Pakar HukumInternasional yang Juga Ketum Partai Oposisi MerdekaProf Dr KH Sutan Nasomal Sesalkan Patgulipat Terkait Dermaga CV.AJA.

Jakarta, postjkt.com

Masih menyoal kasus proyek diduga Ilelagal didaerah Kab Asahan yang viral dalam Minggu Minggu ini Bermula dengan proyek, minggu (23/03).

Berdirinya bangunan permanan milik CV.Asahan Jaya Abadi (AJA) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Asahan,Β Β hingga kini masih menjadi polemik ditengah masyarakat.

Dermaga permanen yang menjorok ke alur sungai Asahan yang terletak di Jalan Tanjung Barombang Dusun V, Desa Asahan Mati, Kabupaten Asahan

Dermaga permanen CV.AJA di Tanjungbalai diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Proyek ini mendapat sorotan keras dari LSM Terkam- Indonesia yang menilai perluasan bangunan tersebut melanggar undang-undang yang ada.

Mereka mengingatkan bahwa aktivitas pembangunan di area DAS berisiko besar merusak ekosistem dan memperburuk kondisi lingkungan.

Sementara Pemkab Asahan melalui Kasatpol PP Tanjungbalai Budi Limbong S.sosΒ  mengatakan kepada LSM Terkam-Indonesia bahwa pihaknya akan mengecek hal ini danΒ  harus Berkordinasi dengan pihak BBWS ( Balai Badan Wilayah Sungai) Provinsi Sumatera Utara.

dan apabila hal ini dibenarkan oleh BBWS kami akan melakukan eksekusi bongkar,’kata Budi Limbong S,Sos

Terkait Dermaga permanen milik CV. AsahanΒ  Jaya Abadi, Prof.Dr.KH Sutan Nasomal SH.MH angkat bicara adanya dugaan oknum yang bermain dalam pendirian sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Atau pembekingan oleh korporasi yang ada di daerah Sumatera Utara (Sumut), Khususnya daerah Kabupaten Asahan sehingga sampai hari ini belum ada tindakan dari pihak Pemkab Asahan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan tersebut juga diduga tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang merupakan izin wajib menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021.

Selain itu, Kata Sutan Nasomal, diduga telah melanggar dan mengangkangi Permen PUPR No 28 Tahun 2015, bangunan dermaga permanen CV. AJAΒ yang dimiliki oleh pengusaha Joe Tjang ,’ katanya.

Yang menjadi pertanyaan adalah kediaman pihak Pemkab Asahan sangat mencurigakan seakan memberikan ruang istimewa kepada CV.AJA,Β ada apa? Katanya dengan nada bertanya.

CV.AJA Memeng barangkali mempunyai manfaat, namun harus ada pengkajian mudaratnya,Β  tidak semudah itu untuk membebaskan CV.AJA berbuat seenaknya.

Padahal diduga telah melanggar ketentuan UU No 17 Tahun 2019 dan PP 38 Tahun 2011 yang mengatur batas Daerah Aliran Sungai,’ Ungkap Prof.Sutan Nasomal.

Kita sangat menginginkan adanya ketegasan dari pihak pemerintah kabupaten Asahan, jangan sampai hal ini berlarut larut.

sehingga membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, atau menunggu adanya tindakan masyarakat yang membabi buta hanya karena tidak puas dengan kinerja aparatur pemerintah Asahan,’ katanya.

“Kalau kasus ini Pemkab Asahan enggan menindaklanjutinya, kita wajar saja berspekulasi bahwa ada unsur pembiaran yang terstruktur untuk membekingi Dermaga Ilaga CV.AJA demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” ungkap Pakar Hukum Internasional Prof. Sutan Nasomal yang juga.

Sekaligus Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka Menyayangkan Dinas lembaga terkait baik tingkat Kab Provinsi bahkan Kementerian layaknya tutup mata dengan berita viral yang santer menjadi perbincangan masyarakat Kab Asahan Provinsi Sumatera Utara ini.

sumber : Prof. Sutan Nasomal

Semoga kegiatan – kegiatan yang kami lakukan dan yang ikut Terlibat mendapat keberkahan dari Allah SWA.

Tangerang, postjk.com

Hari ke 22 Menjalankan Ibadah Puasa, Kurais adakan Kegiatan Silaturahmi, buka Puasa Bersama dan Santunan anak Yatim ( 22/03/25 ) di Laksanakan di Kediamnya di Perumahan Citra Permuahan Mulya Asri II Kel. Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Kegiatan seperti ini Rutin saya Laksanakan Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Libur Lebaran dan sekaligus Melaksanakan Santunan anak Yatim kata Kurais

Lanjut Kurais dan Merupakan Ketua Umum Gerak Indonesia, bulan Ramadhan ini kita melaksanakan Kegiatan Sosial.

Kami ambil keberkahan nya di Setiap hari jumat, Hari jumat Pertama kami Lakukan bedah Rumah di desa Bojong Kecamatan Cikupa dan hari Jumat berikut nya, kami mengadakan Kegiatan santunan – santunan.

Semoga kegiatan – kegiatan yang kami lakukan dan yang ikut Terlibat mendapat keberkahan dari Allah SWA, kata Kurais.

Pada bulan Ramadhan ini banyak hikmah yang kita ambil, dengan kita berpuasa dan Menahan hawa Nafsu memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWA, oleh sebab itu, Mari kita manfaatkan momentum ini untuk Membuat Kebajikan.

(Budi)

Maesyal Rasyid, Zaki Iskandar, dan Tokoh Tangerang Hadiri Buka Puasa Bersama PWI.

KABUPATEN TANGERANG, POSTJKT.COM.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tangerang, menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Lemo, Kelapa Dua, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Momen kebersamaan dan kebahagiaan tampak dari raut wajah para tokoh di Kabupaten Tangerang yang hadir, di antaranya Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.

Bupati Tangerang periode 2013-2018 dan 2018-2023 A. Zaki Iskandar, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Ketua PWI Provinsi Banten Mashudi, Anggota DPRD Provinsi Banten.

Abraham Garuda Laksono, Anggota DPR RI periode 2019-2024 Ananta Wahana, Ketua PHRI Kabupaten Tangerang Klisman Yonada, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tangerang KH. Ues Nawawi.

Serta Plt Ketua Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Prima Sara Puspa, dan mitra karib PWI Kabupaten Tangerang lainnya.

Dalam suasana penuh keakraban pada silaturahmi di bulan Ramadhan tersebut, para tokoh mengapresiasi kiprah PWI Kabupaten Tangerang yang terus eksis menjaga marwah pers di daerah ini serta membuktikan kepeduliannya kepada sesama dan lingkungan.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, di tengah kesibukannya selama Ramadhan, tetap menyempatkan hadir untuk bertemu dengan insan-insan pers yang tergabung di PWI Kabupaten Tangerang.

Sejak saya menjadi atlet Persita hingga kini menjadi Bupati, teman-teman anggota PWI selalu menjadi sahabat karib saya.

Bahkan ketika saya menjadi Sekda mendampingi Pak Zaki, saya selalu berusaha hadir di setiap kegiatan PWI,” ungkap sosok yang akrab disapa Rudy Maesyal tersebut.

Napak tilas Bupati Maesyal mengenang perjalanan yang telah dilalui bersama pewarta PWI menggugah dan semakin menguatkan rasa kebersamaan.

Untuk membangun Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Hal senada diungkapkan A. Zaki Iskandar, yang juga menyatakan bahwa meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan, ia tetap menyempatkan diri untuk hadir.

β€œSaya selalu merasa senang jika bertemu dengan teman-teman yang telah membersamai saya selama menjadi Bupati Tangerang.

Rasa kekeluargaan dan persaudaraan kita ini tetap terpatri meski kini saya sudah tidak menjadi Bupati lagi,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, juga menyatakan bahwa PWI memiliki peran yang sangat strategis.

Amud, yang memiliki latar belakang sebagai wartawan di media lokal Tangerang, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan insan pers pada momen tersebut.

“Saya tadi dari luar daerah, dan langsung ke sini. Hal ini karena momentum silaturahmi ini sangat penting,” ungkapnya.

Ketua PWI Banten, Mashudi, mengacungi jempol dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah menjalin kekeluargaan yang erat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra karib yang selalu mendukung berbagai kegiatan PWI Kabupaten Tangerang.

β€œHari ini, saya menyaksikan para tokoh hadir di sini, ini sangat luar biasa dan membuktikan kebersamaan kita, terlebih juga didukung oleh teman-teman dari mitra karib lainnya, seperti PHRI Kabupaten Tangerang.

Sungguh ini suasana kebersamaan yang harus selalu kita rawat dan tingkatkan,” katanya.

Sri Mulyo, Ketua PWI Kabupaten Tangerang, merasa terkejut dengan kehadiran para tokoh di acara tersebut. Ia mengaku tidak menyangka acara buka puasa bersama ini akan semeriah ini.

β€œKebersamaan ini membuktikan bahwa PWI Kabupaten Tangerang selalu ada di hati para mitra karib kami, sekaligus sebuah kebanggaan untuk kami,” ujarnya.

Klisman Yonada, Ketua PHRI Kabupaten Tangerang, dengan wajah sumringah menyatakan kegembiraannya bisa bersilaturahmi secara langsung dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ia mengatakan bahwa kesempatan ini adalah momen yang sangat berharga bagi para pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Tangerang.

β€œKami membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemkab Tangerang dan PWI Kabupaten Tangerang.

Melalui sinergi ini, kita bisa mendongkrak tumbuhnya industri perhotelan dan restoran di Kabupaten Tangerang,” ujarnya penuh semangat.

Pihak Hotel Lemo, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, juga menyatakan kegembiraannya bisa berpartisipasi dalam acara tersebut.

β€œKami sangat bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Semoga silaturahmi ini semakin merekatkan tali persaudaraan kita,” ujar Indra, manajer Hotel Lemo.

Momentum kebersamaan tersebut semakin syahdu ketika perwakilan peserta yang hadir menyampaikan santunan kepada anak yatim sebagai bukti cinta mereka.

Bahkan pengendara yang melintas di depan Hotel Lemo pun tidak ketinggalan, ketika Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud dan peserta lainnya terjun langsung untuk menyapa mereka sambil membagikan.

(trisno)

Ketua PWI Kota Tangerang Andre Sumanegara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak.

TANGERANG, POSRJKT.COM

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang periode 2025-2028 resmi dilantik dalam Konferensi Kota Luar Biasa (Konferkotlub), Rabu 19 Maret 2025.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Banten Mashudi disaksikan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun beserta sejumlah pejabat Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang, di Pakons Prime Hotel Tangerang.

Dari hasil Konferkotlub, Andre Sumanegara terpilih secara aklamasi menjadi Ketua PWI Kota Tangerang periode 2025-2028.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam sambutannya mengatakan dirinya hadir memberikan dukungan modal kepada PWI Kota Tangerang.

“Kota Tangerang merupakan kota yang hebat dengan berbagai prestasi dan capaiannya, sehingga PWI harus setara dengan pemerintahannya,” ujarnya.

Hendry juga mengakui tengah terjadi polemik terkait PWI. Namun ia menegaskan tidak ada dualisme.

Sebab, PWI yang ia pimpin telah sah diakui negara dari hasil Kongres tahun 2023 lalu.

“Dualisme tidak ada, itu terjadi kalau sejajar kedudukannya. Kita punya SK KemenkumHAM tanggal 9 Juli 2024, jadi sah dikui negara,” tegasnya.

Hendry juga mengucapkan selamat kepada Andre Sumanegara telah terpilih sebagai Ketua PWI Kota Tangerang yang baru.

Diharapkan pengurus segera melakukan konsolidasi serta mendukung program yang sesuai di Kota Tangerang.

Ketua PWI Provinsi Banten Mashudi mengatakan Kota Tangerang menjadi yang pertama di Banten yang mampu melaksanakan Konferkotlub tahun ini.

Dengan tema “Mengembalikan Marwah PWI Kota Tangerang yang Profesional dan Beretika”, ia berharap PWI Kota Tangerang bisa jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Ini tema yang cukup besar bebannya. Prodak kita penting, tulisan (berita) profesional dan beretika akan membuat prodak jurnalistik yang baik, sehingga jadi informasi yang sehat.

Pengurus-pengurus yang sekarang diharapkan bersinergi, sama-sama berjuang mewujudkan PWI sesuai jargon tersebut,” katanya.

Mashudi juga menegaskan untuk jangan takut menyuarakan PWI yang dipimpin Hendry Ch Bangun sebagai organsiasi yang sah diakui pemerintah.

“Jadi tidak boleh ada PWI yang mengaku-ngaku sah, kalau ketua umumnya bukan Hendry Ch Bangun. Ada ancaman pidana maupun perdatanya,” tegasnya.

Ketua PWI Kota Tangerang Andre Sumanegara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Konferkotlub terselenggara.

Menurutnya, pada pengurus dan enggota punya semangat dan komitmen yang luar biasa, untuk mewujudkan PWI Kota Tangerang sesuai dengan tema.

“Profesional dan beretika ini lah tantangan kita, keduanya harus diterapkan bersama. Peningkatan kualitas SDM jadi salah satu program kita.

Selain itu, mengikuti uji kompetensi wartawan paling utama yang kita lakukan,” ujarnya.

( trisno ).

Kementerian ATR/BPN Teken Nota Kesepahaman dengan 4 K/L untuk Perkuat Sinergi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang.

Jakarta, postjkt.com

Pemerintah melalui lima kementerian/lembaga (K/L) sepakat memperkuat sinergi dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang.

Hal ini diresmikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Senin (17/03/2025).

“Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah.

Begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai penandatanganan berlangsung, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid; Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai; serta Kementerian Kehutanan yang kali ini diwakili Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menegaskan, kerja sama yang dilakukan adalah langkah penting dalam upaya penanganan masalah pertanahan dan tata ruang.

Terutama, yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan pemerintah daerah.

“Kenapa kami perlu kolaborasi dan berintegrasi dengan Bapak/Ibu sekalian, ini terkait dengan tiga permasalahan utama. Pertama, masalah Reforma Agraria.

Kedua, permasalahan Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, di mana penetapan lokasi (Penlok)-nya ditentukan oleh kepala daerah.

Ketiga, perencanaan serta pengelolaan tata ruang,” jelas Nusron Wahid.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam implementasi proyek yang saat ini didanai oleh Bank Dunia, yaitu ILASPP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project.

“Pada awalnya, proyek ini hanya melibatkan tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, terkait tapal batas desa yang implementasinya melibatkan Pemda, serta BIG.

Namun, dalam perjalanannya, kami mengajak dua kementerian lainnya karena sering kali permasalahan yang muncul berkaitan dengan kawasan hutan dan transmigrasi,” ungkap Menteri Nusron.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian pun sepakat bahwa kepastian tata ruang adalah hal penting guna mendukung berbagai program pemerintah dan dunia usaha.

Ia menyoroti beberapa permasalahan yang masih belum terselesaikan, terutama terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“RTRW dan RDTR ini sangat krusial karena mengatur posisi ruang hijau, permukiman, komersial, serta ruang yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional seperti program transmigrasi.

Untuk Nota Kesepahaman ini, kami anggap penting melibatkan unsur dari ATR/BPN, Kehutanan, Transmigrasi.

BIG karena kita memerlukan kejelasan dan kepastian, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha,” ujar Muhammad Tito Karnavian.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengapresiasi inisiatif kerja sama ini yang dianggap sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan transmigrasi.

“Terkait Nota Kesepahaman hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nusron Wahid karena beliau yang menginisiasi kerja sama ini.

Betul sekali bahwa persoalan utama dalam transmigrasi adalah kepemilikan lahan, legalitas hak, konflik agraria, serta ketidaksesuaian tata ruang,” katanya.

Adapun ruang lingkup dalam kerja sama kali ini antara lain mencakup percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain, pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang.

Dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional, penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

ercepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri I dan II. Turut mendampingi Menteri Nusron.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati; dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

( trisno ).

Pembalap liar terjadi lagi di tengah malam Kramat Watu, di minta pada aparat tangkap pelakunya.

Medan, postjkt.com

Belum lama ini ada yang meninggal dunia balap motor di jalan KP3Bdi Kasemen, dan Jalan Kramat Watu, Sumatra Utara, minggu (16/03).

Pihak warga Kramat Watu, minta pada pihak polisi agar tangkap balap motor di jalan di bulan Rahmadan, karena sudah terjadi kematian anak remaja.

Bahkan pihak penyelenggara balap motor liar itu agar di tangkap, karena mengganggu warga setempat.

Kata Rajin (45) warga ini Sifatnya Himbauan untuk yang punya anak remaja.

Saling memberi info, Vidio durasi 1:12 menit beredar di Whatsapp dan bahkan viral di Internet dan media Sosial (Medsos).

Hal ini contoh sebagai untuk orang tua, agar jaga anaknya yang keluar dari rumah tengah malam.

“Kami dari orang tua agar memberi peringatan dan laranga kepada anak sendiri maupun pemuda-pemudi”, tuturnya Rajin warga sekitar.

Menurut Denis pelajar, Bukti NYATA BALAP Liar bukan hanya mencelekai diri sendiri, Akan tetapi orang lain pun juga terdampak jadi KORBAN.

“Kawan kami sudah di larang jangan ikut-ikutan main motor, tetapi ia tak terima”, katanya samsul.

Menurut kepala dusun, agar Stop berargumen dan beralasan,saya juga mendengar pada malam minggu (16/03) ada yang meninggal dunia.

“Kalau sudah terjadi Musibah tinggallah PENYESALAN”, tuturnya.

Kasus ini agar polisi tangkap para pembalap liar itu, Se-akan-akan sudah jadi Tradisi TAHUNAN tiap tengah malam terkadang usai SAUR di Bulan Ramadhan.

Kejadian ini seperti di jalan KP3B, di Kasemen jln baru arah kramatwatu dan dipersilahkan kirim di Group-group yang ada di HP ANDA.

(sian / feri)

Jika tidak, Ramses mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan tersebut demi keberlanjutan program yang lebih baik.

Jakarta, postjkt.com

Komplikasi Permasalahan Badan Gizi Nasional, Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus Meminta Kepala BGN Mundur, jakarta, sabtu (16/03).

Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, mengamati berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menilai bahwa Kepala BGN gagal menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dan meminta agar segera mengundurkan diri.

Jika tidak, Ramses mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan tersebut demi keberlanjutan program yang lebih baik.

“Sudah cukup bukti bahwa program ini penuh dengan ketidaksiapan, mulai dari tata kelola yang tidak jelas, kebijakan yang tidak matang, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran. Kepala BGN harus berani bertanggung jawab. Jika tidak mundur, lebih baik Presiden segera mencopotnya,” ujar Ramses dalam pernyataan resminya, Sabtu (15/3).

Beberapa permasalahan serius yang menjadi perhatian Ramses di antaranya adalah ketidaksesuaian dalam perhitungan anggaran. Awalnya, Menteri Keuangan menyebutkan anggaran MBG mencapai Rp306,6 triliun dengan Rp100 triliun dialokasikan untuk BGN. Namun, Kepala BGN menyatakan program hanya membutuhkan Rp12 triliun per tahun. Perbedaan angka yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Selain itu, Ramses menyuarakan lemahnya pengawasan terhadap pengadaan makanan dan distribusi program MBG. Ia menyebut adanya dugaan monopoli dan konflik kepentingan dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ketika akses informasi publik dibatasi, ketika masyarakat sulit mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan, ini sudah tanda bahaya. Ada indikasi kuat permainan di balik proyek ini,” tambahnya.

Tak hanya masalah administrasi dan keuangan, Ramses juga menyinggung kasus keracunan makanan yang terjadi di Sukoharjo, yang diduga berasal dari makanan MBG.

Ia menilai kejadian ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat.

“Jika BGN bekerja profesional, seharusnya standar keamanan pangan sudah menjadi prioritas sejak awal, bukan menunggu insiden terjadi dulu baru sibuk mencari solusi,” kata Ramses.

Baru-baru ini permasalahan yang ditangani oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengurangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pengurangan nilai makanan yang seharusnya Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perbedaan pagu bahan baku sudah ditetapkan sejak awal program dan disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat.

Untuk anak usia PAUD hingga kelas 3 SD, alokasi anggaran per porsi adalah Rp8.000, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD.

Hingga SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya yang seumur, alokasinya Rp10.000 per porsi.

Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya evaluasi total terhadap program MBG, termasuk keterlibatan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung serta Lembaga Independen diluar pemerintahan untuk mengaudit penggunaan anggaran.

Ia juga menyoroti fakta bahwa hingga kini belum ada kerja sama resmi antara BGN dan BPOM untuk menjamin kualitas makanan dalam program tersebut.

“Ini semakin memperjelas bahwa program ini dikelola dengan sangat buruk,” ujarnya.

Sebagai aktivis sosial dan Ketua Umum ANTARTIKA serta Ketua Umum Relawan ASPRAGI 08, Pemenangan Prabowo Gibran, Ramses menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.

Jika Kepala BGN tidak segera menunjukkan perbaikan nyata, ia akan menggalang dukungan lebih luas agar Presiden Prabowo segera mencopot jabatan tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikelola tidak baik,” ujarnya

(feri)

Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

DEPOK, POSTJKT.COM

Sebagai upaya mengurangi pembangunan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan solusi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di sempadan sungai.

Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

β€œTanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Menteri Nusron, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/2025).

Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah BBWS.

Dengan diterbitkannya sertipikat tanah tersebut, menurut Menteri Nusron secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya sertipikat terbit untuk tanah di sempadan sungai, Menteri Nusron pun memberikan tanggapan.

β€œAkan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi solusi yang diberikan Menteri Nusron terkait penerbitan Sertipikat HPL di sempadan sungai.

Dengan demikian, kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan tanah.

β€œIni langkah strategis yang kita lakukan, yang Insyaallah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” terang Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyampaikan, Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman ini merupakan penilaian yang sangat positif bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera memperbaiki tata ruangnya.

Rakor juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat; Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota; dan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran.

( trisno ).

Selanjutnya melakukan tindak pidana kejahatan Pasal 185 Jo 88 e UU no 6 /2023 ,membayar upah d bawah upah minimun.

Tangerang, postjkt.com.

PPA PPMI PT. Nomi Bogasari Indonesia terus berjuang untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh manajemen PT Nomi Bogasari Indonesia yang di mana.

Diduga telah melakukan tindakan-tindakan intimidasi intervensi dan diskriminasi kepada seluruh anggota dan karyawan PT Nomi Bogasari Indonesia dan bahkan.

Ada dugaan bentuk ancaman-ancaman secara verbal kepada seluruh karyawan dan khususnya anggota Serikat pekerja PPA ppmi PT Nomi Bogasari Indonesia atas dasar menolak atau menghalang-halangi membentuk Serikat pekerja yang di mana sudah diatur di dalam undang-undang 21 tahun 2000 pasal 28.

Bahkan diduga manajemen/direksi/owner dari PT Nomi Bogasari Indonesia yang berinisial BPK, (HMW) adalah WNA saudari PS selaku Direksi.

Saudara /I SS ,&M selaku HRD PT NOMI BOGASARI INDONESIA, melakukan tindakan pelanggaran tindak pidana membayar upah di bawah ketentuan yaitu UMK ( SK Gubernur Nomor:561/3182023 dan SK Gubernur No, 501/293 2024.

Sejak Juni 2023 sampai dengan Sekarang Maret 2025) dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nomi Bogasari Indonesia yang beralamat di kabupaten Tangerang, maka dari itu.

PIMPINAN/DIREKSI/OWNER PT.NOMI BOGASARI INDONESIA di Duga telah melakukan
Tindak pidana kejahatan yaitu Pasal 43 jo 28 ,UU 21 TH 2000 tentang serikat pekerja.

Selanjutnya melakukan tindak pidana kejahatan Pasal 185 Jo 88 e UU no 6 /2023 ,membayar upah d bawah upah minimun UMK Kab,tanggerang

Kami Serikat Pekerja PPA PPMI PT.NOMI BOGASARI INDONESIA
Melaporkan KePOLDA METRO JAYA Berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/B/314/I/2025/SPKT/POLDA MOTRO JAYA TANGGAL,14 Januari 2025 Pukul 22:36 WIB.

Yang Sampai sekarang serikat pekerja yang ditolak Oleh PT.NOMI BOGASARI INDONESIA. Pada tanggal 11 Maret 2025.
Mendapat informasi ketua DPW PPMI PROVINSI BANTEN, DK ARIF.

( Sep ).

Sempat viral di Batam, begal semangkin meningkat sehubungan bulan Rahmadan.

Batam, postjkt.com

Diduga kawakasan industri Batam para warga saat pulang di tengah malam dan pada tempat sepih, yang punya motor di begal, Batam, Kepulauan Riau, belum lama ini.

Bahkan para anggota DPRD Batam menyorot kinerja polisi di Batam lemah pengawasan tentang kriminal meningkat di masa bulan Rahmadan.

Bahkan pihaknya minta pada Pihak Polres Batam agar jalan-jalan yang sepih setidaknya ada patroli dengan rutin.

“Kami minta pada aparat polisi agar patroli di tingkatkan baik itu dari poskamling dan keamanan desa juga perlu”, tuturnya anggota dewan.

Ia berharap, pada aparat polisi dalam pengamanan bulan suci rahmadan 1446 H ini harus di perketat.

“Kami dengar sudah banyak para pekerja pulang dari perusahaan banyak motornya di rampas di tempat yang sepih”, tuturnya.

Menurut informasi tentang begal juga sudah sadis, ia tak segan-segan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Tiktok dengan akun @renimaswir, ia juga berharap pada pihak pemerintah daerah agar keamanan di sepanjang jalang Hantua, Jalan Sudirman dan tempat-tempat sepih agar ada patroli.

(gadis / feri)