Tangerang, PostJktC.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa yang terletak hanya sekitar 500 meter dari Kantor Bupati Tangerang, menjadi sorotan publik. Meski dibangun dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah dan diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, faktanya pelayanan di rumah sakit ini dinilai jauh dari harapan.
Salah satu warga Kecamatan Tigaraksa, Liber, mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang diterimanya saat membawa istrinya berobat ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tigaraksa pada 8 Agustus 2024 lalu.
Menurut pengakuan Liber, saat tiba di IGD, ia sempat menanyakan kepada petugas apakah istrinya bisa dirawat inap. Petugas menjawab bahwa rawat inap memungkinkan, namun dengan biaya mandiri karena layanan BPJS belum tersedia. Demi keselamatan istrinya, Liber menyetujui untuk melakukan rawat inap secara mandiri dan menandatangani persetujuan biaya penanganan dan biaya obat obatan.
Namun, setelah pasien mendapatkan penanganan awal oleh dokter, keluarga diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir rumah sakit. Setelah itu, mereka diberitahu bahwa pasien tidak dapat dirawat inap karena peralatan yang tersedia belum memadai.
“Awalnya kami dijanjikan bisa rawat inap. Tapi setelah ditangani dokter, kami malah diberi alasan bahwa fasilitas tidak memadai. Ini jelas kebohongan dan sangat mengecewakan,” ungkap Liber kepada wartawan PostJktC.com.
Lebih lanjut, dalam proses pembayaran, ditemukan kejanggalan pada kwitansi yang diberikan rumah sakit. Tercantum dalam kwitansi tersebut bahwa seolah-olah pihak rumah sakit yang memberikan uang, bukan menerima. Nama petugas penerima tertulis atas nama Ainul. Hal ini diduga sebagai bentuk mal-administrasi yang harus segera ditindaklanjuti.
Tokoh masyarakat Tigaraksa,H. Purba,SH juga angkat bicara terkait kejadian ini. Ia menilai, RSUD Tigaraksa seharusnya sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai serta petugas yang profesional dalam melayani masyarakat, mengingat besarnya anggaran pembangunan rumah sakit tersebut.
“Pelayanan rumah sakit ini sangat memalukan. Saya mendorong agar dilakukan audit menyeluruh, baik dari segi administrasi maupun fasilitas dan SDM-nya,” tegas Switno.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi wartawan kepada bagian Humas juga tidak membuahkan hasil.(Switno Purba)
