Minta pada presiden rakyat Prabowo Subianto, berikan pencerahan pada menterinya, kalau bicara jangan adu-domba

Jakarta, postjkt.com.

Pihak LSM dan gabungan Wartawan mendesak pada presiden ucapan Menteri Desa dan Pembanuganan Tertinggal, agar di tinjsu ulang, Jakarta minggu (02/02).

Ungkapan yang di sampaikan melalui vidio potongan 1:00 menit membuat gaduh di ruang maya dan di medsos.

“Kami minta pada pak presiden Rakyat Indonesia Prabowo Subianto, agar ucapan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)”, Kata Samsudin, SH,. MH.

Kata dia, jika kepala desa dan menteri tidak korupsi LSM dan Wartawan tidak didatangin, karena ia korupsi.

Menurut informasi, Dalam vidio yang beredar di dunia Maya, dalam rekaman tersebut, saudara inisial Y, mengungkapkan bahwa LSM lembaga swadaya masyarakat dan wartawan Bodrex.

Menggangu kinerja kepala desa, dan kerap meminta dana sampai satu juta rupiah perdesa.

Lalu ditekankan lagi jika LSM ini mengunjungi 300 desa, dan meminta satu juta perdesa totalnya 300 juta.

Lebih besar dari gaji seorang Mentri Yandri S pungkasnya. Yandri dengan lantang meminta lasung ke penegak hukum ( Fadil Imron).

POLRI dan KEJAKSAAN untuk menangkap LSM dan wartawan Bodrex, yang mempertanyakan DANA DESA dan kinerja kepala desa, karna dianggab mengganggu.

Namun Yandri tidak menjelaskan siapa LSM dan Wartawan Bodrex yang dimaksud, apakah arti “LSM” tersebut seluruh lembaga swadaya masyarakat yang ada, yang mempertanyakan dana desa dan kinerja kepala desa.

Sangat disayangkan seorang sekelas Mentri, menilai LSM dan Wartawan menjadi pengganggu kinerja aparatur desa.

Dengan nada cengengesan dan aura menghina kinerja LSM Yandri dengan bangga, memberi printah Fadil berpangkat jenderal bintang dua, untuk menangkap LSM dan wartawan Bodrex yang mempertanyakan kinerja Kepala desa.

“Sangat bertolak belakang dengan keterangan mantan presiden sebelumnya, yang meminta warga masyarakat Indonesia baik LSM maupun yang disebut wartawan Bodrex”, kata Ramses ketua LSM.

Menurut ia, Untuk mengawasi kinerja kepala desanya masing-masing, jika menemukan kejanggalan laporan ke penegak hukum. Pungkas mantan presiden dua periode.

Sangat bertolak belakang dengan Mentri yang satu ini, sebagai menteri desa tertinggal tapi mental tempe, anak buahnya, dilarang untuk di koreksi, dan dianggab mengganggu kinerja kepala desa.

Menurut Siman Marmata dari mewakili wartawa, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa program dana desa memerlukan peran serta masyarakat dalam pengawasannya agar dapat berjalan optimal.

“Di samping itu, dana desa ini juga dinilai sangat membantu pedesaan untuk dapat menggerakkan perekonomiannya”, katanya Wartawan Siman Marmata.

(Switno red)

Related Posts