Arsip Bulanan: Maret 2025

Tangerang, postjkt.com

Terdakwa Tumpang sugian akirnya di glandang jaksa penuntut umum Deny mahendra putra SH ke ruang sidang utama pengadilan Negeri Tangerang.

Dengan pengawalan ketat polisi bersenjatakan laras panjang tumpang memakai baju kebesaran tahanan dan tangan di borgol tidak banyak omong.Terlihat takut sama keluarga korbanya.

Sidang hari ini 25 Maret 2025 terdakwa di hadirkan jaksa ke ruang sidang di hadapan majalah hakim. H Muhammad Alfi Sahrin Yusuf sh mh.

Kepala Desa Wanakerta kecamatan Sindang jaya Kabupaten Tangerang Yang masih aktip ini di jebloskan jaksa ke dalam penjara yang ke 3 kalinya.

Tumpang sugian harus berurusan dengan hukum yang ke tiga kalinya masih kasus yang sama berurusan dengan tanah.

Pertama di sidang atas laporan PT Alam Sutra karna menjual tanah milik orang lain.

Ketika di sidang kan Tumpang kabur bersama istri mudanya masuk ke hotel tanpa pengawalan dari kejaksaan.

Kasus pertama selesai menjalani hukuman yang tumpang di sidang kan yang ke dua kali masih kasus yang sama dan pelapornya juga dari PT Alam Sutra.

Laporan PT Alam Sutra ke kades yang doyan juali tanah orang ini sampai 9 kasus. Tetapi baru di sidang kan oleh jpu 2 kasus.

Sekarang tumpang harus menjalani sidang yang ke 3 kalinya juga masih kasus tanah.

Dalam esepsi perkara nomor 346/pid.B/2025 Pn Tng. kuasa hukum terdakwa dari kantor hukum LAW FIRM AS SITUMEANG &CO. Ruko Bispoin Blok R2 No 39 Sukamulya Cikupa Kabupaten Tangerang Banten.

Dalam esepsi di bacakan bergantian Andri Saputangan Situmeang SH MH, Abel Marbun SH MH da Sutejo simatupang SH MH.

Tentang kewenangan mengadili pengadila Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara AQUO dikarenakan perkara terdakwa Tumoang.

Sugian bin Salim merupakan perkara perdata. Berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP terdakwa perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk di adili dapat di ajukan sebagai bentuk keberatan perlawanan (verweer) dalam perkara A QUO.

Surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan.

Ya g di lakukan terdakwa adalah murni merupakan hukum perdata.

Terdakwa datang ke bom Kabupaten Tangerang dengan membawa bukti membelian berisikan surat penguasaan fisik atas nama Tumpang sugian. Foto kopy peta ricik buku C lalu terdakwa melakukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik. Tahun 2023 terbit.

Sertifikat hak milik no 05995 / Wanakerta sertifikat hak no 05996 , no 05997 atas nama Tumpang Sugian yang di serahkan Nurdin dan Saifullah.

(Play / arfaiz)

Jakarta, postjkt.com

Masih menyoal kasus proyek diduga Ilelagal didaerah Kab Asahan yang viral dalam Minggu Minggu ini Bermula dengan proyek, minggu (23/03).

Berdirinya bangunan permanan milik CV.Asahan Jaya Abadi (AJA) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Asahan,  hingga kini masih menjadi polemik ditengah masyarakat.

Dermaga permanen yang menjorok ke alur sungai Asahan yang terletak di Jalan Tanjung Barombang Dusun V, Desa Asahan Mati, Kabupaten Asahan

Dermaga permanen CV.AJA di Tanjungbalai diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Proyek ini mendapat sorotan keras dari LSM Terkam- Indonesia yang menilai perluasan bangunan tersebut melanggar undang-undang yang ada.

Mereka mengingatkan bahwa aktivitas pembangunan di area DAS berisiko besar merusak ekosistem dan memperburuk kondisi lingkungan.

Sementara Pemkab Asahan melalui Kasatpol PP Tanjungbalai Budi Limbong S.sos  mengatakan kepada LSM Terkam-Indonesia bahwa pihaknya akan mengecek hal ini dan  harus Berkordinasi dengan pihak BBWS ( Balai Badan Wilayah Sungai) Provinsi Sumatera Utara.

dan apabila hal ini dibenarkan oleh BBWS kami akan melakukan eksekusi bongkar,’kata Budi Limbong S,Sos

Terkait Dermaga permanen milik CV. Asahan  Jaya Abadi, Prof.Dr.KH Sutan Nasomal SH.MH angkat bicara adanya dugaan oknum yang bermain dalam pendirian sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Atau pembekingan oleh korporasi yang ada di daerah Sumatera Utara (Sumut), Khususnya daerah Kabupaten Asahan sehingga sampai hari ini belum ada tindakan dari pihak Pemkab Asahan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan tersebut juga diduga tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang merupakan izin wajib menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021.

Selain itu, Kata Sutan Nasomal, diduga telah melanggar dan mengangkangi Permen PUPR No 28 Tahun 2015, bangunan dermaga permanen CV. AJA yang dimiliki oleh pengusaha Joe Tjang ,’ katanya.

Yang menjadi pertanyaan adalah kediaman pihak Pemkab Asahan sangat mencurigakan seakan memberikan ruang istimewa kepada CV.AJA, ada apa? Katanya dengan nada bertanya.

CV.AJA Memeng barangkali mempunyai manfaat, namun harus ada pengkajian mudaratnya,  tidak semudah itu untuk membebaskan CV.AJA berbuat seenaknya.

Padahal diduga telah melanggar ketentuan UU No 17 Tahun 2019 dan PP 38 Tahun 2011 yang mengatur batas Daerah Aliran Sungai,’ Ungkap Prof.Sutan Nasomal.

Kita sangat menginginkan adanya ketegasan dari pihak pemerintah kabupaten Asahan, jangan sampai hal ini berlarut larut.

sehingga membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, atau menunggu adanya tindakan masyarakat yang membabi buta hanya karena tidak puas dengan kinerja aparatur pemerintah Asahan,’ katanya.

“Kalau kasus ini Pemkab Asahan enggan menindaklanjutinya, kita wajar saja berspekulasi bahwa ada unsur pembiaran yang terstruktur untuk membekingi Dermaga Ilaga CV.AJA demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” ungkap Pakar Hukum Internasional Prof. Sutan Nasomal yang juga.

Sekaligus Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka Menyayangkan Dinas lembaga terkait baik tingkat Kab Provinsi bahkan Kementerian layaknya tutup mata dengan berita viral yang santer menjadi perbincangan masyarakat Kab Asahan Provinsi Sumatera Utara ini.

sumber : Prof. Sutan Nasomal

KABUPATEN TANGERANG, POSTJKT.COM.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tangerang, menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Lemo, Kelapa Dua, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Momen kebersamaan dan kebahagiaan tampak dari raut wajah para tokoh di Kabupaten Tangerang yang hadir, di antaranya Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Bupati Tangerang periode 2013-2018 dan 2018-2023 A. Zaki Iskandar, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Ketua PWI Provinsi Banten Mashudi, Anggota DPRD Provinsi Banten.

Abraham Garuda Laksono, Anggota DPR RI periode 2019-2024 Ananta Wahana, Ketua PHRI Kabupaten Tangerang Klisman Yonada, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang KH. Ues Nawawi.

Serta Plt Ketua Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Prima Sara Puspa, dan mitra karib PWI Kabupaten Tangerang lainnya.

Dalam suasana penuh keakraban pada silaturahmi di bulan Ramadhan tersebut, para tokoh mengapresiasi kiprah PWI Kabupaten Tangerang yang terus eksis menjaga marwah pers di daerah ini serta membuktikan kepeduliannya kepada sesama dan lingkungan.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, di tengah kesibukannya selama Ramadhan, tetap menyempatkan hadir untuk bertemu dengan insan-insan pers yang tergabung di PWI Kabupaten Tangerang.

Sejak saya menjadi atlet Persita hingga kini menjadi Bupati, teman-teman anggota PWI selalu menjadi sahabat karib saya.

Bahkan ketika saya menjadi Sekda mendampingi Pak Zaki, saya selalu berusaha hadir di setiap kegiatan PWI,” ungkap sosok yang akrab disapa Rudy Maesyal tersebut.

Napak tilas Bupati Maesyal mengenang perjalanan yang telah dilalui bersama pewarta PWI menggugah dan semakin menguatkan rasa kebersamaan.

Untuk membangun Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Hal senada diungkapkan A. Zaki Iskandar, yang juga menyatakan bahwa meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan, ia tetap menyempatkan diri untuk hadir.

“Saya selalu merasa senang jika bertemu dengan teman-teman yang telah membersamai saya selama menjadi Bupati Tangerang.

Rasa kekeluargaan dan persaudaraan kita ini tetap terpatri meski kini saya sudah tidak menjadi Bupati lagi,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, juga menyatakan bahwa PWI memiliki peran yang sangat strategis.

Amud, yang memiliki latar belakang sebagai wartawan di media lokal Tangerang, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan insan pers pada momen tersebut.

“Saya tadi dari luar daerah, dan langsung ke sini. Hal ini karena momentum silaturahmi ini sangat penting,” ungkapnya.

Ketua PWI Banten, Mashudi, mengacungi jempol dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah menjalin kekeluargaan yang erat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra karib yang selalu mendukung berbagai kegiatan PWI Kabupaten Tangerang.

“Hari ini, saya menyaksikan para tokoh hadir di sini, ini sangat luar biasa dan membuktikan kebersamaan kita, terlebih juga didukung oleh teman-teman dari mitra karib lainnya, seperti PHRI Kabupaten Tangerang.

Sungguh ini suasana kebersamaan yang harus selalu kita rawat dan tingkatkan,” katanya.

Sri Mulyo, Ketua PWI Kabupaten Tangerang, merasa terkejut dengan kehadiran para tokoh di acara tersebut. Ia mengaku tidak menyangka acara buka puasa bersama ini akan semeriah ini.

“Kebersamaan ini membuktikan bahwa PWI Kabupaten Tangerang selalu ada di hati para mitra karib kami, sekaligus sebuah kebanggaan untuk kami,” ujarnya.

Klisman Yonada, Ketua PHRI Kabupaten Tangerang, dengan wajah sumringah menyatakan kegembiraannya bisa bersilaturahmi secara langsung dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ia mengatakan bahwa kesempatan ini adalah momen yang sangat berharga bagi para pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Tangerang.

“Kami membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemkab Tangerang dan PWI Kabupaten Tangerang.

Melalui sinergi ini, kita bisa mendongkrak tumbuhnya industri perhotelan dan restoran di Kabupaten Tangerang,” ujarnya penuh semangat.

Pihak Hotel Lemo, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, juga menyatakan kegembiraannya bisa berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Semoga silaturahmi ini semakin merekatkan tali persaudaraan kita,” ujar Indra, manajer Hotel Lemo.

Momentum kebersamaan tersebut semakin syahdu ketika perwakilan peserta yang hadir menyampaikan santunan kepada anak yatim sebagai bukti cinta mereka.

Bahkan pengendara yang melintas di depan Hotel Lemo pun tidak ketinggalan, ketika Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud dan peserta lainnya terjun langsung untuk menyapa mereka sambil membagikan.

(trisno)

Jakarta, postjkt.com

Pemerintah melalui lima kementerian/lembaga (K/L) sepakat memperkuat sinergi dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang.

Hal ini diresmikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Senin (17/03/2025).

“Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah.

Begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai penandatanganan berlangsung, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid; Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai; serta Kementerian Kehutanan yang kali ini diwakili Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menegaskan, kerja sama yang dilakukan adalah langkah penting dalam upaya penanganan masalah pertanahan dan tata ruang.

Terutama, yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan pemerintah daerah.

“Kenapa kami perlu kolaborasi dan berintegrasi dengan Bapak/Ibu sekalian, ini terkait dengan tiga permasalahan utama. Pertama, masalah Reforma Agraria.

Kedua, permasalahan Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, di mana penetapan lokasi (Penlok)-nya ditentukan oleh kepala daerah.

Ketiga, perencanaan serta pengelolaan tata ruang,” jelas Nusron Wahid.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam implementasi proyek yang saat ini didanai oleh Bank Dunia, yaitu ILASPP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project.

“Pada awalnya, proyek ini hanya melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, terkait tapal batas desa yang implementasinya melibatkan Pemda, serta BIG.

Namun, dalam perjalanannya, kami mengajak dua kementerian lainnya karena sering kali permasalahan yang muncul berkaitan dengan kawasan hutan dan transmigrasi,” ungkap Menteri Nusron.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian pun sepakat bahwa kepastian tata ruang adalah hal penting guna mendukung berbagai program pemerintah dan dunia usaha.

Ia menyoroti beberapa permasalahan yang masih belum terselesaikan, terutama terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“RTRW dan RDTR ini sangat krusial karena mengatur posisi ruang hijau, permukiman, komersial, serta ruang yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional seperti program transmigrasi.

Untuk Nota Kesepahaman ini, kami anggap penting melibatkan unsur dari ATR/BPN, Kehutanan, Transmigrasi.

BIG karena kita memerlukan kejelasan dan kepastian, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha,” ujar Muhammad Tito Karnavian.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengapresiasi inisiatif kerja sama ini yang dianggap sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan transmigrasi.

“Terkait Nota Kesepahaman hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nusron Wahid karena beliau yang menginisiasi kerja sama ini.

Betul sekali bahwa persoalan utama dalam transmigrasi adalah kepemilikan lahan, legalitas hak, konflik agraria, serta ketidaksesuaian tata ruang,” katanya.

Adapun ruang lingkup dalam kerja sama kali ini antara lain mencakup percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain, pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang.

Dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional, penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

ercepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri I dan II. Turut mendampingi Menteri Nusron.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

( trisno ).