WTP 17 berturut turut, BENARKAH KABUPATEN TANGERANG Masuk ZONA MERAH Rawan KORUPSI?

Postjkt.com | Tangerang— Diawal kepemimpinan Rudi Maeysal Rasid (BUPATI) Kabupaten Tangerang menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Tangerang dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Banten Serang pada Senin, 26 Mei 2025 .

Namun sangat disayangkan, satu tahun masa kepemimpin Rudi-Intan (dilansir dari media online bantennews) Kabupaten Tangerang masuk dalam zona merah atau kategori rentan korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Dan Survei Penilaian Intgritas merupakan instrumen yang dikembangkan Komisi Pembrantasan Korupsi untuk mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam penilaiannya, KPK membagi hasil SPI ke dalam tiga kategori, yakni skor 0–72,9 masuk kategori rentan (merah), 73–77,9 kategori waspada (kuning), dan 78–100 kategori terjaga (hijau).

Berdasarkan hasil tersebut, Pemkab Tangerang yang dipimpin oleh Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah memperoleh skor 71,70, sehingga masuk dalam kategori rentan korupsi.

Berdasarkan pantauan posjkt.com , sejumlah proyek pembangunan di kabupaten Tangerang, tergolong mahal dan jauh dari kata efisiensi. Dapat disimpulkan, bahwa hasil penilaian SPI patut untuk dijadikan evaluasi oleh pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang (Bupati) Rudi Maeysal Rasid dan Wabup Intan Nurul Hikmah.

Hingga berita ini ditayangkan, pejabat terkait belum memberikan tanggapan.

Red.