Tangerang, postjkt.com.
Beberapa Aktivis dan LSM Gakorpan RI, geram mendengar bahwa sekolah beberapa cara untuk pungutan liar, dan berbagai cara, rabu (30/08).
Agar Bupati Tangerang melalui Dinas Pendidikan agar oknum kepala sekolah SMPN 2 Legok di proses hukum, sesuai Perbup Bupati Tangerang.
Diduga SMPN 2 Legok Kec. Legok Kab. Tangerang proses hukum dan Perbup Bupati Tentang Pungutan Liar di sekolah.
Ia minta pada pihak Dinas Pendidikan Kab. Tangerang, Banten agar panggil pihak Kepala Sekolah SMPN 2 Legok Kec. Legok Kab. Tangerang, yang memungut dana Buku, LKS dan baju seraga sekolah.
“Kami minta kepala dinas pendidikan kab. Tangerang proses sesuai kedinasan dan Perbup Bupati Tangerang”, kata dr. Bernard BB Sagian, SH, MH LSM Gakorpan RI.
Menurut ia, ini sudah penyakit di sekolah, untuk mencari seseran dari orang tua, dan ia tidak tahu sangsi apa ia dapat, setelah melakukan perbuatan itu.
“Lembaga pendidikan ditingkat SMP Negeri penerima dana bantuan operasional (BOS) masing-masing Diduga menggunakan cara untuk meraup keuntungan pribadi dari penjualan buku ke peserta didiknya”, katanya.
Sehingga tak jarang sekolah yang mengabaikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 2 tahun 2008 tentang Buku, pasal (11) melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik, Senin (28/08/2023).
Ragam dalih pun bermacam-macam dilakukan, salah satunya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sebagai pendamping, atau referensi pengetahuan bagi anak didik.
Hal ini terkadang menjadi pembenaran, tanpa mengindahkan peraturan yang sudah jelas melarangnya.
Sebagaimana yang terjadi pada salah satu sekolah tingkat SMP Negeri 2 legok Kabupaten Tangerang, yang secara terang-terangan menjual buku LKS melalui arahan dari setiap wali kelas.
Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2017 juga mengatur sistem perbukuan, tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup perolehan naskah.
Penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
Aturan tersebut dipertegas dalam Permendikbud nomor 06 tahun 2021, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bahwa sekolah dilarang menjadi distributor buku LKS.
Penjualan buku, dan Lembar Kerja Siswa (LKS) juga marak terjadi setiap ajaran baru, bahkan setiap berganti semester.
Walau dikatakan tidak wajib, namun para murid mau tidak mau harus membelinya, karena banyak tugas yang diberikan lewat buku LKS tersebut.
Salah seorang murid membenarkan bahwasannya, ia telah membeli buku LKS yang disarankan wali kelasnya.
“Iya saya beli buku LKS melalui arahan dari wali kelas dan saya sudah bayar bukunya, tapi katanya masih PO jadi belum menerima buku,” Ujar salah seorang murid.
Saat di konfirmasi salah satu wali kelas SMP Negri 2 Legok, pada tanggal 24 Agustus 2023 membenarkan adanya LKS di Sekolahan, dikutip posbanten.co.id
“Benar ada LKS, Jadi sekolah merasa dibebankan harus bayar BOSDA yang tahun lalu. Kemudian penerbit punya ide untuk menitipkan LKS ke sekolah,” Ucap salah satu wali kelas.
Lanjut, ia menambahkan lagi terkait prosedur pengambilan buku LKS yang langsung ditransfer ke rekening penerbit.
“Apa bila memang Anak mau beli langsung transfer ke dia. Dan jangan sampai sekolah yang jadi tameng terkait adanya LKS, coba ke pak GR atau tanyakan ke gugus,” Pungkasnya.
Saat di konfirmasi Kepala Sekolah tersebut susah di temui dan tidak berada di tempat.
“Kami juga minta pada bapak bupati tangerang, proses oknum guru SMPN 2 Legok, kami orang tak punya, tetapi semua bayar, hal ini menghambat proses pendidikan lanjutan 9 tahun gagal”, kata Yanti dari orang tua.
Apalagi suami kami bekerja serabutan, boboro bayar buku, buat makan saja asal ketemu.
“Kami juga minta keringanan pada bapak bupati tangerang, agar oknum guru di proses hukum”, tuturnya
reporter : Iwan fs / postjkt
Jakarta, postjkt.com
Kasat Lantas Polda Metro Jaya menyebutkan ruas-ruas macet saat KTT ke-43 akan segera di mulai, kemungkinan akan di alihkan, rabu (30/08).
Jutaan mobil dan motor akan di alihkan dalam kota hingga jalur luar kota.
Bersama Dishub dan Polda Metro Jaya akan menertibkan jalan di titik-titik ruas macet.
Menurut informasi, Sekedar informasi buat rekan-rekan yg hendak ke jakarta dan yang tinggal di Jabodetabek atau yg kebetulan di Jakarta 02-07 September 2023
Selamat Sore, ijin melaporkan sebagai berikut, Giat KTT ke 43 ASEAN Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya menerapkan sistem buka tutup bersifat situasional
Menyesuaikan dengan waktu para delegasi melintas dari hotel menuju venue maupun sebaliknya, 29 ruas jalan pada tanggal 2-7 September 2023.
“Pertama buka tutup, saat perjalanan delegasi dari tempat penginapan ke tempat acara penutupan bisa sampai 2 jam”, katanya Dishub DKI Jakarta.
“Misal delegasi berangkat jam 7, maka dari 6.30 sampai 8.30 akan ada penutupan.
Menurut Dishub DKI Jakarta menyampaikan, berikut 29 ruas jalan yang diberlakukan manajemen lalu lintas:
1. Jalan Jenderal Sudirman
2. Jalan M.H. Thamrin
3. Jalan Gatot Subroto
4. Jalan HR Rasuna Said
5. Jalan Imam Bonjol
6. Jalan HOS Cokroaminoto
7. Jalan Galunggung
8. Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo
9. Jalan K.H. Mas Mansyur
10. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5
11. Jalan Karet Pasar Baru Timur 2
12. Jalan Karet Pasar Baru Timur 3
13. Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Barat
14. Jalan Kebon Sirih
15. Jalan Wahid Hasyim
16. Jalan Gerbang Pemuda
17. Jalan Pintu Satu Senayan
18. Jalan Asia Afrika
19. Jalan Sisingamangaraja
20. Jalan Pattimura
21. Jalan Trunojoyo
22. Jalan Gunawarman
23. Jalan Majapahit
24. Jalan Ir . Juanda
25. Jalan Veteran III
26. Jalan Medan Merdeka Barat
27. Lingkar Mega Kuningan
28.Jalan Lingkar SCBD
29. Jalan Setia Budi Tengah.
Rute alternatif
Kegiatan di St Regis 2-3 September 2023
(Pukul 09.00 dan 10.00 WIB)
Rute Alternatif:
1. Lalu lintas dari Selatan (Cipete )menuju ke Barat (Slipi) atau Utara (Monas) dapat melalui Jalan Kyai Maja – Jalan Kebayoran Baru – Jalan Arteri Pd . Indah – Berputar di U-turn depan Gandaria City-Jalan Teuku Nyak Arief-Jalan Tentara Pelajar-dst
2. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Blok M) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Budi Kemuliaan – Jalan Abdul Muis – Jalan Fahrudin Jalan K.H. Mas Mansyur -Jalan Penjernihan – Jalan Pejompongan – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Teuku Nyak Arief – Jalan Kebayoran Baru – Jalan Kyai Maja – Jalan Panglima Polim – dst .
3. Lalu lintas dari Timur (Tebet) ke Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Kapten Tendean – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Trunojoyo – Jalan Kyai Maja – Jalan Kebayoran Baru – Jalan Arteri Pd . Indah – Berputar di U – turn depan Gandaria City Jalan Teuku Nyak Arief – Jalan Tentara Pelajar – Jalan S.Parman – dst .
4. Lalu lintas dari Barat (Slipi) menuju ke Timur (Tebet) dapat melalui Jalan S.Parman – Jalan Pejompongan – Jalan Penjernihan – Jalan R.M. Margono – Jalan Galunggung – Jalan Dr. Saharjo – Jalan Prof Dr. Soeporno – Jalan MT . Haryono – dst.
Kegiatan di Sekretariat ASEAN 2-4 September 2023
(Pukul 08.30 dan 09.00)
Rute Alternatif
1. Lalu lintas dari Selatan (Cipete) menuju ke Barat (Slipi) atau Utara (Monas) dapat melalui Jalan Kyai Maja-Jalan Kebayoran Baru-Jalan Arteri Pondok Indah-berputar di U-turn depan Gandaria City-Jalan Teuku Nyak Arief-Jalan Tentara Pelajar-dan seterusnya.
2. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Blok M) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Abdul Muis-Jalan Fahrudin-Jalan K.H. Mas Mansyur-Jalan Penjernihan-Jalan Pejompongan-Jalan Tentara Pelajar-Jalan Teuku Nyak Arief-Jalan Kebayoran Baru-Jalan Kyai Maja-Jalan Panglima Polim-dan seterusnya.
3. Lalu lintas dari Timur (Cawang) menuju ke Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Dr. Soepomo-Jalan Dr. Saharjo-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan K.H. Mas Mansyur-Jalan Jati Bunder-Jalan KS Tubun-Jalan Brigjen Katamso-Jalan S.Parman-dan seterusnya.
4. Lalu lintas dari Barat (Slipi) menuju ke Timur (Tebet) dapat melalui Jalan S. Parman-Jalan Pejompongan-Jalan Penjernihan-Jalan KH. Mas Mansyur-Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Timur-Jalan KH Abdullah Syafei-Jalan Prof. Dr. Soepomo-Jalan MT. Haryono-dan seterusnya.
Layanan angkutan umum Transjakarta berlangsung normal.
Sumber : Dishub / Gultom / postjkt
Padang, postjkt.com
Seorang ayah kadung tegah merobek pagina anaknya umur 10 tahun, rabu (30/08)
Alangkah kejihnya seorang ayah bisa berbuat keji seperti itu, anak kandung di perkosa.
Seorang tua, bukan melindungi anak dan istrinya sendiri, ini malah merusak masa depan anaknya.
Begitu anak nagis dan vagina sakit, tanggap biasa-biasanya.
Begitu ia melaporkan kejadian sama ibunya, lalu di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, Padang.
Ternyata paginanya robek 2 cm dan anak di rawat beberapa di RSUD.
Setelah anaknya sudah mulai sembuh ibu dari anak 10 tahun melaporkan pada pihak polisi Lubuk Basung.
Begitu data lengkap oleh polisi, dan kasusnya di limpahkan ke Pihak Pengadilan negeri padang.
Setelah di pengadilan Negeri Padang ternyata terdakwa dari ayah anak 10 tahun di vonis bebad oleh hakim.
“Ya allah, masa allah, seorang ayah memperkosa anaknya di putuskan oleh hakin vonis bebas”, kata kartini itu nama samaran.
Kartini, pintak hakim dan kejati padang, agar hakim yang memutuskan tidak adil minta di pecat.
“Seorang ayah ganas yang seakan kurang iman, seorang Ayah tidak punya hati nurani di Lubuk Basung”, tutur.
Menurut Asnin nama samaran kakak, bahwa seorang aya tegah Perkosa Anak Kandung yang berusia 10 Tahun hingga kelaminnya Infeksi di DIVONIS BEBAS OLEH HAKIM.
“Sang ibu yang telah susah payah 9 bulan mengandung dan bertaruh nyawa ketika melahirkan anaknya menangis meminta keadilan”, kata kakaknya
Natuzen juga sempat marah, bahkan sampai 1,4jta mengklik vidio dari akun heraloebbs.
” Kami minta pada kejati Padang agar hakim yang menyidang kasus penetkosaan ayah kadung minta di pecat”, katanya @heraloebbe
Asril / postjkt
Aceh Singkil, postjkt.com
dr. Bernard BB Sagian, SH, MH Aktivis dan LSM mengatakan Di era globalisasi ini banyak hal yang terjadi masyarakat di Indonesia yang luput dari pantauan pemerintah pusat dan daerah husus nya,dan banyak sekali kemerdekaan dari warga negara yang tidak di dapatkan penuh oleh warga negara, selasa (29/08).
“Contoh,dekat kebebasan beragama, Negara Indonesia Menganut Ajas Ketuhanan yang maha Esa, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tidak semua warga negara di bumi tercinta ini memiliki kebebasan yang sama dalam menganut dan menjalankan agamanya”, katanya dr. Bernard.
Misalnya ini terjadi bagi umat Kristiani ataupun umat agama yang lain selain muslim sangat sulit mendirikan rumah ibadah di daerah Kabupaten Aceh Singkil, di kabupaten Aceh Singkil sangatlah sulit mendirikan gereja, di mana fkub.
Ia berharap, Sangat sulit memberikan rekomendasi untuk pendirian gereja pada saat awal media bertanya langsung kepada jemaat yang kebaktian di tenda darurat mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun mereka mengajukan kepada pemerintah dan fkub
“Setempat sampai saat ini tidak mendapatkan rekomendasi padahal menurut narasumber sudah ada yang 7 tahun bahkan sudah ada 10 tahun sudah mengajukan ke pemerintah dan ke fkub sampai saat ini belum juga mendapatkan izin”, ujarnya.
Padahal di dalam undang-undang 1945 jelas-jelas dikatakan setiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan dan Negara menjamin kemerdekaan beragama di negara republik yang kita cintai ini.
Berdasarkan pernyataan undang-undang 1945 masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Singkil memohon keadilan kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan menegakkan undang-undang Dasar 1945, di kabupaten Aceh Singkil khususnya
Masalah kebebasan umat beragama ucap narasumber yang tak mau disebutkan namanya pada awak media diharapkan bagi pemerintah pusat memantau ke daerah-daerah seperti Aceh Singkil ini.
Untuk tidak mendiskreditkan kaum minoritas dan membiarkan terjadi perpecahan antar umat beragama yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa walau provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan bukan berarti di Aceh hanya boleh satu agama saja karena Aceh juga bagian dari NKRI.
Dimohonkan kepada bapak presiden RI bapak Jokowi mendengarkan jeritan kaum minoritas yang ada di Aceh Singkil yang ingin mendirikan rumah ibadah dan ingin bebas beribadah karena negara kita adalah Pancasila dan bukan negara.
“Agama Islam jika kebebasan beragama saja di negara kita tercinta ini tidak didapatkan oleh warga negara Indonesia lalu kepada siapakah kaum mayoritas harus mengadu untuk mereka bisa mendapatkan beribadah dengan layak”, ujarnya.
Sumber : LMS Gakorpan RI
Jakarta, postjkt.com
Selogan polri Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
dengan konsep transformasi layanan polri yang lebih terintegrasi, transparan, cepat dan bermasyarakat dalam giat ditpolair klinik dan perpustakaan terapung.
Kegiatan Perpustakaan dan klinik terapung ditpolair korpolairud baharkam polri oleh Kp. Elang Laut 2003 saat ini Hari Selasa, 29 Agustus 2023 dilaksanakan di Pulau Untung Jawa kepulauan seribu DKI Jakarta, selasa (29/08)
Bermediakan buku bacaan & petugas serta alat kesehatan menjadikan Kp. Elang Laut 2003 dinantikan kedatangannya oleh lapisan masyarakat kepulauan seribu yang kini manfaat nya sudah dirasakan oleh anak-anak & penduduk masyarakat kepulauan seribu.
Wawancara Matapost dengan Aipda Faisal Sebagai KA PosPol Pulau Untung Jawa “Kami masyarakat Pulau Untung Jawa sangat berterima kasih Kepada Kp. Elang Laut 2003 dari Ditpolairud Korpolairud Baharkam Polri yang telah melaksanakan kegiatan Terpadu.
Perpustakaan & Klinik Terapung menjadikan masyarakat khususnya anak-anak menjadi gemar membaca buku dan semoga kegiatan ini menjadi sumbangsih Polri untuk mencerdaskan anak bangsa”
Aipda Andra Kusmana selaku Dan Pal Kp. Elang Laut 2003 “Kami siap melaksanakan Program dari KABAHARKAM POLRI Komjen Pol Fadil Imran dalam Familiarisasi Program Polisi Perairan kepada masyarakat kepulauan seribu”
Harapan Lainnya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Seribu, dan menjadikan kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik dalam perannya sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat diseluruh Indonesia.
Terlihat antusias dari anak anak sekolah yayasan madrasa Al ubadah pulau Untung Jawa menyimak lembar per lembar buku bacaan yang di bawa dalam perpustakaan apung oleh ditpolair korpolairud, Angga salah satu siswa mengatakan.
Saya senang bisa membaca buku disini. Bukunya bagus bagus bisa buat nambah ilmu pengetahuan ujar Angga.
Begitu juga Lina siswiadeasah ini merasa senang pak polisi menyediakan buku bacaan, harapan Lina sering sering aja Karna masih banyak buku yang belum di baca.
Sukaesih warga pulau Untung Jawa yang memanfaatkan klinik terapung merasa senang. Senang bang bisa ketemu pak polisi ganteng ganteng dan ramah ramah, Sukaesih berobat merasa badanya demam.
Setelah di cek darah normal, pesan dokter yang memeriksa jangan minum es, Karna es balok tidak higinis. Es balok buat pendingin ikan.
Perubahan cuaca panas kebanyakan minum es. Jadi panas dingin gejala flu, setelah berobat di kasih obat fitamin supaya mencegah suhu badan panasnya turun.
Arfaiz / postjkt
INI JADWAL DEBAT KAPOLRI Vs. KATE VICTORIA LIM AKAN TAYANG DI YOUTUBE QUOTIENT TV, 4 SEPTEMBER 2023.
Jakarta, postjkt.com
Hari ini Selasa, tampak beberapa wanita mendampingi Bocil Kate Victoria Lim, mendatangi Mabes Polri untuk memberikan surat undangan resmi debat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, selasa (29/08)
Kate Victoria Lim, anak SMA yang telah berulang kali menjadi korban kriminalisasi Polri geram dan jengah dengan oknum Kepolisian. Diketahui bahwa Ayah Kate Victoria Lim.
Pengacara Alvin Lim di penjara karena gigih membela kepentingan masyarakat yang menjadi korban Investasi Bodong.
“Saya ingin menantang Kapolri untuk berdebat secara terbuka di depan media massa agar masyarakat bisa menilai sendiri.
Maaf walau saya menghormati pengadilan namun pengadilan tidak dapat dipercaya.
Desmon Mahesa mantan wakil ketua DPR pun menyebut MA sebagai sarang mafia.
Oleh karena itu saya sebagai anak dan korban langsung dari aparat kepolisian berkeinginan membawa kasus ayah saya untuk di bahas terbuka di depan umum.
Pak Kapolri dengan sopan dan beretika, saya Kate Victoria Lim menantang bapak untuk berdebat terkait kasus ayah saya dugaan pencemaran nama baik.
“Apakah yang dilakukan polisi dengan mempidanakan seorang advokat yang sedang menjalankan tugas yang menceritakan dugaan kejadian pemerasan yang terjadi pada kliennya adalah perbuatan penegakan hukum atau malah Polisi melawan hukum dalam hal ini?” Ujar Kate Victoria Lim dengan berani
Lebih lanjut Kate Victoria Lim, menyebut dirinya sudah minimal dua kali menjadi korban kriminalisasi Polisi.
Pertama, ketika di tahun 2007 ayahnya Alvin Lim dipenjara dengan tuduhan menculik Anak sendiri, Kate Victoria Lim yang baru berusia 1 tahun.
Saat itu Tommy kawan dari Ibu kandungnya Kate Victoria Lim, melaporkan Alvin Lim menculik Kate Victoria Lim dan Alvin Lim dijadikan tersangka pidana penculikan anak, padahal Kate Victoria Lim anak kandungnya.
“Saya jadi korban oknum polisi karena selama 9 bulan ayah saya ditahan polisi atas tuduhan menculik diri saya, saya tidak mendapatkan kasih sayang orang tua dan dititipkan ke kerabat.
Padahal ayah saya terbukti tidak bersalah menculik saya dan nyatanya merawat saya sejak usia 1 tahun hingga sekarang seorang diri.
“Terbukti tindakan polisi saat itu bukan membantu masyarakat tapi merugikan dan menghancurkan keluarga saya.
Kali ini ayah saya kembali dipenjarakan karena menjadi Pengacara baik, jujur dan menolak suap dari oknum penjahat untuk mencelakai kliennya sendiri”, katanya
KRONOLOGIS KASUS ITE MENJERAT PENGACARA ALVIN LIM
Alvin Lim pengacara yang sedang bertugas dan mendapatkan surat kuasa resmi dari kliennya sedang membela P, kliennya yang disebut Hadi diperas puluhan juta oleh oknum Jaksa Sru Astuti.
Guna agar laporan diproses kejaksaan, Alvin Lim selaku pengacara menceritakan kronologis kejadian ke Media, malah dilaporkan balik pencemaran oleh sang oknum jaksa.
“Korban masyarakat yang diperas tidak di bantu polisi, malah si oknum jaksa yang didahulukan. Saya mau tanya ke Kapolri, jargon beliau Presisi Berkeadilan, adil untuk siapa?
Untuk masyarakat atau adil untuk Oknum pemeras? Sebagai warga negara saya punya Hak untuk tahu dan diberikan pencerahan hukum.
Apalagi ayah saya dijerat 185 Laporan Polisi oknum kejaksaan dengan ancaman masing-masing maksimal 10 tahun penjara.
Jika saya harus kehilangan perhatian dan kehadiran ayah saya selama puluhan tahun, saya berhak tahu dimana keadilan? Dimana Presiden dan Kapolri?
“Apakah punya mata dan telinga untuk masyarakat? Apakah pejabat punya hati nurani dan rasa kasih kepada masyarakat atau hanya ingin berkuasa”, Tegas Kate Victoria Lim
“Ini saya berikan kepada yang terhormat Kapolri, surat undangan resmi Debat Hukum yang akan dilaksanakan, Senin 4 September 2023, di Youtube channel Quotient TV, pukul 18:00 WIB.
Saya yakin Kapolri adalah laki-laki dan punya nyali untuk hadir berdebat dengan warga negara sebagai pelayanan hukum sesuai Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.” Tutup Kate Victoria Lim.
Diketahui bahwa Alvin Lim, ayah Kate Victoria Lim adalah seorang pengacara Vokal dan berani, membela ribuan masyarakat yang jadi korban investasi bodong.
Alvin Lim juga disebut Dahlan Iskan sebagai pengacara paling berani di Indonesia melawan Oknum Polisi dan Oknum Jaksa nakal.
Arfaiz / postjkt
Jakarta, postjkt.com
Kriminalisasi Media dan Wartawan Dijerat UU ITE Soal Pemberitaan Pelaku Gunakan Nopol Dinas Polri, senin (28/08)
Skandal Hukum di Polda Metro Jaya Sebabkan Kriminalisasi Media
Runtuhnya kemerdekaan Pers di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah menjadi presedent buruk penegakan hukum soal pemberitaan adanya seorang wanita muda asal Cikarang Selatan gunakan kendaraan bernopol dinas Polri.
Peristiwa yang terjadi dipertengahan Mei 2022 lalu dengan bukti dan fakta ril adanya penggunaan plat Nopol mobil Chevrolet warna hitam metalik AB 1887 TY atas nama Suparman berubah Nopol menjadi Plat dinas Polri 168-07.
Bahkan pelaku dapat membuat Laporan Polisi terhadap media – media yang memberitakan terkait peristiwa itu di Polda Metro Jaya dengan LP Nomor LP/B/4.886/IX/2022/SPKT tertanggal 24 September 2022.
Dalam perkara itu, Polda Metro Jaya melimpahkan penyelesaian perkara ke lokus TKP dengan munculnya Surat Perintah Penyidikan Nomor. Sp.Lidik/2066/X/2022 Restro Bekasi Kota, tanggal 17 Oktober 2022.
Dalam pemanggilan para media, kata Ketua Korwil FWJ Indonesia Bekasi Kota, Romo Kosasih tertulis dikenakan pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2016 yang terjadi pada tanggal 5 Juni 2022 di Apartemen Kemang View, Jl raya Pekayon Nomor. 2A RT003/20, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
“Pelapor itu saya kenal, dia Kartika Oman alias KO yang sebelumnya sempat saya bantu ketika kendaraannya itu dikejar oleh Dept. Collector dari sebuah Finance.
Kami selamatkan si KO dengan kendaraan Chevrolet hitam metalik bernopol AB 1887 TY dengan mengarahkan untuk ke Polres Metro Bekasi Kota. “Ucap Romo saat menggelar preskom di kantin Jakarta samping Polres Metro Bekasi Kota, Jum’at (25/8/2023).
Romo juga mengungkapkan pelaku KO sempat bicara kedirinya untuk mengganti plat nopol kendaraannya itu ke plat nopol dinas Polri.
“Sempat dia ngomong ke saya begitu dan saya larang, karena akan menambah masalah dikemudian hari, namun kok tiba – tiba berselang beberapa minggu kemudian ramai itu si KO telah mengganti nopol kendaraannya dengan nopol dinas Polri,”Ungkapnya.
Persoalan yang menjadi fokus dalam hal ini, Romo menyayangkan adanya proses lanjutan dari laporan KO di Polda Metro Jaya yang dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Bahkan kata dia.
Kawan kawan profesi wartawan yang menaikan pemberitaan fakta dan jelas ada buktinya malah di kriminalisasi dengan dijerat UU ITE.
Itu sama saja membunuh kemerdekaan pers dan Kepolisian Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Bekasi Kota sangat diyakini berpihakan dengan pelaku pengguna nopol plat Dinas Polri.
Hal senada juga dikatakan pengurus DPP Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Tri Wulansari. Dia menyinggung perkara karya jurnalistik bukanlah kewenangan Kepolisian, bahkan sampai dijerat UU ITE.
“Kami punya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, harusnya dan memang kudu harus dilihat persoalannya.
Jangan ujug – ujug kepolisian menerima laporan pemberitaan dan mengkriminalisasi tupoksi jurnalis. Sampai detik ini pun.
Kawan – kawan tidak pernah dipanggil Dewan Pers untuk memberikan penjelasan, karena kalau Dewan Pers memanggil kawan – kawan karena karya jurnalistiknya, mereka siap memberikan data dan bukti bukti ril sesuai dengan hasil temuannya. “Kata Wulan.
Sementara Kepala Bidang Humas FWJ Indonesia, Ferry Sang menyebut persoalan itu jelas telah melecehkan profesi wartawan dan media.
“Perkaranya simple, kenapa si pelaku pemalsu plat Nopol Dinas Polri sampai detik ini bebas berkerian, bahkan malah profesi wartawan yang dikriminalisasi penyidik,”Ujar Ferry.
Lebih rinci, dia juga menyampaikan pesan ketua umum FWJ Indonesia, bahwa jika hal itu sampai bergulir dan berproses, maka Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia akan melakukan pelaporan balik terhadap Kartika Oman alias KO.
“Tadi sempat bicara dengan ketum kami, dia menyampaikan itu, jika kepolisian Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Bekasi Kota masih terus melakukan kriminalisasi terhadap rekan – rekan media dan wartawan.
Maka kami akan laporkan KO terkait Nopol Palsu yang diganti dan dipakai sama KO.
“Selain itu FWJ Indonesia akan mengajak segenap organisasi kewartawanan lainnya akan menggelar aksi besar terkait kriminalisasi media dan wartawan yang saat ini terjadi di Polres Metro Bekasi Kota. “Paparnya.
Menyikapi persoalan runtuhnya kemerdekaan pers yang dilakukan Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Bekasi Kota.
Maka pihak FWJ Indonesia juga akan mengkuasakan ke para advokatnya dan para pengacara lainnya untuk melawan perkara itu.
“Aneh ajah, siapa KO itu dan ada hubungan apa dengan pejabat di Polda Metro Jaya, kok sepertinya pelaku dilindungi.
Padahal kami dari FWJ Indonesia sangat membantu kepolisian agar citra Polri tidak tercoreng akibat ulah KO.
Jika warga sipil atau seorang wartawati yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan Nopol Dinas Polri untuk kendaraan pribadinya tidak dikenakan sanksi.
Maka kami juga akan lakukan hal yang sama, yakni mengajak seluruh warga sipil dan para wartawan gunakan plat Nopol kendaraan masing – masing untuk diganti dengan nopol dinas Polri.
“Karena Polda Metro Jaya yang mengajarkan itu kepada kami”,Pungkas Ferry.
Arfaiz / postjkt
Jakarta, postjkt.com.
Artis H. Mandra Yusup Sulaiman di panggil Mandra ini sempat terkenal film dan sebagai penyayi pada tahun 90-an ini, senin (28/08).
Ia juga menyampaikan lawaknya bersama rekan-rekannya dan sampai vidio berdar durasi 1:49 menit ini mengatakan bahwa tidak ada orang yang merebut harta warisan kaya, itu bohong.
“Ya ada juga balangsat, mana ada sejarahnya orang yang merebutkan warisan menjadi kaya”, ujarnya melalui vidio durasi 1:49 di tiktok dan Whatsapp.
Bahkan siap berperimsip, bahwa sudah lama ia hidup tetapi tidak ada yang merebut harta warisan kaya.
“Tidak ada namanya yang ribut tentang warisan orang kaya, balangsat ia sih”, katanya H. Mandra Yusup Sulaiman seorang pelawak dan penyayi.
Menurut Ia, bahwa harta warisan di ributkan akan menjadi malapetakah.
Memang harta warisan itu untuk turun menurun bukan untuk perorangan tetapi keluarga keturunan itu yang berhak memeliarahnya.
“Jika di ributkan itu akan sesansara bisa, contoh harta warisan itu di di jual, bawa ke dagang, bawa haji juga tidak berkah, malahan bisa menjadi malapetaka”, katanya Mandra.
henry / postjkt
