Banjir bandang, Kayu Glondong Terpotong Rapih mewarnai penderitaan Rakyat Tapteng.

POSTJKT.COM, Medan Banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut) sangat terkait dengan aktivitas manusia, terutama penggundulan hutan yang masif. Beberapa faktor yang berkontribusi pada bencana banjir bandang diberbagai tempat seperti Tapanuli Tengah, diduga keras Β akibat,

Penggundulan Hutan: Penebangan pohon besar-besaran tanpa kontrol yang memadai, dan menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penahan air dan pengatur tata air alami. Akar pohon yang seharusnya menyerap air hujan dan menahannya di dalam tanah kini tak lagi ada, sehingga air langsung mengalir ke dataran rendah dan menyebabkan banjir bandang.
– Perubahan Penggunaan Lahan: Hutan yang diubah menjadi lahan perkebunan, pertambangan, dan pemukiman telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir.
– Kurangnya Penegakan Hukum: Para pemangku jabatan yang tutup mata terhadap penebangan pohon besar-besaran telah memperparah situasi ini.

Dampak dari penggundulan hutan ini tidak hanya terbatas pada banjir, tetapi juga mencakup:
– Erosi Tanah, Tanah yang tidak terlindungi oleh vegetasi mudah tererosi, sehingga mengurangi kesuburan tanah dan meningkatkan risiko longsor.
– Perubahan Iklim: Hutan yang hilang telah mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida, sehingga memperparah efek rumah kaca dan perubahan iklim.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya serius dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Diduga Perusahaan, seperti PT.TPl yang mendapat ijin konsesi dari kementrian kehutanan, menjadi landasan para pembalak hutan, secara membabi-buta menebang pohon pohon, yang menjadi paru paru dunia.

Lagi lagi masyarakat yang harus menanggung pahitnya, akibat pembabatan hutan dan kehilangan harta dan nyawa.

  • Red.

Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan, Wabup Intan Buka Bimtek KDKMP Tahap 3

POSTJKT.COM

TANGERANG –Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahap 3 di Fame Hotel Gading Serpong, Selasa (18/11/25).

Wabup Intan menegaskan bahwa Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan mampu mendorongΒ Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lebih siap dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

β€œKDKMP ini harus menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Wabup Intan.

Dia menambahkan kegiatan Bimtek tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 telah mengamanatkan percepatan pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Menurutnya, koperasi di tingkat desa dan kelurahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa/kelurahan dalam mewujudkan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta memperluas akses layanan ekonomi bagi masyarakat.

 

 

 

“Koperasi harus mampu hadir sebagai pendorong tumbuhnya usaha masyarakat dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Peran koperasi sangat penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat lokal dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tandasnya

Selain sebagai upaya peningkatan kapasitas pengurus, kegiatan tersebut juga memfasilitasi pembukaan rekening koperasi secara kolektif di Bank Mandiri.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memastikan seluruh pendanaan KDKMP berjalan lancar, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik,” pungkasnya

Sementara itu, salah satu peserta yang merupakan pengurus Koperasi Merah Putih Desa Sumur Bandung Jayanti, Bukhori, menuturkan bahwa program Bimtek ini sangat bermanfaat.

β€œBimtek yang kami jalani dari pertama sampai tahap tiga ini pastinya sangat membantu sekali, karena di program ini, kami mendapatkan materi terkait perkoperasian, seperti birokrasi dan juga teknisnya seperti apa,” ujarnya.

Ia menyampaikan, setelah kegiatan ini pihaknya juga berencana memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga seluruh materi dan hasil yang diperoleh selama Bimtek dapat disampaikan langsung dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kegiatan ini diikuti 270 pengurus KDKMP dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang.

 

Dikutip dari web (Diskominfo Kabupaten Tangerang/Fn/nD)

Nomor : PR/474 -DISKOMINFO/XI/2025

Postjkt.com/ P

Makna Logo HGN 2025

Logo Hari Guru Nasional 2025 Foto: Dok. Kemendikdasmen RI

POSTJKT.COM – Jakarta,24/11 Logo HGN 2025 disusun dengan komposisi visual yang sarat simbol dan makna filosofis. Setiap elemen dirancang untuk menggambarkan dinamika pendidikan Indonesia yang terus berkembang. Logo Utama menggambarkan hubungan harmonis dan kolaboratif antara guru dan murid dalam proses pendidikan yang berlandaskan kasih sayang dan semangat belajar. Bentuk hati emas menjadi pusat visual yang melambangkan ketulusan, cinta, dan pengabdian guru sebagai sumber inspirasi dan cahaya ilmu pengetahuan. Sosok guru digambarkan sebagai pembimbing yang mengarahkan dan memberdayakan murid dengan semangat gotong royong.

Buku terbuka di bagian bawah mencerminkan ilmu pengetahuan sebagai dasar kemajuan pendidikan. Sementara tiga figur murid yang bergerak dinamis mewakili jenjang pendidikan dasar hingga menengah, menggambarkan pertumbuhan, semangat belajar, dan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

Warna Logo Berikut merupakan palet warna resmi identitas visual Hari Guru Nasional 2025 yang menjadi acuan penerapan warna secara konsisten di seluruh media komunikasi.

  • Makna Warna Emas : Keagungan, kejayaan, dan ketulusan guru sebagai fondasi pendidikan unggul.
  • Biru tua : Kepercayaan, stabilitas, profesionalisme, dan kecerdasan.
  • Abu-abu : Netralitas, kedewasaan, dan tanggung jawab dalam mendidik.
  • Biru muda : Kemandirian, kebijaksanaan, dan semangat belajar peserta didik.
  • Merah : Energi, keberanian, dan motivasi untuk meraih cita-cita pendidikan.
  • Pesan Inspiratif: Menggerakkan Ekosistem Pendidikan

Dalam peringatan HGN 2025, pesan utama yang disampaikan oleh Kemendikbudristek berpusat pada kolaborasi dan dedikasi kolektif. Pesan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya guru.

Hari Guru Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk mengapresiasi peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan mentor dalam membentuk karakter siswa. Dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, peringatan ini juga mendorong adopsi teknologi humanis dalam pendidikan, memastikan inovasi digital berfokus pada kebutuhan dan perkembangan optimal siswa.

Peran guru kini tak hanya sebagai penyampai ilmu, tapi juga pembentuk karakter dan inspirasi. Hari Guru Nasional 2025 diharapkan menjadi titik tolak untuk mempercepat transformasi pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Selamat Hari Guru Nasional 2025! #GuruHebatIndonesiaKuat

 

(POSTJKT.COM/PURBA-S)

Perubahan TKD, Sekda Soma Minta OPD Lakukan Terobosan Dan Jangan Mengurangi Kualitas Kinerja.

Postjkt.com / Tangerang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan terobosan dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada APBD 2026. Menurut Soma, perubahan ini menuntut pengetatan anggaran dan peningkatan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah, Soma menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi sumber pendapatan lainnya. Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP diminta memperkuat integrasi data dan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan akurasi pendataan objek pajak.

“Data yang terintegrasi antara Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP menjadi kunci. Begitu datanya lengkap, tindak lanjut pajaknya bisa dieksekusi lebih cepat,” tegas Soma.

Selain itu, Soma juga mengingatkan tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di penghujung tahun, seperti banjir dan angin puting beliung, serta pentingnya soliditas ASN dalam menjalankan tugas.

“Data yang terintegrasi antara Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP menjadi kunci. Begitu datanya lengkap, tindak lanjut pajaknya bisa dieksekusi lebih cepat,” tegas Soma.

Selain itu, Soma juga mengingatkan tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di penghujung tahun, seperti banjir dan angin puting beliung, serta pentingnya soliditas ASN dalam menjalankan tugas.

Realisasi PAD Kabupaten Tangerang November 2025 Menembus Rp3,7 Triliun.

Postjkt.com // Tangerang Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Kabupaten Tangerang hingga 14 November 2025 mencapai Rp3,769 triliun, atau 91,41% dari target APBD perubahan yang ditetapkan sebesar Rp4,123 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Muljanto, mengungkapkan bahwa target PAD sektor pajak di TA 2025 ini mengalami kenaikan sekitar Rp360 miliar dari target awal APBD TA 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp3,763 triliun. Selain itu, target ini juga naik sekitar Rp153 miliar dibandingkan capaian pendapatan sektor pajak di tahun sebelumnya (2024) yang sebesar Rp3,615 triliun.

Slamet Budhi Muljanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, menyatakan optimismenya untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) di akhir tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa hingga kini masih tersisa waktu sekitar 1 bulan untuk mengejar kekurangan sekitar 8% atau kurang Rp354 miliar dari target pendapatan.

Capaian pendapatan Rp3.769 triliun bersumber dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, reklame dan pajak air bawah tanah. Kemudian pajak barang dan jasa tertentu, yaitu hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan dan parkir. Selain itu, perolehan mata pajak baru, yaitu open pajak kendaraan bermotor Rp322 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor Rp214 miliar.

Slamet juga menekankan bahwa Bapenda akan bekerja lebih optimal untuk mengejar pendapatan dengan mengidentifikasi dan ekstensifikasi atau mencari wajib pajak baru. Hal ini karena pajak merupakan nadi pembangunan daerah.

Dengan capaian yang telah diraih dan optimisme yang tinggi, Slamet berharap dapat melampaui target pendapatan di akhir tahun 2025.

 

(Purba)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jumbo, Angka kemiskinan tetap memilukan?

Postjkt.com Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan meskipun memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Provinsi Banten, yaitu Rp8,65 triliun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, masih ada sekitar 260.900 jiwa atau 6,42% penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Sorotan Utama:
– Data Kemiskinan Lemah: Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardana, menekankan bahwa lemahnya data kemiskinan menyebabkan program bantuan tidak tepat sasaran.
– Audit Program APBD*: Deden meminta audit menyeluruh terhadap program APBD yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan.
– Peningkatan APBD Tidak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan: APBD Kabupaten Tangerang meningkat menjadi Rp8,72 triliun pada 2025, namun penurunan angka kemiskinan hanya *0,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Langkah yang Disarankan:
– Perkuat Validasi Data Warga Miskin*: Untuk memastikan bantuan seperti PKH, BPNT, dan lainnya tepat sasaran.
– Evaluasi Program APBD: Jika program tidak berdampak signifikan, harus diganti dengan program yang lebih efektif untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Tangerang setujui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi Perda. Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan akhir dalam Rapat Paripurna pada Senin, (25/11). Pimpinan DPRD dan Pj. Bupati menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap R-APBD tersebut.

Anggaran Pendapatan Daerah dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp7,52 triliun, tetapi setelah pembahasan bersama DPRD meningkat sebesar Rp8,12 triliun atau mengalami kenaikan naik sekitar 7,86%. Kenaikan tersebut berasal dari komponen yang terdapat dalam Pendapatan Daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Untuk PAD sendiri ditargetkan sebesar Rp4,57 triliun atau bertambah Rp313,18 miliar dari sebelum pembahasan bersama DPRD. Adapun peningkatan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Lalu, Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah ditargetkan Rp3,54 triliun, meningkat Rp278,24 miliar atau naik 8,51% dari sebelum pembahasan.

Kemudian, pada Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp8,49 triliun atau naik 7,49%. Adapun pos-pos tersebut berisikan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dari sisi Pembiayaan Daerah, Pemda menargetkan Penerimaan sebesar Rp400 miliar dan menganggarkan Pengeluaran sebesar Rp30 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal PT LKM Artha Kerta Raharja sebesar Rp10 miliar sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2023, dan Unit Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi sebesar Rp20 miliar sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2019.

Dalam rapat ini, fraksi-fraksi turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Pemerintah Daerah atas pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2025 yang berjalan dengan baik, lancer, dan sukses. Antara KUA, PPAS, dan Struktur APBD harus disinkronisasikan agar dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Diperlukan juga indikator yang menggambarkan capaian kinerja.

DPRD mendukung upaya Pemda dalam menggali potensi pendapatan dari transaksi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Mengingat banyaknya lahan yang terkena dampak pembangunan infrastruktur, baik yang bersifat publik maupun swasta. Pemungutan juga dapat dioptimalkan pada kawasan yang memiliki potensi, seperti PIK 2, Bandara Soekarno-Hatta, dan Gading Serpong melalui pajak daerah, retribusi, atau pengelolaan lahan yang lebih efisien. Upaya lainnya yang dilakukan juga dengan perluasan digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah melalui QRIS, Virtual Account, dan Mobil Banking.

Selanjutnya, DPRD mendorong agar kebijakan anggaran dapat difokuskan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, Pemda juga harus memprioritaskan sektor usaha mikro, seperti mempermudah akses permodalan, pendampingan usaha, memperbanyak program padat karya, serta memaksimalkan fungsi BLK dengan memberi keterampilan kerja.

Dalam bidang kesehatan, DPRD berharap anggaran dapat difokuskan pada program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bagi masyarakat, termasuk anggaran penanganan stunting. Kami berharap Pemerintah daerah harus dapat menjamin dan memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, tanpa terkendala masalah biaya.

Dalam mendukung terselenggara dan tercapainya tujuan pendidikan, DPRD menilai diperlukannya berbagai langkah seperti, pembangunan berbasis data, pemerataan sekolah sesuai dengan jumlah penduduk, mewujudkan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) dengan kurikulum yang dapat meningkatkan minat siswa, bagi siswa yang berprestasi diberikan reward sehingga akan lebih tumbuh semangat untuk lebih berprestasi, sekolah gratis dan terjangkau, dan penerapan teknologi digitalisasi.

 

Red

PT. Adis Dimension Footwear Mendapatkan Apresiasi Dari Bupati Kab.Tangerang, sebagai mitra pemerintah daerah dalam Meningkatkan kwalitas Tenaga Kerja.

Postjkt.com / Tangerang – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya kepada PT Adis Dimension Footwear yangΒ  dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesejahteraan karyawan melalui pengembangan koperasi.

 

Hal ini disampaikan Bupati Maesyal, saat bersama Gubernur Banten, Andra Soni meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Adis Mart, Koperasi Pegawai PT Adis Dimension Footwear di Kecamatan Balaraja, Senin (17/11/2025).

 

β€œPeresmian LPK dan Koperasi Adis Mart ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dan PT Adis dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas kesejahteraan karyawan melalui pengembangan koperasi,” ujar Bupati Maesyal.

 

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah membuka pelatihan keterampilan di BLK Jayanti untuk 400 peserta.

 

Pelatihan tersebut hasil kerja sama dengan berbagai perusahaan di Kabupaten Tangerang, termasuk PT Adis.

 

β€œDari 400 peserta pelatihan, luar biasa PT Adis saat itu langsung menerima 250 orang. Ini bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha,” imbuhnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa PT Adis merupakan salah satu perusahaan mitra pemerintah daerah yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah.

 

Untuk itu, pihaknya juga berharap PT. Adis terus menguatkan komitmennya, salah satunya dalam menjaga stabilitas hubungan ketenagakerjaan dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

 

β€œDalam kondisi apa pun, kami atas nama pemerintah daerah memohon jangan sampai ada PHK. Karena jika satu perusahaan besar melakukan PHK, saya khawatir perusahaan lain akan ikut,” serunya.

 

Dia juga berharap Koperasi Adis Mart dapat terus berkembang dan bisa memberikan manfaat, baik untuk para pekerja PT. Adis maupun masyarakat sekitar.

 

β€œIni koperasi yang luar biasa. Selain untuk anggota dan karyawan, kini sayapnya dikembangkan untuk masyarakat. Semoga terus memberi manfaat,” pungkasnya.

 

Hal yang sama juga diutarakan Gubernur Banten Andra Soni. Dalam sambutannya, dia sangat mengapresiasi upaya-upaya PT Adis Dimension Footwear yang sangat peduli terhadap pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta kesejahteraan melalui koperasi.

 

Menurut Gubernur, PT Adis menjadi salah satu pabrik sepatu dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dikelola oleh putra daerah, dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta visioner.

 

β€œSaya paling senang bergaul dengan orang-orang yang optimis. Dan saya melihat PT Adis, khususnya Pak Haryanto, adalah sosok yang memiliki optimisme tinggi dan mampu menular ke lingkungan perusahaan,” ujar Andra Soni.

 

Selain itu, dia juga berharap Lembaga Pelatihan Kerja yang diresmikan tersebut juga bisa menjadi pusat pembelajaran bagi pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja di Banten.

 

β€œKami ingin belajar dari PT Adis. Mesin-mesin pelatihan yang ada bisa dimanfaatkan untuk melatih masyarakat secara rutin. Pemerintah provinsi siap berkolaborasi,” ujarnya.

 

Gubernur juga menegaskan bahwa optimisme dan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci kemajuan Provinsi Banten.

 

β€œMelalui moment ini diharapkan menjadi model kerja sama yang efektif dalam peningkatan SDM, pemberdayaan koperasi, dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Tangerang dan Banten pada umumnya,” pungkasnya.