pekerja di Sukabumi, Jawa Barat, tak terima ke pada Pemerintah yang semenah-menah menaikan kebutuhan masyarakat, tampa di kaji ulang, sabtu (01/06).

Ekonomi masyarakat bergantung pada buruh kerja yang bekeja di perusahaan kini di bebankan pada pungutan Tapera.

Hal ini, pemerintah tidak menmgakaji bagai mana masyarakat menimbulkan dana Tapera.

“Kami sebagai rakyat tak terima, pihak pemerintah semena-mena menaikan iuran yang di beratkan pada pekerja buruh”, tuturnya Madi (45) Buruh pekerja yang saat ini ia masih mengasur keridit rumah RSS di Sukabumi.

Ia berharap pada Mahkamah Konstitusi di kaji dulu aturan yang akan di berlakukan pada buruh pekerja rendah.

Menurut informasi, bahwa ia masih usaha dagang enceran masih keridit rumah RSS juga di suruh bayar Iuran Tapera.

“Kami juga masih pengasilan belum stabil, di sebabkan roda ekonomi keluarga masih merangkak”, tutur Juedi (40).

Buruh dan pengusaha di Kabupaten Sukabumi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon menilai, kebijakan tersebut akan memberatkan kalangan buruh.

Tapera sangat merugikan bagi kaum buruh, apalagi saat ini upah buruh yang masih belum layak atau di bawah kebutuhan hidup layak.

Diperparah lagi dengan biaya kebutuhan yang semakin tinggi, harga-harga juga semakin naik,” kata Popon, melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/5/2024) malam, dikutip kompas.com.

Menurut Popon, keadaan buruh hari ini sudah tercekik.

Kondisi itu juga diperparah dengan kewajiban bulanan untuk membayar iuran BPJS, ditambah dengan cicilan pribadi yang dimiliki masing-masing pekerja.

Kami menduga ini sebagai akal-akalan untuk menutupi defisit keuangan Negara, serta membayar program pemerintahan baru.”

Seperti makan siang dan minum susu gratis yang jelas-jelas memerlukan anggaran Negara yang besar, sementara kondisi keuangan negara sedang defisit,” kata Popon.

( Sahat red )