Jika tidak, Ramses mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan tersebut demi keberlanjutan program yang lebih baik.

Jakarta, postjkt.com

Komplikasi Permasalahan Badan Gizi Nasional, Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus Meminta Kepala BGN Mundur, jakarta, sabtu (16/03).

Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, mengamati berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menilai bahwa Kepala BGN gagal menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dan meminta agar segera mengundurkan diri.

Jika tidak, Ramses mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan tersebut demi keberlanjutan program yang lebih baik.

“Sudah cukup bukti bahwa program ini penuh dengan ketidaksiapan, mulai dari tata kelola yang tidak jelas, kebijakan yang tidak matang, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran. Kepala BGN harus berani bertanggung jawab. Jika tidak mundur, lebih baik Presiden segera mencopotnya,” ujar Ramses dalam pernyataan resminya, Sabtu (15/3).

Beberapa permasalahan serius yang menjadi perhatian Ramses di antaranya adalah ketidaksesuaian dalam perhitungan anggaran. Awalnya, Menteri Keuangan menyebutkan anggaran MBG mencapai Rp306,6 triliun dengan Rp100 triliun dialokasikan untuk BGN. Namun, Kepala BGN menyatakan program hanya membutuhkan Rp12 triliun per tahun. Perbedaan angka yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Selain itu, Ramses menyuarakan lemahnya pengawasan terhadap pengadaan makanan dan distribusi program MBG. Ia menyebut adanya dugaan monopoli dan konflik kepentingan dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ketika akses informasi publik dibatasi, ketika masyarakat sulit mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan, ini sudah tanda bahaya. Ada indikasi kuat permainan di balik proyek ini,” tambahnya.

Tak hanya masalah administrasi dan keuangan, Ramses juga menyinggung kasus keracunan makanan yang terjadi di Sukoharjo, yang diduga berasal dari makanan MBG.

Ia menilai kejadian ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat.

“Jika BGN bekerja profesional, seharusnya standar keamanan pangan sudah menjadi prioritas sejak awal, bukan menunggu insiden terjadi dulu baru sibuk mencari solusi,” kata Ramses.

Baru-baru ini permasalahan yang ditangani oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengurangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pengurangan nilai makanan yang seharusnya Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perbedaan pagu bahan baku sudah ditetapkan sejak awal program dan disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat.

Untuk anak usia PAUD hingga kelas 3 SD, alokasi anggaran per porsi adalah Rp8.000, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD.

Hingga SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya yang seumur, alokasinya Rp10.000 per porsi.

Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya evaluasi total terhadap program MBG, termasuk keterlibatan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung serta Lembaga Independen diluar pemerintahan untuk mengaudit penggunaan anggaran.

Ia juga menyoroti fakta bahwa hingga kini belum ada kerja sama resmi antara BGN dan BPOM untuk menjamin kualitas makanan dalam program tersebut.

“Ini semakin memperjelas bahwa program ini dikelola dengan sangat buruk,” ujarnya.

Sebagai aktivis sosial dan Ketua Umum ANTARTIKA serta Ketua Umum Relawan ASPRAGI 08, Pemenangan Prabowo Gibran, Ramses menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.

Jika Kepala BGN tidak segera menunjukkan perbaikan nyata, ia akan menggalang dukungan lebih luas agar Presiden Prabowo segera mencopot jabatan tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikelola tidak baik,” ujarnya

(feri)

Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

DEPOK, POSTJKT.COM

Sebagai upaya mengurangi pembangunan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan solusi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di sempadan sungai.

Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

β€œTanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Menteri Nusron, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/2025).

Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah BBWS.

Dengan diterbitkannya sertipikat tanah tersebut, menurut Menteri Nusron secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya sertipikat terbit untuk tanah di sempadan sungai, Menteri Nusron pun memberikan tanggapan.

β€œAkan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi solusi yang diberikan Menteri Nusron terkait penerbitan Sertipikat HPL di sempadan sungai.

Dengan demikian, kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan tanah.

β€œIni langkah strategis yang kita lakukan, yang Insyaallah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” terang Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyampaikan, Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman ini merupakan penilaian yang sangat positif bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera memperbaiki tata ruangnya.

Rakor juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat; Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota; dan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran.

( trisno ).

Selanjutnya melakukan tindak pidana kejahatan Pasal 185 Jo 88 e UU no 6 /2023 ,membayar upah d bawah upah minimun.

Tangerang, postjkt.com.

PPA PPMI PT. Nomi Bogasari Indonesia terus berjuang untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh manajemen PT Nomi Bogasari Indonesia yang di mana.

Diduga telah melakukan tindakan-tindakan intimidasi intervensi dan diskriminasi kepada seluruh anggota dan karyawan PT Nomi Bogasari Indonesia dan bahkan.

Ada dugaan bentuk ancaman-ancaman secara verbal kepada seluruh karyawan dan khususnya anggota Serikat pekerja PPA ppmi PT Nomi Bogasari Indonesia atas dasar menolak atau menghalang-halangi membentuk Serikat pekerja yang di mana sudah diatur di dalam undang-undang 21 tahun 2000 pasal 28.

Bahkan diduga manajemen/direksi/owner dari PT Nomi Bogasari Indonesia yang berinisial BPK, (HMW) adalah WNA saudari PS selaku Direksi.

Saudara /I SS ,&M selaku HRD PT NOMI BOGASARI INDONESIA, melakukan tindakan pelanggaran tindak pidana membayar upah di bawah ketentuan yaitu UMK ( SK Gubernur Nomor:561/3182023 dan SK Gubernur No, 501/293 2024.

Sejak Juni 2023 sampai dengan Sekarang Maret 2025) dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nomi Bogasari Indonesia yang beralamat di kabupaten Tangerang, maka dari itu.

PIMPINAN/DIREKSI/OWNER PT.NOMI BOGASARI INDONESIA di Duga telah melakukan
Tindak pidana kejahatan yaitu Pasal 43 jo 28 ,UU 21 TH 2000 tentang serikat pekerja.

Selanjutnya melakukan tindak pidana kejahatan Pasal 185 Jo 88 e UU no 6 /2023 ,membayar upah d bawah upah minimun UMK Kab,tanggerang

Kami Serikat Pekerja PPA PPMI PT.NOMI BOGASARI INDONESIA
Melaporkan KePOLDA METRO JAYA Berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/B/314/I/2025/SPKT/POLDA MOTRO JAYA TANGGAL,14 Januari 2025 Pukul 22:36 WIB.

Yang Sampai sekarang serikat pekerja yang ditolak Oleh PT.NOMI BOGASARI INDONESIA. Pada tanggal 11 Maret 2025.
Mendapat informasi ketua DPW PPMI PROVINSI BANTEN, DK ARIF.

( Sep ).

Sempat viral di Batam, begal semangkin meningkat sehubungan bulan Rahmadan.

Batam, postjkt.com

Diduga kawakasan industri Batam para warga saat pulang di tengah malam dan pada tempat sepih, yang punya motor di begal, Batam, Kepulauan Riau, belum lama ini.

Bahkan para anggota DPRD Batam menyorot kinerja polisi di Batam lemah pengawasan tentang kriminal meningkat di masa bulan Rahmadan.

Bahkan pihaknya minta pada Pihak Polres Batam agar jalan-jalan yang sepih setidaknya ada patroli dengan rutin.

“Kami minta pada aparat polisi agar patroli di tingkatkan baik itu dari poskamling dan keamanan desa juga perlu”, tuturnya anggota dewan.

Ia berharap, pada aparat polisi dalam pengamanan bulan suci rahmadan 1446 H ini harus di perketat.

“Kami dengar sudah banyak para pekerja pulang dari perusahaan banyak motornya di rampas di tempat yang sepih”, tuturnya.

Menurut informasi tentang begal juga sudah sadis, ia tak segan-segan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Tiktok dengan akun @renimaswir, ia juga berharap pada pihak pemerintah daerah agar keamanan di sepanjang jalang Hantua, Jalan Sudirman dan tempat-tempat sepih agar ada patroli.

(gadis / feri)

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

Serang, postjkt.com

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Banten tahun 2025 di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (7/3/25).

Rakor tersebut dibuka langsung Gubernur Banten Andra Soni dan dihadiri pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ditjen Bina Bangga Kemendagri, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi RI dan Bupati/Walikota Se-Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

Semua stakeholder harus berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi sekaligus menguatkan ekonomi daerah.

“Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah sangat penting.

Seluruh stakeholder harus bersama-sama berkomitmen, berisnergi dan berkolaborasi terlebih kolaborasi TPID dan TP2DD antara daerah dan BI sangat diperlukan,” ujar Wabup Intan.

Menurut dia, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital.

“Dalam menghadapi tantangan ekonomi, salah satu kuncinya adalah kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD, khususnya di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi barang dan layanan keuangan digital,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Andra Nana Supiana yang memimpin rakor mengatakan pengendalian inflasi khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Untuk itu, pihaknya meminta semua pemerintah daerah di Provinsi Banten benar-benar mencermati stok dan kelancaran pasokan bahan pokok serta harganya.

“Stok dan kelancaran pasokan serta harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Hari Raya harus terus dimonitor.

Persiapkan dan lakukan langkah-langkah yang strategis sehingga inflasi tetap terkendali,” tutur Nana.

Dia berharap melalui rakor tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Banten saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga dampak dari inflasi daerah yang terjadi tidak membebani masyarakat.

( trisno ).

Usung Lima Program Unggulan, Maesyal-Intan Resmi Pimpin Kabupaten Tangerang.

Tangerang, postjkt.com.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Tangerang sekaligus Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang pada Rabu (5/3/2025).

Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri Gubernur Banten, Andra Soni, serta jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan memori jabatan dari Pj Bupati Tangerang, Andi Ony, kepada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang periode 2025-2030, Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah.

Penyerahan tersebut turut disaksikan pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Andi Ony atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat sebagai Pj. Bupati Tangerang.

“Selama masa kepemimpinan beliau, banyak capaian yang telah diraih.

Atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya,” ujar Maesyal Rasyid.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa visi Kabupaten Tangerang ke depan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada enam misi utama yang menjadi prioritas, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, penguatan ekonomi kerakyatan yang kuat produktif dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahan periode 2025-2030, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang juga menghadirkan lima program unggulan sebagai fokus pembangunan daerah, yakni:

-PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU, DAN SMART (PRIMA) – Penguatan birokrasi berbasis digital dan inovasi.

-PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH (PROSPEK) – Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

-TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT (TUNAS) – Peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

-SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK (SETARA) – Memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

-SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH, DAN BERKESINAMBUNGAN (SELARAS) – Komitmen menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

“Program-program ini disusun sebagai bagian dari visi besar kami untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Beberapa diantaranya adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di setiap kecamatan, yang telah dimulai sejak 3 Maret 2025 yang lalu.

“Kita juga fokus pada pembangunan pusat inovasi pemuda, pusat inovasi UMKM, kolaborasi pengentasan kemiskinan, serta upaya menekan angka pengangguran,” imbuh Intan

Lanjut dia, Pemkab Tangerang juga berencana mengadakan pasar murah setiap triwulan guna mengendalikan inflasi, serta memperkuat program penanganan stunting dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, mulai dari tingkat posyandu hingga RSUD.

“Perencanaan program ini akan terselenggara dengan baik apabila didukung oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.

Perlu adanya kolaborasi dan sinergi untuk mencapai kemajuan daerah.

Dengan semangat kebersamaan, insyaAllah kita dapat menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dikutip dari Diskominfo Kab.Tangerang// SP/ postjkt.com

Indahnya Berbagi, Polsek Tambora Tebarkan Kebaikan dengan Sahur Gratis.

Jakarta Barat, postjkt.com

Bulan suci Ramadhan menjadi momentum bagi banyak pihak untuk berbagi kebahagiaan dan keberkahan, termasuk jajaran Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat.

Pada Senin (3/3/2025) dini hari, personel Polsek Tambora melaksanakan aksi sosial dengan membagikan makanan sahur kepada warga di wilayah Tambora, Jakarta Barat.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tambora ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari serta warga yang membutuhkan di sekitar Jl. TB Angke, RW 01, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora.

Senyum dan rasa haru terpancar dari wajah warga saat menerima paket makanan sahur yang dibagikan.

Salah satu penerima, Pak Usman (56), seorang pekerja harian, mengungkapkan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah, ini sangat membantu. Terkadang kami sulit mendapatkan makanan sahur, dan perhatian dari bapak-bapak polisi ini sangat berarti bagi kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Muhamad Kukuh Islami, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di bulan penuh berkah ini.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dan memastikan warga yang berpuasa dapat menikmati sahur dengan baik.

Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian kami kepada masyarakat,” ujar Kompol Kukuh Islami saat dikonfirmasi, Selasa, 4/3/2025.

Selain membagikan makanan sahur, personel Polsek Tambora juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memberikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadhan.

Dengan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, Polsek Tambora berharap aksi sosial ini dapat memberikan manfaat serta mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Semoga semangat kebersamaan ini terus berlanjut, tidak hanya di bulan Ramadhan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

( Dikutip dari reles Humas Polres Metro Jakarta Barat / postjk.com/Purba

Puskesmas Balaraja Tekan Angka Stunting lewat Berbagai Program.

TANGERANG, postjkt.com

Komitmen UPTD Puskesmas Balaraja, dalam mengupayakan langkah strategis untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Kepada tim Diskominfo, Kepala Puskesmas Balaraja dr. Hj. Ai Siti Zakiyah menyampaikan pengentasan kasus stunting.

Terus dikerahkan agar dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas khususnya di wilayah kerja Puskesmas Balaraja dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, program yang sudah dijalankan sejauh ini tidak hanya menyasar kepada Ibu hamil dan anak balita saja.

Namun memberikan perhatian khusus pada anak remaja putri diberikan tablet penambah darah sebagai langkah mengurangi pengidap anemia.

“Ini upaya dini kami, melakukan mencegah anemia sejak dini sehingga nantinya dapat membangun generasi bebas stunting.

Sudah sebanyak 4.825 pelajar putri baik tingkat SMP/Sederajat atau SMA/Sederajat di wilayah kerja puskesmas balaraja kita berikakn tablet tambah darah serta berkolaborasi dengan program Dinas Kesehatan Garasi Gemilang,” ungkapnya, Senin (03/03/2025).

dr. Ai menjelaskan melalui program pemberian tablet yang sudah dilaksanakan berjalan efektif terlihat angka anemia bagi remaja putri menurun dari 508 remaja putri yang anemia di tahun 2023 menjadi 156 remaja putri yang anemia di tahun 2024.

Selain itu Puskesmas Balaraja juga memiliki pelayanan Calon Pengantin Kondisi Sehat Prima (Catin Kasep) setiap senin s.d sabtu.

Pada tahun 2024 sudah menerima sebanyak 905 pasangan untuk diperiksa kesehatannya, diberikan vaksinasi tetanus bagi perempuan serta pemberian tablet tambah darah jika terdapat indikasi anemia lalu diberikan sertifikat Catin.

lebih lanjut, dia bekerjasama dengan PT Adis Dimension Footwear melalui program Badut Gemas (Balita di bawah dua tahun masa emas) di tahun 2024.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan pemeriksaan kesehatan serta edukasi kepada lima ibu dan balita stunting.

“Setelah mendapatkan PMT dan edukasi, adanya perubahan prilaku ibu terhadap balita dari cara memberikan asupan makanan, tentu itu yang diharapkan agar balita bisa tumbuh berkembang,” pungkasnya.

Selanjutnya, dr. Ai menegaskan, angka stunting di Puskesmas Balaraja sejak 2023 tercatat 67 balita stunting, sempat terjadi kenaikan di 2024 sebanyak 133 balita strunting, dikarenakan adanya program Gebrak Posyandu yang mengharuskan ibu yang memiliki balita harus datang.

Untuk dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran Tinggi badan serta pengecekan kesehatan, saat ini terjadi penurunan di tahun 2025 per januari sebanyak 100 balita stunting.

“Untuk di tahun 2025 ini kita jalankan program Keping Emas (Kader Pendamping masa emas) nantinya ibu hamil yang beresiko stunting akan di dampingi kader sampai kemudian melahirkan, lalu bayi tersebut akan dilakukan pendapingan sampai kondisi normal,” Kata dr. Ai.

Berharap segala upaya yang sudah dijalankan puskesmas balaraja, semua pihak menjadi sadar pentingnya mengecek kesehatan khususnya ibu hamil dan ibu memiliki balita 0 s.d 5 tahun.

Agar secara rutin datang ke puskesmas atau posyandu terdekat, guna memantau tumbuh kembang bayi dan balitanya sehingga bisa menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balaraja.

( trisno ) .

H. Mohammad Maeysal Rasyid Bupati Tangerang : mencanangkan 100 hari kerja.

Banten, postjkt.com

Tangerang,postjkt.com, Senin 3 Maret 2025, dialwal bulan ramadhan, apel perdana yang dilakukan dihalaman kantor Bupati Tangerang, Bupati kabupaten Tangerang H. Mohammad Maeysal, Rasyid, memimpin apel pertama dimasa jabatan 2025-2030.

Beliau berpidato untuk Tangerang gemilang, kita sebagai aparatur negara, melaksanakan tugas setulus hati, agar Tangerang makin gemilang kedepannya.

Apel perdana yang diikuti seluruh OPD kabupaten Tangerang, di akhir apel, seluruh OPD bersalaman salaman sekaligus, bermanfaat-maafan, agar bulan ramadhan lebih bermakna dan tugas yang di emban terasa lebih ringan.

Ia menambahkan, dalam apel pedana ini, pihaknya menghimbau kepada seluruh kepala OPD se-Kabupaten Tangerang untuk segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Dalam RPJMD tersebut tentu harus merinci visi misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, sebagai tujuan prioritas pembangunan.

β€œSaya berharap kepada para kepala OPD untuk segera membuat RPJMD agar pembangunan berjalan sesuai dengan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati,” tandas Rudi Maesal.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah juga menyampaikan pengalamannya selama mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Menurut Intan, dalam retret tersebut banyak bekal ilmu pengetahuan yang diterima Bupati dan Wakil Bupati dari pemateri-pemateri yang berkompeten.

Tak terkecuali dari sejumlah menteri kabinet Indonesia Merah Putih serta dari presiden dan wakil presiden langsung.

β€œYa banyak pengetahuan yang bermanfaat, semua menteri hadir tak diwakilkan.

Bahkan pak Presiden RI dan pak Wakil Presiden Ri juga turut hadir.

Ini tentu memberikan dampak positif terhadap kepala daerah yang akan menjalankan tugas di wilayahnya masing- masing,” terangnya.

Menurut Intan, substansi dari retret tersebut yakni untuk mensinkronkan program nasional, program provinsi, dan program kabupaten/kota se-Indonesia melalui Asta Cita.

β€œMudah-mudahan visi misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Maesal-Intan ini juga sejalan dengan Asta Cita program nasional,” tandas Intan.

(Red postjkt.com/ Purba)