POSTJKT.COM-[sp] Tangerang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran belanja sewa alat internet senilai Rp 99 miliar selama 3 tahun. Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) melaporkan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan ini.
Pasal yang Menjadi Sorotan:
– Pengadaan Internet: AMPD menilai anggaran Rp 33 miliar per tahun untuk pengadaan internet tidak wajar, terutama karena fiber optik adalah investasi jangka panjang yang tidak memerlukan pengeluaran besar setiap tahun.
– Pemenang Tender: Selama tiga tahun berturut-turut, PT Platinum Network Indonesia selalu menjadi pemenang tender, memunculkan dugaan adanya praktik kolusi atau pengaturan tender.
– Markup Harga: AMPD juga menyoroti indikasi markup harga dan duplikasi anggaran untuk pekerjaan yang sama.
Reaksi dari Pihak Lain:
– KPK telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan proses lebih lanjut.
– Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kabupaten Tangerang, Cecep, membantah tuduhan korupsi dan menyatakan bahwa pengadaan internet dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur.
– Cecep juga menjelaskan bahwa anggaran Rp 12 miliar per tahun digunakan untuk memastikan akses internet yang baik bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tuntutan AMPD:
– AMPD meminta KPK melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran tersebut.
– Jika terbukti ada pelanggaran, Kepala Diskominfo dan pihak terkait harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Dikutip dari berbagai sumber Redaksi24co.id.
Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) melaporkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang ke KPK karena dugaan penyalahgunaan anggaran belanja sewa alat internet senilai Rp 99 miliar selama 3 tahun. Mereka juga menyoroti proses tender yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.
Dalam kasus ini, AMPD menuding adanya mark-up harga dan pengulangan pekerjaan yang sama dalam proyek tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini menjadi sorotan publik dan mendorong dilakukannya investigasi lebih lanjut oleh KPK .
Dalam berita terkait, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang mengharapkan tidak ada lagi aksi demo .
Sampai dengan diterbitkannya berita Kepala Dikomimfo kabupaten Tangerang, belum dapat dihubungi tim postjkt.com. Alasan sekuriti sedang ada diluar.
Red.SP
