Postjkt.com-TANGERANG Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang berlangsung panas dan diwarnai aksi bakar ban. Mahasiswa menolak tunjangan rumah DPRD dan mengecam brutalitas aparat kepolisian. Mereka juga menuntut, Menuntut jaminan kebebasan berpendapat tanpa represif. Mendesak penghentian brutalitas aparat dan pendekatan humanis. Menghapus tunjangan rumah maksimal atau membatasinya hingga Rp 15 juta. Masa aksi juga menuntut, Β pengusuta tuntas kasus brutalitas polisi, khususnya kematian pelajar Andika Lutfi Falah.
Menolak kebijakan yang tidak pro rakyat. Massa aksi kecewa karena Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang tidak menemui mereka, meskipun ada informasi bahwa wakil ketua tersebut berada di dalam gedung. Mereka bahkan menulis slogan seperti “DPR Pengkhianat Rakyat” dan “Usut Tuntas Andika” di tembok gedung DPRD. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menemui massa aksi dan menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 masih berlaku, sehingga tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan maupun anggota DPRD masih dibayarkan. Namun, penjelasan ini tidak memuaskan mahasiswa dan akhirnya membakar ban bekas di depan gedung dewan.
Masa demonstran daneLSMΒ
Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin, akan berkomunikasi dengan unsur pimpinan terkait tuntutan massa aksi yang meminta penghapusan tunjangan bagi anggota dewan. Astayudin berpendapat bahwa persoalan ini harus dikonsultasikan dengan pihak pusat karena terkait dengan peraturan pemerintah pusat. Sebagai Kader Gerinda Astayudi akan menyampaikan tuntutan masyarakat kepusat. Astayudin akan berkomunikasi dengan unsur pimpinan untuk membahas tuntutan massa aksi
Astayudin jugaa berpendapat bahwa persoalan ini harus dikonsultasikan dengan pihak pusat karena terkait dengan peraturan pemerintah pusat.
Massa aksi memberikan waktu tujuh hari untuk menanggapi tuntutan mereka, dan akan memantau hasilnya. Astayudin menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah .
