JAKARTA POSTJKT.COM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan militer yang selama ini diterapkan di Papua. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam mengatasi konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan intensitas kekerasan itu justru memperparah kondisi warga sipil yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata yang terjadi sepanjang Oktober 2025.
Anis menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya, untuk menyatukan pemahaman mengenai pendekatan hak asasi manusia dalam pengamanan Papua. Komnas HAM juga mengecam keras penggunakan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, termasuk intimidasi terhadap relawan kemanusiaan yang sedang membantu pengungsi di wilayah itu.
Kasus terbaru mencatat adanya kontak tembak antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Intan Jaya yang menewaskan 14 orang, baik dari KSB maupun masyarakat sipil. Selain itu, bentrokan juga terjadi di Distrik Nabire Barat yang menelan korban jiwa dan luka dari warga sipil maupun aparat keamanan. Komnas HAM mengingatkan agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik yang berujung pada penderitaan masyarakat.
Komnas HAM meminta pemerintah untuk meninjau ulang strategi keamanan dengan pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan dialog dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari kekerasan berulang. Langkah ini menjadi penting agar Papua kembali kondusif dan warga sipil dapat hidup dengan aman tanpa merasa terancam akibat konflik bersenjata. Komnas HAM juga menegaskan perlunya aparat penegak hukum bertindak transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan di Papua.
