Kematian penyelengara Pemilu 2019 lalu belum di adili, kini pigai kementerian harus usut tuntas.

Jakarta, postjkt.com

Yasonna Laoly matan Kementerian HAM mengatakan ia berharap menteri baru Pigai agar profesional menjalankan roda kementerian, kamis (31/10).

Ia juga berharap ia juga harus mengusai dengan hak Azazi Manusia.

Karena Karakter bangsa indonesia ini berbeda-beda.

Kenapa demikian? karena dari sabang sampai maroke anak dan bangsa harus di lindungi kejahatan kriminalitas.

“Banyak HAM yang belum terselesaikan masa jokowi tentang kematian Ulama, dan tokoh masyarakat yang di bantai pada tahun 2021-2022 lalu”, tuturnya Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly

Menurut beliau, belum penyelenggara Pengawas pencatat dan pedamping pemilu 2014 dan 2019 meminta dan sampai sekarang kasusnya belum di adili pelakunya.

Saya yakin Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri,

Dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat,” kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.

Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.

“Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat,” ujar dia.

Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas.

Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun, dikutip kompas.com.

“Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja,” ujar dia.

(sahat red)

Ada dugaan Kruh 5 anggota TVOne, orang sengaja di tabrak.

Pemalang, postjkt.com

Diduga kecelakaan Mobil TVOnenews.com menujuh Pemalang, di tabrak orang yang tak di kenal di jalan Tol Pemalang, tadi pagi, usai subuh di rest area.

Naas sekitar 2 orang yang duduk di belakang, di depan dan tenggah di belakang supur dalam keadaan luka berat.

Korban luka-luka 3 orang du bawah ke rumah sakit terdekat.

Untuk menjalani pengobatan dan intensip dan darurat.

satu mobil yang berangkat dari Jakarta sekitar 5 orang dalam satu mobil.

Terkait kecelakaan yang menimpa krunya, TV One menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat korban.

TV One juga mengambil langkah cepat dan menugaskan tim untuk menangani masalah tersebut.

β€œKami berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang terkena dampak dari kejadian ini,” ujarΒ  tim TV One.

β€œSaat ini Chief Editor TV One, Lalu Mara Satriawangsa juga akan berangkat langsung ke Pemalang.

Untuk ikut membantu proses pemulangan jenazah dan korban selamat,” tambahnya

Stasiun televisi TV One buka suara setelah mobil yang ditumpangi lima krunya mengalami kecelakaan di Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah pada Kamis (31/10/2024) pagi.

Mobil TV One mengalami kejadian setelah ditabrak truk ekspedisi dari arah belakang ketika menepi di bahu jalan.

“Kami minta pada aparat polisi, agar di usut tuntas tentang kejadian ini, karena ada dugaan di sengaja”, ujarnya Mara Setiawan Kru TVOne.

Dengan kejadian ini salah satu pangalaman, dalam perjalanan menjalankan tugas terkadang ada mulusnya, ia ada juga buruknya kecelakaan di tempat pakir juga bisa terjadi.

“Kami juga yang melakukan penabrakan mobil rekan kami 5 kruh TV One ini menjadi evaluasi”, tuturnyaΒ 

(Sahat red)

Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Jakarta, postjkt.com

Memasuki masa 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

β€œSanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

β€œItu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

β€œIni yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

β€œJadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota.

( trisno ).

Pemilik tanah tak perna jual, kini sarimin sudah melaporkan pada pihak polisi agar tangkap oknum kades.

Serang, postjkt.com

Sarimin pengakuan beliau tak perna jual tanah kini tanah dan sertifikat bersertifikat atas nama orang, kini tanah yang di tempati oleh kantor Pemda Kab Serang, Banten, rabu (30/10).

Pemilik Awal tanah seluas 2.100 meter persi ini an. sarimin menjadi pemilik Mafia tanah.

Tanah sarimin sudah menjadi melik orang lain.

Pemilik tanah tak perna jual, kini sarimin sudah melaporkan pada pihak polisi agar tangkap oknum kades.

Sarimin sudah membuat laporan, tetapi belum ada upaya pihak Polda Banten tentang kasus tanah.

Ada atas dugaan tanah milik samin itu kerjasa antara perangkat desa dengan pembeli tanah.

Mafia mana tahu tanah itu, jika tidak antara kades dan sekdes yang bermain di balik itu.

Pihak Polda Banten Tangkap oknum Kades dan sekdes, dan pembeli tanah Sarimin.

Sarimin seorang tukang ojeg, dan minim sekali masalah tanah dan kini tanahnya sudah di jual tampa sepengetahuan sarimin.

“Kami minta pada pihak Polda Banten agar tangkap pihak Oknum kades dan sekdes karena beliaulah yang tahu kronologis tanah tersebut”, katanya Sarimin.

Menurut Sarimin, kami ini orang kecil, mau mengadu kemana kalau tidak pada bapak polisi.

“Saya juga mendukung bahwa dugaan hal ini menjual dan menjadi tertifikat pasti orang desa”, katanya Ad di Group Whatsapp.

Kata AD, ia berupaya terus melakukan dan memostingkan vidio dengan durasi 3 : 00 menit ini menjadi viral.

“Semoga mafia tanahnya ketangkap, semoga anak dan cucu Sarimin mendapatkan haknya lagi”, ujranya.

(att / feri)

Untuk itu kepada para Paslon Walikota dan Wakil Walikota harus menyampaikan gagasan-gagasan dan visi-misi yang menarik.

Medan, postjkt.com

Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Aulia Rachman khawatir partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada Kota Medan jauh dari harapan.

Hal itu dirasakannya saat turun ke lapangan, animo masyarakat terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun ini dinilai kurang.

“Saya banyak mendengar keluhan di lapangan bahwa kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun ini kurang.

Ini yang menjadi ke khawatiran saya. Partisipasi pemilih menurun.

Untuk itu kepada para Paslon Walikota dan Wakil Walikota harus menyampaikan gagasan-gagasan dan visi-misi yang menarik.

Gimik-gimik yang menarik. Tahun ini harus bisa di atas 50 persen tingkat partisipasi pemilih,”ungkap Plt Walikota Medan, Aulia Rachman dalam sambutannya di acara Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Grand Inna Darma Deli Medan, Senin (28/10).

Dalam kesempatan itu, Aulia juga menegaskan bahwa sebagai Plt Walikota Medan tidak ada intimidasi dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon).

Dan yang terpenting, kata Aulia bagaiman nanti para Paslon siap menerima kemenangan dan siap kalah.

“Mari sama-sama kita awasi Pemilu ini agar berjalan tertib dan damai.

Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dari ketiga Paslon ini nantinya supaya siap menerima kemenangan dan siap kalah,”sebutnya.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, energi dan pergerakan positif ketiga Paslon yang akan bertarung di Pilkada Kota Medan tahun ini akan mempengaruhi kondusivitas di Medan.

Meski hari ini kita tidak sedang dalam keadaan genting.

Namun, tema Deklarasi Pilkada Damai ini masih sangat releven dintengah dinamika prosesi Pilkada dalam menuju demokrasi yang ideal.

Bertepatan dengan peringatan ke-96 Hari Sumpah Pemuda ini semoga Deklarasi Pilkada Damai mampu menciptakan kondusivitas Kota Medan.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqoh dalam paparannya menyampaikan, selama masa kampanye, para Paslon mengikutinya sesuai dengan peraturan.

Alat sosialisasi yang dipasang masih mengikuti peraturan yang berlaku.

“Senang bahwa sosialisasi sebelum masa kampanye cukup baik diikuti oleh para Paslon.

KPU berharap sisa masa kampanye 60 hari dapat dijalani dengan baik,”ungkapnya.

Dikatakan, kalau semua Paslon berjalan mengikuti norma, maka ia berkeyakinan tujuan Pilkada Damai dapat tercapai.

“Kami juga mohon pada masyarakat agar alat sosialisasi jangan diganggu.

Biarlah berada di tempatnya. Setelah masa kampanye kami akan melaksanakan penertiban,”imbuhnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan, David Reynold menambahkan, perlunya kolaborasi dengan konsep gotong royong demi terwujudnya Pilkada Damai.

Untuk itu, semua pihak harus berkomitmen sama-sama mewujudkan Pilkada Damai. “Kami berharap Deklarasi Damai ini mampu menciptakan suasana kondusif.

Kami juga mengapresiasi semua pihak yang berkomitmen mewujudkan Pilkada Damai 2024. Untuk target partisipasi pada Pilkada tahun ini sekitar 75 persen,”katanya.

Sementara, Paslon 01 (Rico-Zaki) pada wartawan mengatakan, dalam Pilkada ini diminta semua pihak harus saling menghormati rasa persahabatan yang selama ini sudah terjalin.

Paslon 02 (Ridha-Rani) menyampaikan, kalau semua dikerjakan dengan prinsip-prinsip keadilan semua akan berjalan dengan baik.

Sedangkan Paslon 03 (Hidayatullah-Yasyir Ridho) mengatakan, bagi kami kemenangan penting, tapi jauh lebih penting suasana damai Kota Medan.

“Insaallah kita akan jaga dan Medan tetap dalam posisi aman dan damai,”tukasnya.

(RIZKI)

Dishub Amankan 5 Truk saat Operasi Angkutan Barang di Perbatasan Tangerang-Serang

Tangerang, postjkt.com

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang mengamankan lima truk dalam Operasi Penertiban Angkutan Barang Tambang pada hari kedua di Pos Pantau perbatasan Tangerang-Serang, tepatnya di Jalan Raya Serang, Kecamatan Jayanti, Jumat (25/10/2024).

Operasi ini bagian dari Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang jam operasional angkutan barang tambang dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Tangerang, Sukri, menyampaikan, penertiban ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Tangerang. Operasi ini juga digelar bersama unsur Polri.

“Operasi ini difokuskan pada kendaraan angkutan barang tambang yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan serta untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Nomor: B/800.1.11.1/2575/X/DISHUB/2024, yang menugaskan petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan jam operasional.

Kendaraan yang kedapatan melanggar aturan langsung dikenai tilang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam operasi ini, lima truk juga diamankan karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan yang diwajibkan.

Sukri mengimbau seluruh pemilik dan pengemudi angkutan barang tambang agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan raya.

“Diharapkan dengan adanya operasi ini, para pengemudi dan pengusaha angkutan barang tambang semakin sadar untuk mematuhi aturan jam operasional dan memastikan kelengkapan administrasi kendaraan,” tambahnya.

Dishub Kabupaten Tangerang akan terus melaksanakan operasi serupa secara berkala sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayahnya.

Sementara itu, Aditya Sakti Kasubnit Turjawali, Polresta Tangerang menyampaikan pihaknya terus berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas melalui operasi jam operasional angkutan barang tambang.

Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

“Kami mengimbau kepada para pengemudi dan pemilik angkutan barang tambang untuk mematuhi peraturan jam operasional yang berlaku.

Kepatuhan ini sangat penting demi keselamatan bersama dan ketertiban di wilayah Tangerang,” pungkasnya.

( trisno ).

Diduga yang punya mantan Kepala Desa yang pemilik Galian tanah di Daon.

Tangerang, postjkt.com

Sekitar jam 10.00 Wib hingga jam 16.00 Wib operasi jam kerja di Kp. Daon, Desa Daon, Kec. Rajeg Kab. Tangerang, Banten ada galian tanah.

Sampai-sampai tidak tersentu oleh aparat polisi dan aparat terkait tentang keberadaan lokasi galian tanah di belakang kantor desa daon.

Galian tanah ada di Belakang rumah Mantan Kades Daon.

Diduga Galian tanah di Desa Daon pihak pemuda dan Pemdes Daon di biarkan saja galian tanah, minggu, 27 / 10 /2024.

Diduga yang punya mantan Kepala Desa yang pemilik Galian tanah di Daon.

“Bahkan satu hari ada sekitar 50 hingga 100 mobil truk tanah, setiap hari”, tuturnya Ramdan (45) warga.

Menurut Ramdan Galian tanah yang ada di Desa Daon sampai tidak ada yang mengujungi dari Pihak aparat polisi dan Satpol.PP tentang penutupan galian tersebut.

Ternyata sudah operasi 2 bulan yang lalu, kini sampai tidak ada aparat yang menyetop galian tanah yang di belakang rumah matan Kades Daon.

“Bahkan pihak Pemdes Daon sekarang juga di duga mendapatkan Koordinasi bising dan abu tanah yang terbang kekantor desa”, tuturnya Samsiar (40) ibu warung.

Kata beliau, bahwa ada galian tanah di belakang rumahnya sangat bising dan terganggu likungannya.

(sahat / dian / feri)

Sekitar 6 orang badan yang di lantik oleh Prabowo Subianto Presiden RI.

Jakarta, postjkt.com

Presiden RI yang ke-8 ini melantik penjabat setingkat menteri yakni penjabat Kepala Badan di istna Negara siang tadi, jumat (25/10).

Ada sekitar 6 penjabat dengan wajah baru, yang mendukung kinerja Presiden yang baru.

Jika tidak ganti penjabatnya kemungkinan bisa rong-rong kebiwaan Presiden yang kedelapan ini.

Masa Presiden yang Jokowi presiden ke 7 lalu, tidak tertutup kemungkinan akan membawa delema pada pemerintahan Prabowo Sobianto.

Penjabat yang baru yang sudah masuk kabinet merah putih ini agar ada perubahan ekonomi kerayatan terhadap masyarakat Indonesia.

Hari ada sekitar 6 kepala Badan, yakni ada Budiman dan Dadjiatmiko.

“Kami beraharap yang sudah di lantik agar membantu kabinet merah putih”, tuturnya Presiden RI yang ke-8 ini Prabowo Sobinto.

Menurut beliau di Istana Negara, ada 6 badan di antara lain, ada Budiman Sudjatmiko dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Jika para menteri dan Badan yang sudah di lantik harus mendukung kinerja kabinet merah putih”, tuturnya.

(henry / feri)

Barang bukti sabu-sabu di mobil box hilang.

Tangerang, postjkt.com

Majelis hakim meradang jpu jadi ayam sayur saksi tidak tahu siapa yang di laporkan.

Sidang kasus perampokan, penggelapan dan pencurian mi instan Nissin senilai 300 juta.

Barang bukti Truk fuso long tidak di jadikan barang bukti yang melaporkan hilangnya mi instan merk Nisin kemas juga tidak di jadikan saksi oleh jaksa Denny mahendra putra SH.

Menurut jpu di hadapan majelis hakim Tongam Oases Christian Simanjuntak SH mobil tidak di jadikan barang bukti karna mobil bukan milik terdakwa pada jpu, jaksa jangan ngatur hakim.

“Kalau mobil tidak di jadikan barang bukti ngapain ini orang di sidangkan disini”, ujar majelis hakim tegas.

Jpu memperlihatkan barang bukti berupa poto dalam hp. 222 dus mi. Uang tunai 16 juta gelang emas 5,5 gram. Kalaung emas 3 gram. Gelang 2,8 gram.

Kalung leontin. Hp berbagai merek alat hisap sabu, uang 49 juta totalnya 70 juta.

“Pak jaksa ini perkara apa sih. Dakwaannya apa, Kok ada sabu sabu segala”, ujar Hakim ketua terlihat bingung dengan pernyataan Jaksa Denny mahendra putra SH.

Saksi Agustus superfaeser logistik PT Nissin Food Indonesia melaporkan sese orang yang mencuri, merampok, menggelapkan mi instan food Indonesia.

Mencurinya di Tangerang pak hakim jawab Agus. Yang di rampok apa, yang di rampok mi Nissin milikpt Nissin pak hakim.

Yang di gelapkan apa, yang di gelapkan mi Nissin pak hakim. Yang di curi juga mi Nissin.

Mi Nissin di muat dalam truk fuso long dalam perjalanan ke sumatra. Mobil truknya di jadikan bukti tidak pak jaksa.

Tidak pak hakim. Mobil truk bukan milik terdakwa. Ke 4 terdakwa Irfan rivani. Nasip priyoni, baban miftah farid. Riyan hidayat.

Terdakwa ini adalah joki sopir truk di jerat Pasal 372, 378,kuhp. Jelas tidak ada pasal puncurian dan perampokan dalam perkara ini apa lagi pasal tentang penggunaaan Narmotika.

Pendor atau ekspedisi pengiriman barang cv jaya bersama. Pengiriman ke padang pekan baru dan medan sumatra Pengiriman tahun 2024.

Laporan pendor cv jaya bersama barang di curi di jalan. Barang di curi di daerah Tangerang laporan dari Kemas di Palembang.

Truk fuso long membawa mi instan merk Nissin dengan biaya 22 juta.

Sakai Agus yang bertanggung jawab mobil orang gudang Edy Supefaiser bagian gudang
Majelis hakim menanyakan kedudukan edy di jadikan Sakai tidak.

Menurut jpu edy tidak di jadikan Saksi,” Edi lah yang bertanggung jawab mengirim barang seharga 300 juta yang hilang bersama truk fuso long yang tidak di jadikan barnag bukti/alat bukti kejahatan.

Majelua hakim menanyakan ke sakai Agus Dalam BAP polisi memperlihatkan poto seorang wanita sakai Agus tidak tahu dan tidak kenal.

Keterangan Agus tampak sumir karna saksi tidak tahu siapa pencuri dan pencurinya siapa. Barang tersebut di gelapkan seseorang.

Kemas tidak di jadikan saksi. Sedangkan sopirnya Jiyanto jadi saksi. Majelis hakim perintahkan hadirkan kemas ke persidangan.

Sedangkan keterangan Agus ngenggantung tidak masuk ke perkara.

Saksi Agus datang sidang berikutnya karna kesaksian yang sumur.

Ngenggantung ngambang tidak bisa buat kepastian hukum. Laporan perampokan, pencurian penggelapan ada alat bukti bong sisa sabu sabu terdakwa di jerat pasal 378,372 kuhpidana hadirkan saksi kemal sidang tunnda ujar majelis hakim

(Prayitno)

Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta, postjkt.com

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik 53 jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Turut dilantik pada hari ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Hal ini disebut juga sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

β€œPemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah awak media.

Selain Reforma Agraria, ia menyebutkan pesan Presiden Prabowo Subianto lainnya untuk segera dilaksanakan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia.

β€œYang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar.

Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran.

Laporan : trisno