Oprasi pajak samsat cikokol di jalan Raya Bayur Kecamatan Karawaci Kota Tangerang berjalan tertip.
Di sayangkan pengendara roda dua pada kabur lewat jembatan kecil penyebrangan pejalan kaki.
Merasa takut oengendara ini berebut masuk jembatan yang hanya bisa di lalui 1 kendaraan.
Menurut pegawai samsat, oprasi kita bocor. Pengendara roda 2 lebih banyak nyebrng lewat jembatan.
Kepala upt cikokol Dwi nopriadi mengatakan. Tujuan oprasi pajak untuk menggenjot PAD Propinsi Banten.
Hari ini oprasi gabungan dari unsur polri, jasa Raharja, Bank Banten juga dari pegawai samsat cikokol.
Sasaran kendaraan roda 2 dan 4 yang twrlambat bayar pajak. Kami menyediakan kasir pembayaran pajak bagi pelanggar yang ingin langsung bayar pajak ujar kupt
Dwi Noproadi.
langsung bisa bayar disini kami sediakan bank mobile dari Bank Banten ujarnya.
Pembayaran pajak langsung di loket saratnya ktp asli, stnk asli bpkb poto kopy.
Hari ini Yang bayar baru 5 orang. 2 orang bayar tunai dan 3 orang bayar melalui onlaen yang kami sediakan
Melalui aplikasi siknal yang di sediakan oleh samsat propinsi.
Tujuan oprasi pajak untuk Genjot pendapatan daerah pembangunan banten kususnya.
Target cukup besar. Tiap bulan di lakukan razia juga ke perusahaan yang ada di Tangerang.
Perusahaan akan didata, akan kami sasar yg memiliki kendaraan cukup banyak. Target hari ini 100 wajib pajak roda 2 dan 4. Sudah teroenuhi ujar kupd cabng cikokol.
Bank banten sudah menyediakan perangkat iuris bisa bayar non tunai lewat bank banten yg di sediakan. Untuk Kedepanya kami akan menyediakan budaya banten.
Bisa juga kesenian Debus untuk menarik masyarakat selain bisa menonton budaya Banten juga bisa menarik pajak iendaraan bermotor lanjut Dwi Nopriadi.
Rezia tidak ada target Tetapi minimal 100 kendaraan. Visi humanisme kepada masyarakat yang memggunakan jalan.
Kegiatan Semester 2 sudah tercapai. Triwulan 3 akan tercapai, untuk bulan juli kami akiri oprasi disini bersama polri, samsat, jasarahjra dan Bank Banten.
Kendala kurang sosialisasi tidak bisa memperideksi. Kami akan coba trus ihktiar supaya kedepanya lebih lancar dan lebih baik.
Dari kasatuan lantas polres Kota Tangerang. Menilang 45 kendaraan dan yang di amankan saat ini 3 yunit sepeda motor. Pemiliknya.lagi berusaha memghadirkan surat suratnya.
Mereka ini keluar dari rumah tanpa kelengkaoa. Surat kendaraan alasanya dekat. Bahkan tidak mau memakai hlem ujar petugas
Joko hermanto pengendara sepeda motor dati sepatan kampung teriti,” motor punya kakaknya, kakaknya sudah meninggal jadi pajak ga di perpanjng.
Sarandari samsat di balik nama supaya mudah di perpanjang, Dadan Ramdani kasi TU samsat cikokol.
Mobil Fortuner warna putih nopol B1026 CJF Lambat bayar pajak tahunan. Pajak lambat bayar karna kredit mobil bekas, bpkb masih di lesing ktp stnk masih atas nama oemilik lama.
Pajak kisaran 7 juta 300 Ribu. Untuk sementara dari dinas pajak menahan nota pajak.
Pantauan awak media rata rata penunggak pajak berkendala dari ktp. Saya keredit motor nunggu lunas aja pak baru saya pajakin.
Minta surat pengantar di lesing susah ujarnya, padahal ga gratis. Msih juga di persulit.
Selain di persulit surat pelengkap bayar pajak bagi pemilik yang masih keredit membuat wajib pajak malas bayar pajak kendaraanya.
Apaagi kalau pajak dari luar daerah makin sulit dan makin malas pemilik kendaraan untuk bayar pajak kendaraanya.
Pemilik kendaraan maunya bayar pajak cukup pakai stnk dan pembayaran lesing bulanan. Tidak harus mengejar pemilik ktp yang lama. Kan sama juga bang bayar pajaknya ujarnya sambil mengeluh.
Kasus UOB Kay Hian Sekuritas makin memanas dan menjadi polemik di masyarakat luas.
Sebelumnya kuasa hukum pihak UOB Kay Hian Sekuritas mengelak tanggung jawab dan menyatakan tidak terlibat dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan 12 korban nasabah UOB Kay Hian Cabang Puri Indah sejumlah 52 Milyar Rupiah.
Direksi UOB KH melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa raibnya dana nasabah sepenuhnya tanggung jawab oknum UOB KH berinisial M yang sudah di laporkan oleh pihak UOB KH ke Polda Metro Jaya.
Kuasa Hukum para korban dari kantor Hukum LQ Indonesia Lawfirm secara blak-blakan memberikan tanggapan atas jawaban Kuasa hukum UOB KH.
Kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Ali Amsar Lubis, SH, MH menyampaikan “Untuk membuktikan dugaan pidana yang melibatkan Direktur Utama UOB KH, ini kami berikan ke Para wartawan dan media supaya tidak menjadi dusta dan fitnah. Bukti surat inipun sudah kami berikan ke penyidik sebagai bukti awal. Surat Kesepakatan Kerjasama tanggal 14 Februari 2020.
Antara M dengan Direktur Utama UOB KH bernama Yacinta Fabiana Tjang, dimana tertera dalam surat perjanjian kerjasama.
UOB KH memberikan authorisasi dan menunjuk M sebagai wakil dan mengunakan rekening atas nama UOB KH dan mengunakan kantor UOB KH untuk mengalang nasabah agar menyetorkan dana ke UOB KH.
Jelas dalam surat ini M ditunjuk langsung oleh Direktur Utama UOB KH dan tertera dimana UOB KH mendapatkan komisi dan bagi hasil sebesar 35% dari komisi yang diterima.
Sehingga jelas dan tidak dapat dibantah bahwa M memiliki kapasitas sebagai kepanjangan tangan dan wakil penjual dari UOB KH.
Tindakan UOB KH diwakili Yacinta Fabiana Tjang menunjuk M yang menyebabkan raibnya dana setoran nasabah tanpa kejelasan kemana dialirkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab UOB KH.
M diberikan ijin dan authorisasi oleh Dirut UOB Kay Hian untuk bertindak atas nama UOB KH dan mengunakan nama UOB KH.
Yacinta Fabiana Tjang selaku Dirut UOB KH ikut serta dengan memberikan bantuan mengunakan nama dan brand UOB KH sesuai surat kerjasama sehingga berhasil meyakinkan nasabah menaruh dana di UOB KH.
Transaksi para nasabah yang menjadi korban pencurian dana tersebut adalah antara Nasabah dengan UOB KH, bukan dengan perorangan.
Sesuai dengan slip deposit yang tertera dalam rekening penerima di Bank BCA sebagai kustodian adalah Pt UOB Kay Hian Sekuritas.
Maka, PT UOB KH Sekuritas sudah sepantasnya bertanggung jawab penuh atas kerugian raibnya dana tersebut didalam kekuasaan UOB KH.”
“Jika kemudian dalam transaksi kerjasama antara UOB KH dan M ada masalah dan ada kecurangan sepenuhnya itu adalah resiko UOB KH yang menunjuk dan memilih M sebagai partner bisnis.
Ada potensi keuntungan dan komisi dari bisnis maka harus berani menerima adanya resiko.
UOB KH wajib menganti penuh dana nasabah yang hilang tidak jelas di tempatkan dimana setelah disetor para nasabah ke Rekening Kustodian karena UOB KH lah yang mempunyai wewenang menarik dana di Rek Bca sebagai Kustodian.” Lanjut Advokat Nathaniel Hutagaol, SH.,M.H.
Surat perjanjian kerjasama yang diberikan ke media oleh LQ Indonesia Lawfirm sebagai bukti surat keterlibatan Direktur Utama Fabiana Tjang sebagai pihak pertama.
Tertera tandatangan Direktur Utama di atas materai dengan M sebagai pihak kedua. Dalam surat kerjasama tertera bahwa Pihak kedua boleh mengunakan logo perusahaan (UOB KH) dengan seijin UOB KH sebagai pihak pertama.
Para pihak dalam transaksi sekuritas mendapatkan bagi hasil dari 35 – 50% dari komisi yang didapatkan.
“Ini menjadi peringatan bagi nasabah dan masyarakat yang mau menaruh uang di UOB KH agar berhati-hati.
Jika seenaknya UOB KH menunjuk orang sebagai perpanjangan tangan UOB KH mengurus dana nasabah dan ketika nasabah mau tarik UOB KH dengan seenak jidatnya bilang, ohh maaf di bawa kabur sama oknum, UOB KH ga mau tanggung jawab.
Lantas bagaimana Masyarakat bisa percaya dengan nama UOB KH? UOB KH yang menunjuk M sebagai wakilnya, UOB KH yang memberikan authorisasi ke M, lantas rekening bank di buka atas nama UOB KH, tapi ketika bermasalah UOB KH cuci tangan dan menyalahkan oknum.
Inikah yang dinamakan “Utmost of Good Faith” atau itikat baik dari sebuah bank besar bersekala Nasional? Kenapa mirip maling yang teriak maling yah?” Sindir Advokat Sakti Manurung, SH
LQ Indonesia meminta agar masyarakat membantu memviralkan berita ini agar jangan sampai ada korban lainnya yang menjadi korban oknum UOB KH Sekuritas.
“Uang anda tidak aman di UOB KH, jika ada oknum UOB KH tidak akan tanggung jawab. UOB KH hanya mau untungnya saja, tapi tidak mau tanggung resiko. Lebih baik cari alternative dan institusi lain yang lebih beritikat baik lah.
Jika ada masalah nanti UOB KH akan kluarkan Lawfirm mahal, sekelas Lucas Lawfirm untuk membela diri. UOB KH bayar lawyer mahal rela, tapi bertanggung jawab atas kerugian nasabah tidak mau, silahkan masyarakat menilai sendiri tindakan UOB KH ini.” Tutup Ali Amsar Lubis, SH
Wanita ini diduga telah berhubungan badan dengan A, A lalu mintak di nikahi.
Selingkuhan kades menuntut di nikahi oleh kades, namun pihak kades tidak mau menikahi, A.
A tidak terimah di kasih uang saja, tetapi ia minta nikah, saya kasih uang tidak mau.
Diduga Wanita cantik ini perna selingkuh sama kadès pujaannya, ia memberikan uang asal tidak nikah, saya tidak mau
Seorang perempuan warga Sragen, bernisial A (42) bersikukuh agar dinikahi oknum kepala desa Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
A menolak diberi uang oleh kepala desa tersebut, karena di berikan uang belum tentu ia tak pulang.
“Kalau ia menikah, pasti suaminya akan pulang kerumahnya, Keduanya sempat dimediasi di kecamatan”, katanya A.
A menceritakan mediasi yang digelar pada 10 Juli 2023 lalu, lalu itu dihadiri langsung oleh Camat, Kapolsek, Pak Kades dan A sendiri.
Menurut A, mediasi tersebut tidak ada titik temu, ia bukan di nikahi, malah kata A ia di pertayaiin yang tidak-tidak.
“Mau saya, nikah, karena kami sudah berhubungan badan sama dia, Yang mana, Pak Kades menawarkan akan diberi sejumlah uang,” ujarnya.
Namun, hal tersebut ditolak oleh A, lantaran pengorbanannya selama ini tidak bisa lagi dihitung dengan materi.
Melainkan, A bersikukuh agar Pak Kades menikahinya.
“Mediasi di Kecamatan tidak ada titik temu, dari pihak Pak Kades akan memberikan ganti berupa materiil, tapi saya tidak mau.
saya mau diberi uang berapa, berapapun saya sudah punya,” katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (25/7/2023
Sementara itu, Camat Kedawung, Endang Widayanti membenarkan pelaksanaan mediasi tersebut.
Endang juga menyatakan hal senada, dimana mediasi tersebut tidak menemukan solusi untuk kedua belah pihak.
“Iya benar, beberapa waktu lalu, saya dengan Pak Kapolsek, melanjutkan permintaan Bu A, warga kami karena tugasnya Camat adalah melayani warga.
Intinya Bu A minta dimediasi dengan salah satu kepala desa kami, kaitannya hubungan asmara,” jelasnya.
“Akan tetapi hasil dari mediasi kemarin, karena tuntutan Bu A ini diluar ranah kewenangan kami, maka kami tidak bisa memutuskan,” pungkasnya.
Investasi bodong berlanjut, para korban minta pada aparat hukum segera tangkap pelakunya.
“Kita ini korban investasi nodong, harus di hukum srberat-berat mungkin”, katanya Maria, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum (LSM KCH) memberikan apresiasi dan pujian kepada LQ Indonesia Lawfirm, selasa (25/07)
Atas langkah upaya pidana yang berhasil membuat pengembalian kerugian dari para korban Investasi Bodong.
Maria selaku Ketua LSM KCH dalam apresiasinya menerangkan bahwa awal mula di tahun 2020, banyak lawyer dan pihak yang skeptis atas langkah pidana yang diambil LQ Indonesia Lawfirm
Disebutkan bahwa langkah pidana akan gagal mengembalikan kerugian seperti layaknya Kasus First Travel dimana Aset di sita negara.
“Mayoritas lawyer menyarankan mengambil langkah perdata kepailitan/ PKPU. LQ Indonesia Lawfirm lah yang paling vokal dan berani menyuarakan mendukung langkah pidana di Kepolisian dan menerapkan pasal TPPU.
“Untuk menyita aset sebagai ganti kerugian. Walau berat, selama 3 tahun akhirnya saat ini sudah ada beberapa investasi bodong menuai keberhasilan pengembalian ganti rugi dari aset sitaan pidana”, katanya.
Dilansir dari pers release Mabes Polri, Brigjen Pol.Whisnu Hermawan, menginformasikan bahwa berdasarkan hasil audit ada kerugian sekitar 300 Milyar rupiah yang melaporkan pidana TPPU terhadap PT SMI.
Pencetus robot trading Net 89 , dimana jumlah aset sitaan adalah 2 Triliun Rupiah.
Sehingga ini apabila majelis Hakim memutuskan mengembalikan aset sitaan ke para korban maka akan maksimal ganti rugi yang diterima para korban robot trading.”
Selain kasus Investasi Bodong berkedok Robot Trading, penyitaan aset maksimal juga terjadi di kasus Investasi Bodong berkedok Koperasi, Indosurya.
Dimana dari total kerugian 200 Milyar yang melaporkan pidana ke Bareskrim, ada aset sitaan sebesar 2 Triliun Rupiah.
“Putusan MA menyatakan agar aset sitaan dikembalikan ke para korban melalui eksekusi kejaksaan. Para korban puas akan mendapatkan hasil maksimal dari kerugian yang sebelumnya dialaminya.” Ujar Vera salah satu Korban Indosurya.
Diketahui bahwa LQ Indonesia Lawfirm lah sebagai Firma Hukum terdepan yang mengawal langkah pidana terhadap Indosurya, Net 89.
Kresna, DNA PRO, Fahrenheit dan beberapa Investasi Bodong lainnya. “Berjalannya waktu terbukti mana Firma Hukum berintegritas dan mana Oknum yang merugikan masyarakat.
Terima kasih LQ Indonesia Lawfirm atas bantuan dan supportnya selama ini.” Ujar Mariana dan Vivi selaku korban Indosurya yang ikut melaporkan pidana.
Selain Indosurya, sudah ada beberapa putusan pengadilan seperti KSP Sejahtera Bersama, DNA Pro, Fahrenheit, dll yang mana Majelis Hakim memutuskan mengembalikan aset sitaan pidana ke para korban Investasi Bodong yang melaporkan Pidana.
Terbukti langkah yang disarankan LQ Indonesia Lawfirm menuai keberhasilan dan meringankan beban masyarakat yang menjadi korban Investasi Bodong.
Seorang Crew Kapal Nelayan KM Dedi Jaya tenggelam ketika sedang ingin melakukan persiapan untuk berlayar dari Perairan Muara Kali Adem menuju Perairan Laut Jawa.
Korban yang diketahui bernama Muhammad Sahril terpeleset dan terjatuh dari kapal ketika sedang berjalan di lambung kapal pada selasa (25/7) dini hari tadi sekitar pukul 04.30 WIB.
Tkp di Perairan Muara Kali Adem, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Rekan korban yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melakukan upaya penyelamatan terhadap korban dengan berenang menuju korban.
Tubuh korban pun terlepas dalam perjalanan menuju kapal setelah berhasil digapai oleh rekan korban, hingga akhirnya tubuh korban tidak terlihat lagi.
“Siang ini kembali kita kirimkan personil rescue untuk melakukan pencarian terhadap korban dengan peralatan SAR air lengkap.” tegas Fazzli, S.A.P., M.Si., Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR.
Beliau juga meegaskan bahwa upaya pencarian akan dibagi menjadi 2 (dua) dimana tim pertama akan melakukan pencarian dengan penyisiran menggunakan perahu karet hingga radius 1 KM dari lokasi kejadian.
Kemudian tim kedua akan melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di bawah permukaan air melalui proses penyelaman.
Upaya pencarian pada hari ini dilakukan dengan melibatkan personil SAR gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Jakarta, Polsek Sunda Kelapa, Nelayan, dan Keluarga Korban.
Selamat datang peserta didik baru Tahun ajaran 2023 – 2024 di SDN peninggalan 1 Ciledug ia tidak menyebutkan nama, Kota Tangerang, Banten, minggu (23/07).
“Kami berharap anak kami belajar di SDN Paninggalan I Celedug ini menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan Negara”, katanya Saniar (45) orang tua.
Menurut Saniar, bahwa SDN Paninggalan I Celudug sudah turun menurun sekolah di sini.
“Kami siap para Guru guru melayani peserta didik baru sampai selesai lulus sampai kelas 6 terahir menjadi anak yang berkualitas”, katanya sebut saja HH
Menurut HH Kepsek SDN Peninggalan I Celedug, untuk Nusa dan bangsa kami Guru guru yang mengajar di SDN 1peningilan ini berharap Anak-anak bangsa bangsa ini sebagai generasi penerus bangsa dan mampu mengujutkan Impiannya
Ia lanjut ke lanjutan atas menjadi harapan Orang tua nya sebagai anak yang pandai dan cerdas.
Untuk masadepan bangsa Indonesia ini karena sebagai guru harus memberi teladan bagi siswa siswi nya untuk harapan
“Kita semua tutur kepsek sdn peniggilan 1 Ciledug menyampaikan kepedulian kepada Wartawan post jarta di ruangannya,” katanya
Ada pun kekurangan kami mohon di beri masukan agar dapat bertembuh dan ber kwalitas cara mendidik siswa siswinya untuk masa depan kita semua
Kata, kami juga berpesan kepada Ibu dan Bapa agar mengarahkan perilaku yang baik terhadap anak anak nya agar anak berbudi luhur sebagai anak Soleh kepada siapapun mereka berada tutur kepsek.
Kades Mudurejo di tetapkan tersangkah olek Kejaksaan Negeri Jember, tentang dugaan ADD.
Setelah pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Negeri Jember, bahwa ADD ada salah gunakan dari pisik anggaran.
“Setèlah di periksa Kades Mudurejo telah di tetapkan tersangka bahwa ada dugaan pemakaian agaran tidak sesuai”, katanya Kejaksaan Negeri Jember.
Menurut Jaksa, bahwa kades Mudurejo, secepatnya akan di mulai pemeriksaan dan dalam bulan Agustus 2023 mendatang, data sudah lengkap.
Kades Mudurejo, di jadikan tersangka di dapatkan informasi dari Masyarakat setempat.
“Kami tidak nenyebutkan siapa yang memberikan laporan pada Kejaksaan Negeri Jember”, katanya Agus.
Sebatas informasi, Jaksa menetapkan Edi Santoso (ES) Kepala Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Jember, Jawa Timur sebagai tersangka korupsi dana desa , Selasa (11/7/2023).
Kades ini diduga kuat melakukan korupsi DD tahun anggaran 2021 dengan menggunakan Surat Pertanggung Jawaban.
Fiktif dalam proyek pavingisasi jalan di Desa Mundurejo yang merugikan negara sebesar Rp 242 juta.
Mulanya penyidik Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur menahan Kepala Desa Mundurejo Edi Santoso setelah menetapkannya sebagai tersangka.
“Tim jaksa penyidik menetapkan ES sebagai tersangka setelah memiliki cukup bukti dalam perkara rasuah pekerjaan pavingisasi.
Jalan Navi di Desa Mundurejo,” kata Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan, seperti dilansir dari Antara, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya Edi memerintahkan perangkat desa membuat sejumlah laporan pertanggungjawaban fiktif dari penggunaan anggaran pekerjaan paving jalan.
Padahal, lanjut Sucitrawan, pekerjaan paving jalan tersebut dikerjakan dan dibiayai oleh mantan Kades Mundurejo secara pribadi tahun 2019.
Kemudian anggaran makan dan minum untuk pekerja berasal dari swadaya warga.
Pengamanan kunjungan istri wapres ma,ruf amin ke Sumbar di perketat pasukan PAM VVIP VVIP, kamis (20/07)
Istri wapres ma, Ruf amin kunjungan ke Sumbar di kawal 1000 pasukan dalam penganan dari gangguan kantipmas
Pasukan khusus di persiapkan kunjungan Hj Wiry ma,Ruf amin ke Sumbar dari gangguan kantipmas.
Kegiatan Apel Gelar Pasukan PAM VVIP dalam rangka Kunjungan Kerja Hj. Wury Ma’ruf Amin Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 09.15 WIB bertempat di Gor Banca Laweh Kota Padang Panjang.
Kegiatan Apel Gelar Pasukan PAM VVIP dalam rangka kunjungan kerja Hj. Wury Ma’ruf Amin Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Berlangsung meriah, Apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Danrem 032 Wirabraja BRIGJEN TNI RAYEN OBERSYL, Waka Polda Sumbar.
BRIGJEN POL EDI MARDIANTO, S.I.K., M.Si, Komandan Satuan Brimob Polda Sumbar KOMBES POL JONI AFRIZAL SYARIFUDDIN S.I.K., S.H, M.H, Wali Kota Padang Panjang FADLY AMRAN, B.B.A, Satbrimob Polda Sumbar.
Dandim 0310 Sijunjung LETKOL Inf RENO HANDOKO, S.E, Dandim 0311 Pesisir Selatan LETKOL Inf SUNARDI, Para Forkopimda Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok, Turut hadir Pejabat BUMN.
Peserta apel gelar pasukan berjumlah lebih kurang 1000 orang yang terdiri dari TNI, Polri, Pol PP, Damkar dan Instansi terkait lainnya.
Penghormatan pasukan apel Penyematan tanda satuan tugas operasi pengaman VVIP.
Dila jutkan Pemeriksaan Pasukan oleh pimpinan apel didampingi oleh Forkopimda Propinsi Sumbar
Pimpinan Apel: Brigjen TNI Rayen Obersyl ( Danrem 032/Wbr selaku Dansatgas Pamwil ) pasukan apel Cadangan: Brigjen Pol Edi Mardianto, S.I.K., M.Si ( Waka Polda Sumbar selaku Wadansatgas.
Pamwil ) Komandan Apel : Letkol Inf Andri Asmara Yudha ( Dandim 0305/50 Kota Rem 032/Wbr )
Pembawa baki : Kopda Nazir ( Babinsa Ramil 02 Dim 0307/Tanah Datar Rem 032/Wbr ) Kopda Fernandes ( Babinsa Ramil 02 Dim 0307/Tanah Datar Rem 032/Wbr )
Perwira Keamanan : Kapten Inf Hanifan Siraid ( Danramil 02 Dim 0307/Tanah Datar Rem 032/Wbr )Cadangan : Letda Inf Mardison ( PLH.
Pasi Intel Dim 0302/Tanah Datar Rem 032/Wbr )Pembaca Doa : Letda Arh H. Syahrur Paur ( Bintal Rem 032/ Wbr )
Isi amanat Pimpinan Apel antara lain:
1. Tujuan pengamanan VVIP adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan Hj. Wury Ma’ruf Amin di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat.
Dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke provinsi Sumbar, agar tidak terjadi acaman untuk kehormatan Hj. Wury Ma’ruf Amin.
Masing-masing tupoksi tugas satuan yang terlibat bertanggung jawab untuk spot lokasi sudah ditentukan.
Selama Apel gelar pasukan PAM VVIP berlangsung situasi dalam keadaan aman dan kondusif Demikian yang dapat dilaporkan komandan
Brimob untuk Indonesia laporan At,hia
Kelompok tani sapi bantuan kementrian pertanian 100 ekor akan di korbankan masuk penjara kalau berani ambil sisa sapi 21 ekor, kamis (20/07).
Rekening kelompok tani masih kosong tidak ada dana masuk dari kementrian untuk beli 100 ekor sapi, buat kandang, beli mobil. Beli pakan dan lainya.
Kajati Sumbar mandul tidak berani periksa ketua kelompok tani karya muda tani atas hilangnya 79 ekor sapi dari kandang.
Kajati Sumbar Asnawi SH MH sibuk memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke 63 lupa denga. Tupoksinya sebagai penegak hukum.
Kami minta pejabat yang bersangkutan memeriksa dan tangkap pelaku orang orang yang sudah menilep hilangnya 79 ekor sapi secepatnya di periksa di proses hukum yang berlaku.
Sudah berjalan dari tahun 2021 sampai 2023 Kajati tampaknya belum bekerja.
Sedangkan kelompok lain sudah di jadikan tersangka 3 orang dari CV, PPATK dan KPA.
Kami menunggu pelaku yang menilep 79 ekor sapi bantuan kementrian pertanian.
Sudah jelas pengadaan sapi dari 4 perusahaan 1, CV Putri Rafa Dewi, 2, CV Adyama, 3, CV Emir Darul Ikhsan Dwiputra, 4, CV Lembah gumati.
Selain 4 perusahaan CV tersebut dugaan keterlibatan pejabat lapangan juga harus di ikut bertanggung jawab. Ketua kelompok Trisno Irawan.
Abdul Abas selalu camat, dokter hewan, kepala dinas peternakan, PPATK, yang selama ini melindungi permasalahan ini harus ikut bertanggung jawab.
Selam ini dari kelompok tani yang di komandoi Jorong Riko Korpriandi bersam
Harno,Rusli,Pujiman,Mujiono,Mulyanto.
Edi Saputra,Saipan Ini nama-nama anggota yang tercantum, sudah termasuk di situ sekretaris dan bendahara, berjuang ingin mendapatkan sapi bantuan dari kementrian pertanian dari tahun 2021 Samapi saat ini 2023 hanya janji janji yang di berikan.
Setelah berita dari media viral ketua kelompok baru mau mberikan sisa sapi 21 ekor. Bukan 23 lagi sudah hilang 2 ekor lagi ujar sumber di lokasi kandang ternak yang di kelola bersam.
Perlu di ketahui. Uang yang di kucurkan pemerintah bukan hanya untuk beli sapi, tapi ada uang buat pembuatan kandang sapi, uang buat beli pakan ternak, uang buat beli kendaraan untuk angkut pakan ternak.
Selama ini sapi di kandang tidak terawat badanya kurus tempat sapi pun tidak layak Karna becek basah air.
Pantauan awak media dari tahun 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pengadaan Sapi dengan Anggaran sebesar R. 35.017.340.000,-
Untuk pengadaan sebanyak 2.082 ekor sapi Betina siap bunting, dengan rincian terdiri dari 1.572 ekor Sapi lokal dan 510 sapi Crossing, yang dituangkan kedalam 5 paket Kontrak pekerjaan oleh 4 Perusahaan, yakni :
CV. Putri Rafa Dew dengan 2 paket pekerjaan masing-masing untuk pengadaan sapi Crossing paket 1 dan pengadaan sapi local paket 2
CV. Adyatma untuk pekerjaan pengadaan sapi crossing paket 2 CV. Emir Darul Ehsan Dwiputra untuk pekerjaan pengadaan sapi local paket 1 dan CV. Lembah Gumanti untuk pekerjaan pengadaan sapi local paket 3.
Uang Negara Dari Dana APBN Sebanyak 100 Ekor Ternak Sapi Hanya 21 Ekor Kembali Ke Anggota Oleh Ketua Setelah Viral di Medsos.
79 Ekor di duga Korupsi orang orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut salah satu anggota yang takau namanya di sebut.
Kelompok tani sapi tidak bakalan berani lapor ujar salah satu kelompok menirukan ucapan ketua kelompok.
Pernah disampaikan kepada Anggota Kelompok Ternak Sapi Oleh Buk Ditjen Dari Pusat, Peternakan dari Kesehatan Hewan bahwa rata-rata harga modal sapi 20 juta.
Selain pengaduan ke Tipikor Polres mencapai beberapa pemberitaan Viral Ke Medsos Baru Diserahkan Ketua kelompok Sisa Sapi kepada anggota dari 100 ekor Sapi Hanya Sisa 21 Ekor dan masalah ini masih bergulir Karna sapi di suruh bawa keluar dari kandang.
Kalau sampai sapi di bawa keluar kandang oleh kelompok yang di komandoi Jorong Riko Kopriadi,” sudah di pastikan ketua klompok akan menuduh mereka mencuri sapi dari kandang.
Orang orang ini kan cuci tangan atas perbuatanya. dan akan mengorbankan orang orang yang tidak berdosa akan masuk penjara Karna membawa sapi bantuan dari kementrian petertanian dari kandang sebanyak 100 ekor seharga 2milyar.
Seperti yang disampaikan Buk Ditjen peternakan, datangnya dulu rata-rata harga modal 20 juta/ekor, dalam 100 ekor Sekitar 2 M.
Sedangkan ternak Sapi sejak bulan November tahun 2021, harusnya sudah besar dan betina bunting bahkan sudah melahirkan.
Jumat 07/07/2023 Pihak anggota kelompok Ternak Sapi kepada awak media inisial (athia) bahwa 21 ekor yang ada sisa SAPI dari kandang telah diserahkan kepada anggota oleh ketua kelompok (Trisno Kurniawan).
Sapi yang 21 ekor tersebut sungguh prihatin seperti anakan Sapi Rata-rata
Sekitar 7 juta per ekor dengan keseluruhan etstimasi harga kisaran 147 juta rupiah.
“Anggota kelompok mengatakan jika seperti ini tanpa kejelasan Oleh Ketua (Trisno Kurniawan) kemana Mengalir Seluruh Penjualan Sapi tanpa KAS lebih baik di kembalikan Saja ke Negara”, ujar salah satu anggota kesal Karna mengadu keaana kemari tidak di respon pejabat negara.
“Rekening koran kelompok yang dibawa waktu anggota melapor ke Tipikor Polres, uang yang sebanyak itu kok nggak mampir ke rekening kelompok”, ujarnya.
Kalau Alasan ketua kelompok (Trisno) selama ini susah ditemui Bendahara itu sangat tidak logis karena bendahara inisial (Suratno) nggak sampai (1) km jarak rumah Mereka.
Uang Negara sebanyak itu berani kali ketua Trisno ini tanpa dimasukkan ke rekening kelompok.
Sudah sejak bulan Agustus tahun 2022 pengaduan kami ke Tipikor Polres Solok Selatan kok sesulit mungkin kami dapat ke Adilan.
Hanya harapan terakir ke Kejaksaan tinggi perkara ini bisa selesai. Itu pun kalau Kajati Asnawi SH MH masih mau bantu petani yang di bohongi ketua klompok.
Ketua Kelompok (Trisno Kurniawan) tidak transparan kepada kami baik secara langsung ataupun melalui WA grup kelompok akan itu tidak tau Penjualan dan lain sebagainya sampai saat ini.
Sekelompok Aktivis dan LSM Gakorpan, dr. Bernard BB Sagian, SH, MH mengatakan ia minta pada Kejati Banten, agar oknum Dinas Pendidikan Kab. Tangerang Tangkap dan periksa, didua ada penyelewengan anggara, rabu (19/07).
Diduga Dinas Pendidikan proyek yang di bawa Rp 200 Juta diduga melakukan fee sangat besar dan ia sempat para kontraktor ada dugaan korupsi.
“Kami minta segera aparat hukum agar di tangkap ASN dan Kontraktor yang lakukan keterlibatan langsun pada paratek yang mengutungkan kedua belah pihak”, tuturnya dr. Bernard BB Sagian, SH, MH.
Minta tanggapan Kasi Intel Kejati Banten mengatakan ia belum menerima pengaduan dari Aktivis dan LMS dan secara tertulis.
“Jika dalam minggu ini ia melayangkan surat pengaduan tertulis kami akan meningkatkan statusnya dari pengaduan menjadi tindak lanjut”, katanya Ivan Kasi Intel Kejati Banten, belum lama ini melalui Whatsapp.
Broker DK ,di cari LSM terkait Bancakan uang proyek anggaran pemerintah, selasa (11/07).
Abduk Qodir tuding Dinas yang terkait uang feee,” Dinaa pendidikan,dinas kesehatan,dinas Binamarga dan Sumber daya air.
Menantang Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait uang proyek dinas pendidikan Buat Bancakan.
Baru terkuak 4 proye fee 80 juta. Yang belum ketahuan brapa proyek ,”
Heboh fee 80 juta dari 4 proyek renovasi gedung pendidikan sekolah makin meruncing dan saling tuding. Abdul Qodir apa Kodir.
Abdul Qodir menuding ada nama Kodir juga di dalam dinas pendidikan.
Siapa broker proyek berisinial DK.
terdapat tiga dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang
Data yang kami dapatkan, ada oknum yang terlibat antara lain, inisial KD PNS Dindik, inisial KM PNS Dinas Kesehatan, dan Inisial IW PNS Dinas DBMSDA Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ketum LSM – LPKLN ( Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara ) Kapriyani, SP.,SH.,MH.
Sedang mengkaji adanya dugaan permainan proyek di Dindik Pemkab Tangerang.
“Berdasarkan laporan dari pengadu yang datang kepada kami, yang merupakan korban dari permainan proyek tersebut.
“Ada orang sebagai perantara broker, ada pun proyek yang sedang kami dalami berdasarkan laporan masyarakat tersebut terdapat 4 (empat) proyek PL. ditarik oleh oknum Dikbud Kabupaten Tangerang itu sebagai berikut :
4. Pelaksanaan pekerjaan SMP N 2 Kronjo, pagu Rp.197.000.000.
Informasi akan terus kami dalami, karena korban yang melaporkan kepada kami memberikan beberapa bukti yang jelas, seperti bukti transfer dan data lainya,
“Berdasarkan laporan masyarakat tersebut ada kaitan langsung dengan pejabat – pejabat yang berwenang di Pemkab Tangerang,
”Ia menerangkan, Berdasarkan data dan rekaman yang kami dapatkan, terdapat tiga dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Kab Tangerang.
Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang
Dalam data – data yang kami dapatkan, ada oknum yang terlibat antara lain, inisial KD PNS Dindik, inisial KM PNS Dinas Kesehatan.
Dan Inisial IW PNS Dinas DBMSDA Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ia menerangkan, Berdasarkan data dan rekaman yang kami dapatkan, terdapat tiga dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidika.
Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang
Dalam data – data yang kami dapatkan, ada oknum yang terlibat antara lain, inisial KD PNS Dindik, inisial KM PNS Dinas Kesehatan.
Dan Inisial IW PNS Dinas DBMSDA Pemerintah Kabupaten Tangerang. proyek Penunjukan Langsung (PL) yang di biayai APBD 2022.
Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten diduga buat Bancakan pejabat pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Kasubsi intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang ketika di hubungan media matapost mengatakan.
Kami belum dapat laporan dan belum ada yang melapor. Kalau, Memang ada datanya nanti kami akan koordinasikan ke pak Kasi Intel dan Kajari ujar Dimas SH.
Di kutip dari salah satu media yang sudah tayang. Abdul Qodir membantah dapat fee.
Walau tidak banyak yang dapat disampaikan Kepala Bidang Disdik Pemkab Tangerang Abdul Qodir menyangkal, kalau dirinya, tidak benar menerima uang seperti yang dituduhkan.
“Nama saya Abdul Qodir’ pastinya bukan ‘Kodir’ seperti yang tertuang dalam list penerima komitmen fee, “Tentunya tidak nenar menerima uang seperti yang dituduhkan,” ucap Abdul Qodir, di ruang kerja nya. Pada senin 10 juli 2023.
Kendati, ‘Abdul Qodir’. tidak membantah, kalau nama Kodir benar ada, Dan juga bertugas di Dinas Pendidikan.
Ia juga mengakui mengenal inisial ‘DK (Broker) yang di ketahui sebagai sumber dana Komitmen fee.
“Saya tidak tau menau masalah itu, sedangkan masalah komitmen fee, perlu saya tegaskan, tidak pernah terima sepeser pun, dan semua yang dituduh kan itu tidak benar.
“Walau, DK saya kenal, dia sebagai pemborong, karena datang kesaya nyari kerjaan. Jadi santai aja, karena saya Abdul Qodir bukan Kodir,” ucap nya
Diakhir Abdul Qodir’ menghimbau kepada jajaran Bidang yang dipimpinnya, agar jangan pernah meminta apapun dalam bentuk jasa.
“Saya dan jajaran Bidang Dindik, jangan pernah meminta apapun dalam bentuk jasa, karena kita adalah pelayan.
Maka pekerjaan kita jadikan ladang amal, Dan setau saya teman- teman Komitmen tidak ada menargetkan dan meminta.
“Seraya ia mengatakan, Haram bagi kami hal seperti itu,” kata Qodir’. mengakhiri pembicaraan buletintangerang
Proyek jembatan siluman sungai irigasi sukaidri tidak adaanfaatnya untuk masyarakat umum.
Bola panas kasus Bancakan anggaran proyek sudah menggelinding seperti bola panas di dinas pendidikan.
Bahkan menyeret Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Masyarakat minta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang turun tangan dan seret mavia proyek yang merong rong uang negara.
Kalau uang proyek di bagi bagi kualitas proyek sudah pasti tidak sesuai bestek Karna anggaran sudah di sunat Sono sini.
Pejabat yang bermental korup seharusnya dapat pengawasan khusus dari petinggi pemangku pejabat.
Jangan Karna masih saudara teman atau kerabat di biarkan korup makan anggaran proyek.