PEDAGANG ES KELAPA MENGELUHKAN MAHALNYA JASA ANGKUT SAMPAH KULIT KELAPA

Banten, postjktc. Com- // -Tangerang, 13 Mei 2025,Fungsi dinas kebersihan adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Beberapa fungsi dinas kebersihan antara lain:

 

1. *Pengelolaan sampah*: Mengumpulkan, mengangkut, dan mengolah sampah sehingga tidak menjadi sumber penyakit dan pencemaran lingkungan.

2. *Pembersihan jalan dan fasilitas umum*: Membersihkan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya dari sampah, debu, dan kotoran lainnya.

3. *Pengendalian hama dan penyakit*: Mengendalikan hama dan penyakit yang dapat menyebar melalui lingkungan yang kotor.

4. *Pengawasan lingkungan*: Mengawasi kondisi lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari pencemaran lingkungan.

5. *Pendidikan dan penyuluhan*: Memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

 

Dengan demikian, dinas kebersihan berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, pemerintah melalui dinas Kebersihan,  melakukan tarif pada masyarakat untuk jasa pengangkutan sampah ke tempat pembungan akhir.

Dasar hukum untuk petugas dinas menetapkan tarif pengangkutan sampah adalah:

1. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*: Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
2. *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. *Peraturan Daerah (Perda)*: Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah dan retribusi kebersihan di wilayahnya, termasuk penetapan tarif pengangkutan sampah.
4. *Keputusan Bupati/Walikota*: Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah dan penetapan tarif pengangkutan sampah di wilayahnya.

Dasar hukum ini memberikan landasan bagi petugas dinas untuk menetapkan tarif pengangkutan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pengangkutan sampah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya operasional pengangkutan sampah, termasuk biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan gaji petugas.Dasar hukum untuk petugas dinas menetapkan tarif pengangkutan sampah adalah:

 

1. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*: Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

2. *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

3. *Peraturan Daerah (Perda)*: Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah dan retribusi kebersihan di wilayahnya, termasuk penetapan tarif pengangkutan sampah.

4. *Keputusan Bupati/Walikota*: Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah dan penetapan tarif pengangkutan sampah di wilayahnya.

 

Dasar hukum ini memberikan landasan bagi petugas dinas untuk menetapkan tarif pengangkutan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pengangkutan sampah biasanya ditetapkan berdasarkan biaya operasional pengangkutan sampah, termasuk biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan gaji petugas.

Pedagang kelapa muda di Tigaraksa kabupaten Tangerang, mengeluh berat biaya pengangkutan sampah kulit kelapanya  sebesar Rp. 5.000,00 / karung. Menurut Budi sebagai pedangang es kelapa muda.

Bagi saya, biaya sebesar itu sangat mahal, tidak sebanding dengan hasil penjualan kelapanya. Sementara jika saya menaikan harga kelapa, pembeli otomatis akan berkurang. Ungkap Budi pedangang kelapa muda.  Karna itulah saya masih menumpuk kulit kelapa saya.

Pentingnya peran pemimpin, bekerja seperti Gubernur Jawa Barat. Berpihak pada kaum duafa dan para pedagang kecil. Jika angaran di alokasikan pada tempatnya secara maksimal, dinas Kebersihan tidak lagi harus memungut jasa angkut sampah tersebut.

Pungutan jasa angkut sampah juga bervariasi, dari mulai perbulan sampai dengan hitungan perkarung.

Peran penting pemimpin Kepala daerah untuk mengawasi petugas lapangan, melalui dinas Kebersihan, seharusnya hal hal yang memberatkan masyarakat dapat diterbitkan.

 

 

 

Red. S. Purba

Related Posts