RESPONDEN adalah penduduk yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Jajarta, postjkt.com

RESPONDEN adalah penduduk yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikahh7

KERANGKA SAMPEL adalah nomor telepon responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka
dalam survei yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2011 hingga Mei 2022.

SAMPEL sebanyak 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple random sampling
dari 10.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel.

STRATIFIKASI dilakukan pada aspek jenis kelamin responden dan populasi provinsi.

PENGUMPULAN DATA dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner yang dilakukan
oleh enumerator terlatih sebagai akibat dari kondisi kasus Covid-19 yang mulai meningkat di
beberapa daerah.

PENGAMBILAN DATA dilakukan pada tanggal 15-29 JUNI 20
Tingkat Kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95% dengan
Margin of Error sebesar 2,9%.

Quality Control dilakukan dengan aplikasi dan respondents check pada 30% responden untuk setiap enumerator.

Kualifikasi minimal surveyor adalah mahasiswi yang pernah melakukan
survei serupa.

Pilihan jawaban didiktekan satu per satu sehingga responden memahami
pertanyaan dan pilihan jawabannya.

Supervisi dilakukan secara berlapis oleh koordinator wilayah, dan peneliti.
Secara umum peristiwa sosial politik sepanjang 3 bulan terakhir tidak bisa
dilepaskan dari dinamika popularitas dan akseptabilitas para tokoh.

Sebagai contoh adalah sosok Ridwan Kamil yang mengalami peningkatan
popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas yang cukup signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari pemberitaan yang masif dan menyedot simpati publik
sehingga suka tidak suka.

Mengakibatkan akseptabilitas Ridwan Kamil menjadi yang tertinggi (82,6%) dan elektabilitasnya naik hingga 7,3% di

posisi 4 besar pada skenario elektabilitas 14 nama tokoh.

Ganjar Pranowo sementara ini mendapat dukungan tertinggi pada skenario elektabilitas terbuka, elektabilitas 14 nama, 10 nama, 7 nama, 5 nama dan 3 nama 22

Dari sisi skenario elektabilitas pasangan, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan
Prabowo Subianto memperoleh dukungan yang beragam.

Bergantung dari pasangan masing masing dan lawan yang dihadapi.

Ganjar Pranowo memperoleh dukungan paling tinggi jika berpasangan dengan
Ridwan Kamil (37,2%) di susul Ganjar-Sandi (31,6%) dan Ganjar-Erick Thohir
(30,2%).

Anies Baswedan paling tinggi jika berpasangan dengan AHY (30,5%) disusul Anies๏ฟพErick Thohir (25,2%) dan Anies-Puan (22,2%).

Sementara Prabowo Subianto paling tinggi jika berpasangan dengan Airlangga Hartarto (27,1%) disusul Prabowo-Puan (24,1%).

Airlangga Hartarto tampak belum mendapat terlalu banyak dukungan menjadi

presiden walau dipasangkan dengan Ridwan Kamil sekalipun (12,9%).
Ganjar banyak dipilih oleh :

Pemilih di wilayah Jatejaya dan Indtim serta pemilih pedesaan.
Pemilih usia muda / GenZ, Pemilih berpendidikan rendah. Pemilih suku Jawa, Batak dan Tionghoa. Pemilih selain Islam, Pemilik bermedsos, pemilih Jokowi 2019.

Konstituen PDIP, GOLKAR, NASDEM, PSI dan PKB. Prabowo banyak dipilih oleh :
Pemilih Wilayah Banjabar, Kalsula dan Indtim.

Pemilih tua, pemilih ekonomi atas. Pemilih suku Sunda dan Madura. Pemilih tidak bermedsos. Konstituen GERINDRA dan DEMOKRAT.
Anies Baswedan banyak dipilih oleh: Pemilih sumatera, banjabar dan kalsula serta pemilih perkotaan.

Pemilih pria, pemilih Islam. Tamatan perguruan tinggi. Pemilih suku Betawi dan Minang. Konstituen PKS, GELORA dan DEMOKRAT.

Secara umum Pulau Jawa sebagai episentrum politik Indonesia terbagi dalam dua peta. Banjabar yang dikuasai bersama oleh Prabowo, Anies Baswedan,
Ridwan Kamil & Ganjar Pranowo serta Jatejaya yang dikuasai secara mutlak oleh Ganjar Pranowo.

PDIP tampaknya harus bekerja ekstra keras jika ingin mengusung Puan
Maharani, sebab 54,8% konstituen PDIP sendiri memilih Ganjar Pranowo,
sementara yang memilih Puan Maharani baru 4,6%.

Nasdem yang baru saja merilis 3 nama bakal calon presiden tampaknya sudah
berada pada jalur yang tepat mengingat 48,0% konstituennya memilih Ganjar
Pranowo dan 17,3% memilih Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo sendiri punya pekerjaan rumah untuk menguatkan basis diluar kandangnya (Jatejaya) khususnya pemilih luar jawa dan pemilih perkotaan.

Asumsi yang selama ini berkembang bahwa Ganjar Pranowo adalah capres
medsos tidak sepenuhnya benar. Karena ada 25,8% pemilih tidak bermedsos
yang juga memilih Ganjar Pranowo.

Prabowo Subianto punya pekerjaan rumah untuk menguatkan dukungannya diwilayah jatejaya (Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur). Anies Baswedan perlu menguatkan basis pemilihnya di wilayah Jatejaya, pemilih pendidikan rendah, pemilih pedesaan dan pemilih tidak bermedsos

Rwd ,irwan s postjkt.com

Maretta Dian Arthanti, mengakui merasa terpanggil untuk angkat bicara, sebagai wakil rakyat harus memiliki kepekaan untuk dapat meresponi suara masyarakat

Jakarta, postjkt.com

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022, dan saat ini sekolah sudah mulai proses belajar mengajar.
Bagi orang tua murid yang memiliki pengalaman mendaftarkan anak nya masuk ke Sekolah Negeri, pasti sudah mengerti betul proses yang harus dilalui agar dapat diterima masuk di Sekolah Negeri melalui 4 (empat jalur) yaitu :
1. zonasi (50%),
2. prestasi (30%),
3. afirmasi (15%),
4. pindahan orang tua (5%).
Banyak nya keluhan masyarakat atas kegiatan PPDB 2022, Anggota DPRD di Komisi II, Banten. Maretta Dian Arthanti, mengakui merasa terpanggil untuk angkat bicara, sebagai wakil rakyat harus memiliki kepekaan untuk dapat meresponi suara masyarakat agar apa yang dibutuhkan mereka dapat terjawab.
โ€œTidak sedikit laporan masyarakat yang masuk kepada kami, bahwa Seperti tahun-tahun sebelumnya PPDB ini masih saja menimbulkan banyak permasalahan,โ€ ungkap Meretta kepada awak media ini Selasa (12/7/2022)
Adapun laporan masyarakat itu kata Maretta, Banyak keluhan masyarakat yang merasa proses penerimaan yang berjalan, katanya tidak transparan dan banyak celah jalur belakang (titipan) akhirnya menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidak adilan pada penerimaan siswa yang ada.
โ€œSaya yakin sekali bahwa dalam konteks ini sistem PPDB pun dibuat sedemikian rupa agar dapat mencapai rasa keadilan bagi siapa saja,โ€ ia pun menegaskan, Harus ada rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi, baik pihak sekolah terkait dan pihak dinas pendidikan, pemangku kewenangan (pejabat daerah) dan orang tua murid untuk dapat mencapai rasa keadilan yang diharapkan,โ€ tutur wanita sebagai anggota dewan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Maretta juga menyerukan bahwa setiap sistem yang ada harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada.
โ€œSangat menolak praktik titipan, walau dengan alasan untuk membantu masyarakat miskin atau alasan apapun,โ€ imbuh nya.
Ia mengingatkan, Sikap penolakan atas adanya indikasi siswa dan siswi baru yang masuk melalui jalur Nepotisme, (titipan) tentu perlu nya dilakukan penguatan pada fungsi pengawasan agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, โ€œKalau saja informasi benar adanya, Apa jadinya, kenapa bisa pengawas juga terlibat dalam praktik yang merusak sistem?โ€ ungkap ibu Maretta.
Maretta menyayangkan tidak ada nya azas perubahan dari tahun ke tahun kendala PPDB ini masih selalu ada pada permasalahan yang sama,โ€Pemerintah harus memberikan solusi untuk segeralah menekan permasalahan yang muncul. Sistem PPDB tahun depan akan lebih baik, tentu harus adanya transparansi,โ€ tukas nya.
Menurut Maretta, seharus nya pihak Dinas pendidikan yang terkait dapat melayani masyarakat di tiap jalur, dapat mengakses dan mengetahui alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
โ€œPara calon siswa yang mendaftar di setiap sekolah harus nya dapat penjelasan mengapa mereka tidak dapat lolos atau diterima di sokalah itu, apakah karena ada siswa yang lebih sesuai atau layak untuk diterima. kalau ada penjelasan maka masyarakat bisa menerima dan tidak menimbulkan kecurigaan apalagi dari celah adanya oknum, โ€Bermain Belakang,โ€ ujar ibu Maretta.
Maretta juga meminta agar siswa yang tidak lolos sistem PPDB di Sekolah Negri, tentu perlu perhatian khusus karena dari keluarga yang kurang mampu, selayaknya untuk diberi subsidi agar anak โ€“ anak itu dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
โ€œSebagaimana kita ketahui, bahwa keberadaan sekolah swasta juga memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam memajukan dan mencerdaskan anak bangsa, Sehingga sekolah swasta bisa bersama โ€“ sama dengan pemerintah menunjukkan rasa tanggungjawab moral nya dengan memberi beasiswa terhadap anak yang kurang mampu,โ€sambung nya
Selain membenahi sistem dan pengawasannya, dia menjelaskan pentingnya pembekalan edukasi oleh pemerintah, khususnya kepada orang tua murid mengenai alternatif lain yang diambil jika anak mereka tidak lolos PPDB.
โ€œuntuk sekolah swasta, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi kepada siswa, contoh nya bisa mendapatkan keringanan uang sekolah. Selain itu, ada juga program kejar paket C gratis yang bisa dijadikan sebagai alternatif lain, jika tidak lolos PPDB,โ€ terang wanita jebolan Alumnus Unika Soegjipranata tersebut.
Diakhir Maretta berharap, semoga Ke depannya, โ€œsaya berharap agar semua bisa menjalankan PPDB selanjutnya dengan transparan, adil, jujur, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Seraya ia berkata, โ€œMari ciptakan sistem PPDB yang adil untuk semua.โ€ tandas nya.ย (supriyadi

Saat meninjau KA Bandara YIA, Menhub

Yogyakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat untuk menggunakan Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

โ€œSaya mengajak masyarakat untuk menggunakan Kereta bandara YIA. Angkutan massal ini dibangun pemerintah untuk memudahkan dan mempercepat pergerakan masyarakat dari dan menuju bandara,โ€ ujar Menhub, Sabtu (9/7), saat meninjau Kereta Bandara YIA.

Waktu tempuh Kota Yogyakarta-Bandara YIA mencapai sekitar 90 menit menggunakan kendaraan darat. Jika menggunakan KA Bandara YIA, waktu tempuhnya hanya sekitar 40 menit.

Masyarakat hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000 untuk satu kali perjalanan kereta. โ€œJadi selain lebih cepat, juga tarifnya relatif terjangkau,โ€ tutur Menhub.

Saat meninjau KA Bandara YIA, Menhub sempat menyapa dan berbincang dengan sejumlah penumpang kereta bandara. Menhub mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan angkutan massal ini.

Lebih lanjut, Menhub juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan di tengah kasus Covid-19 yang mulai meningkat.

โ€œSatgas Covid-19 telah menerbitkan SE terbaru dimana masyarakat yang akan melakukan perjalanan tidak diwajibkan tes antigen atau PCR jika telah melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster),โ€ kata Menhub.

Menhub mengimbau kepada masyarakat yang belum booster, untuk segera mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh dan juga agar dapat melakukan perjalanan tanpa harus melakukan tes antigen/PCR.

โ€œKami akan segera terbitkan SE Kemenhub, menindaklanjuti dari terbitnya SE Satgas Covid-19, dan mulai berlaku pada 17 Juli 2022,โ€ ucap Menhub

LSM Kompak dan LSM Seroja juga menyoroti adanya kejanggalan penunjukan perusahaan lain selain pemenang lelang.

Kabupaten tangerang postjkt.con, Selain menyikapi belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait revitalisasi proyek pembangunan pasar Kronjo, aliansi LSM Kabupaten Tangerang yang diantaranya LSM Kompak dan LSM Seroja juga menyoroti adanya kejanggalan penunjukan perusahaan lain selain pemenang lelang.
โ€œKami menyoroti adanya perusahaan lain selain pemenang tender yang muncul sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan,โ€ kata Retno Ketua Aliansi LSM Kabupaten Tangerang, yang juga ketua LSM Kompak kepada wartawan.
Dia mengatakan, sejak awal pembangunan pasar Kronjo memang terus mencuat, mulai dari hilangnya kontruksi besi eks bangunan pasar lama, hingga berujung pelaporan ke Kepolisian, sampai pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang hingga banyaknya pedagang yang mengeluh karena TPS dibuat secara asal โ€“ asalan.
โ€œKami dari aliansi LSM kaan segera melayangkan surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena patut kami duga bahwa perusahaan pemenang tender kurang memiliki kapasitas dalam melaksanakan pembangunan proyek pasar Kronjo,โ€ terang Retno.
Sementara ketua LSM Seroja Taslim Wirawan berharap agar Perumda Pasar mengevaluasi kinerja pengembang, dirinya juga sangat mirip bila mendengar curhatan pedagang Pasar Kronjo, yang saat ini merugi terus, apalagi pedagang yang menempati TPS.
โ€œKami dari aliansi LSM segera melakukan Action, bahkan seharusnya sebelum membangun IMB itu harus ada, sekarang faktanya proyek pembangunan pasar Kronjo belum ada IMB,โ€ terangnya.
Sebelumnya pernah diberitakan, Proyek pembangunan revitalisasi pasar Kronjo diduga belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, hal tersebut dikatakan ketua LSM Kompak Retno Juarno kepada wartawan, Selasa (12/7/2022) saat dihubungi.
Menurut Retno, sebagai perusahaan tentunya harus mentaati seluruh peraturan yang ada di Kabupaten Tangerang, tentunya sebelum melakukan aktivitas pembangunan, harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu.
โ€œKami akan segera melayangkan surat kepada dinas terkait, terkait proyek revitalisasi pasar Kronjo,kabupaten tangerangโ€ kata Retno.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dalam pembangunan pasar tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Penjualan narkotika yang beroperasi di balik jeruji LP Nusakambangan

JAKARTA, postjkt.com.

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali mengungkap bisnis penjualan narkotika yang beroperasi di balik jeruji LP Nusakambangan. Kali ini yang dicokok adalah Syafrudin alias Isap alias Kapten. Tim BNN yang dipimpin Direktur Narkotika Alami BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto, tiba di kota Cilacap Jawa Tengah Jumat (10/6) pukul 10.00 WIB.Sebelumnya sudah ada tim yang lebih dulu tiba di kota Cilacap dan berhasil mengamankan istri Kapten, Dewi, pada Kamis (9/6) saat akan menyebrangi dermaga hendak menjenguk suaminya di LP Narkotika Kelas II A Nusakambangan. Kapten diketahui sebelumnya adalah rekan sekamar Hartoni, narapidana yang ditangkap BNN pada Maret lalu dengan kasus yang sama. yakni Bandar narkotika yang mengendalikan penjualan dari penjara. Kasus Hartoni beberapa waktu lalu juga menyeret nama Kepala LP Narkotika Kelas II A, Marwan.

Diamankannya Kapten merupakan hasil pengembangan penyidikan BNN setelah ditangkapnya Hartoni. Menurut Benny Mamoto, banyak bukti yang memberatkan Kapten. โ€œJadi dia ditangkap karena kasus narkoba di beberapa anggota jaringan yang sudah ditangkap BNN sebelumnya. Termasuk kasus Hartoni. Dalam kasus ini, Hartoni mengaku barang yang didapatnya berasal dari Kapten,โ€ beber polisi dari Sulawesi Utara ini.

Selain ditangkap karena kasus narkoba, Kapten juga terjerat dalam kasus money laundry. โ€œDia juga adalah bandar narkoba berkelas internasional. Ada beberapa bukti yang menyebutkan dia sering membeli mata uang dollar untuk membayar narkoba,โ€ papar Mamoto, tadi malam.

Red postjkt

Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi baik di dalam negeri maupun luar negeri

Jakarta โ€“ Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi baik di dalam negeri maupun luar negeri di Masa Pandemi Covid-19, yang mulai berlaku pada 17 Juli 2022.
โ€œSE Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan luar negeri pada masa pandemi Covid-19,โ€ demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Minggu (10/7).
Untuk perjalanan dalam negeri, Kemenhub menerbitkan sebanyak 4 (empat) SE yaitu: SE No. 68 (transportasi laut), SE No. 70 (transportasi udara), SE No. 72 (perkeretaapian), SE No. 73 (transportasi darat). Sementara untuk perjalanan luar negeri, Kemenhub menerbitkan sebanyak 3 (tiga) SE yaitu: SE No. 69 (transportasi laut), SE No. 71 (transportasi udara), dan SE No. 74 (transportasi darat).
Adapun secara umum yang diatur di dalam SE tersebut yakni, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen;
2) PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site saat keberangkatan;
3) PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
4) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid19;
5) PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; atau
6) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Aturan ini dikecualikan untuk: khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan, dan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Sedangkan, secara umum yang diatur untuk perjalanan luar negeri, diantaranya yaitu:
ยท Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) di :
1. 16 Bandara Internasional, yakni: Bandara Soekarno Hatta (Banten): Juanda Jawa, Timur: Ngurah Rai, Bali; Hang Nadim, Kepulauan Riau; Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau; Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat; Kualanamu, Sumatera Utara; Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Sultan Iskandar Muda, Aceh (hanya untuk program Haji); Minangkabau, Sumatera Barat (hanya untuk program Haji); Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan (hanya untuk program Haji); Adisumarmo, Jawa Tengah (hanya untuk program Haji); Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan (hanya untuk program Haji); dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur (hanya untuk program Haji).
2. seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia, dan
3. 8 (delapan) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni: Aruk, Kalimantan Barat; Entikong, Kalimantan Barat; Motaain, Nusa Tenggara Timur; Nanga Badau, Kalimantan Barat; Motamasin, Nusa Tenggara Timur; Wini, Nusa Tenggara Timur; Skouw, Papua; dan Sota, Papua.
โ€œKami telah mengkoordinasikan kepada seluruh operator prasarana maupun sarana transportasi untuk bersiap melakukan penyesuaian dengan aturan yang akan mulai diberlakukan pada 17 Juli 2022 mendatang,โ€ tutur Adita.
Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19, masyarakat diimbau untuk tetap waspada menghadapi pandemi Covid-19 dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan terutama menggunakan masker, serta segera mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh dan agar dapat melakukan perjalanan tanpa harus melakukan tes antigen/PCR.

Idul Adha, Ketua KPK H. Firli Bahuri ; Momentum Baik Bagi Kebangkitan Umat Melawan Prilaku Koruptif

Jakarta, postjkt.com

Syukur Alhamdulillah, Hari Raya Idul Adha 1443 H yang telah ditetapkan pemerintah pada Minggu 10 Juli 2022, dapat kembali kita rayakan bersama bukan hanya bagi kaum muslim, namun juga segenap umat beragama di tanah air.

Perayaan Idul Adha atau hari raya kurban bukan sekedar kegiatan yang menjadi rutinitas tahunan, apalagi hanya dianggap sebagai ceremony keagamaan semata, namun Idul Adha adalah ritualitas sekaligus aktualitas religi yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan dan tauldan yang baik, bagi segenap umat manusia serta alam semesta.

Nilai-nilai kehidupan dan tauladan baik bagi segenap umat manusia beserta alam semesta ini, dapat dipetik dari hikmah Idul Adha yang tak lepas dari peristiwa penting, yakni sejarah keluarga Nabi Ibrahim AS yang ANTIKORUPSI, akar diperintahkannya ibadah haji dan kurban oleh Allah SWT.

Jika ditelaah dan dicermati dengan seksama, kisah keluarga Nabi Ibrahim AS ini memiliki esensi, nilai-nilai serta tauldan baik bagi segenap bangsa-bangsa di dunia khususnya Indonesia, dalam memerangi perilaku koruptif dan kejahatan korupsi yang menjadi persoalan umat manusia sejak dulu hingga masa kini, ujar ketua KPK H. Firli Bahuri Minggu 10/7/22

Lebih lanjut Firli menuturkan bahwasanya dirinya teringat cerita Nabi Ibrahim Alaihis Salam (AS) dan Ismail AS, kisah 25 nabi yang diceritakan ayah-ibu sewaktu ia kecil, sebagai dongeng penghantar tidur, dimana kisah menakjubkan ini, masih kuat melekat dalam benak dan ingatan saya.

Kisah kerelaan luar biasa Nabi Ibrahim AS dan istrinya Siti Hajar serta buah hati mereka, Ismail AS, seyogianya menggugah lebih tinggi sisi-sisi kemanusiaan kita sebagai hamba-NYA agar senantiasa ikhlas, patuh serta istiqomah menjalankan kewajiban dan menjauhi seluruh larangan-NYA.

Ingat, keluarga kecil Ibrahim AS tidak pernah sekalipun melakukan korupsi, termasuk disaat-saat krusial bagi kehidupannya, yakni sewaktu menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembelih Ismail sang buah hati.

Bisa saja Nabi Ibrahim AS, istrinya Siti Hajar dan buah hati mereka Ismail AS, mengkorupsi perintah tersebut, mengingat selain mereka, tidak ada 1 manusiapun yang mengetahui takdir ini. Terlebih lagi setan yang terkutuk kala itu, sangat getol menggoda ketiganya.

Tidak terhasut dengan bujuk rayu setan, Nabi Ibrahim AS yang keukeuh melaksanakan perintah Allah SWT, melempari makhluk kekal neraka tersebut dengan batu sebanyak 7 kali di sekitar Jumrah Aqabah.

Setan yang belum menyerah, lantas merayu Siti Hajar, isteri Ibrahim AS, untuk membujuk suaminya agar tidak menyembelih putera mereka, Ismail AS. Setan membisikkan bahwa perintah tersebut adalah kekejian yang jelas dapat membunuh ismail tercinta. Bukannya terhasut, Siti Hajar malah melempari setan dengan batu sebanyak tujuh kali di Jumrah Wustha.

Setan yang semakin kesetanan kemudian melakukan upaya terakhir, yakni membujuk Ismail AS agar tidak mau dikorbankan ayahnya dengan cara disembelih. Namun, Ismail AS yang memiliki sifat dan perilaku anti koruptif, tepat melempari setan dengan batu sebanyak tujuh kali di Jumrah Ula.

Keyakinan, keteguhan dan kerelaan luar biasa keluarga Nabi Ibrahim AS dijawab Allah SWT. Pisau untuk menyembelih Ismail AS mendadak tumpul meski berulangkali di asah. Kisah ibrahim menyembelih Ismail lalu diganti berkurban seekor hewan sembelihan, seperti termakjub dalam surat Ash-Shaffat Ayat 107: ูˆูŽููŽุฏูŽูŠู’ู†ูฐู‡ู ุจูุฐูุจู’ุญู ุนูŽุธููŠู’ู…ู
wa fadainฤhu biลผib-แธฅin ‘aแบ“ฤซm yang artinya “Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

Tidak sedikit nilai-nilai dari tauladan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim AS, tentang teguhnya sebuah tekad, keyakinan, keikhlasan serta kerelaan luar biasa yang sejatinya dimiliki oleh setiap manusia, untuk menangkal semua bujuk rayu dan godaan setan agar kita berperilaku koruptif dan berani melakukan korupsi, kejahatan kemanusiaan.

Jelas, tauladan yang diberikan keluarga Nabi Ibrahim AS dan keutamaan Idul Adha, adalah momentum baik bagi kebangkitan umat melawan rasa tamak serta berperilaku koruptif, yang seyogianya kita mulai dari diri sendiri.

Dalam kacamata penanganan korupsi, tauladan kisah keluarga Nabi Ibrahim AS ditambah trisula strategi pemberantasan korupsi KPK yaitu pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk mindset dan culture set baru anti korupsi, pendekatan pencegahan yang tujuan utamanya menghilangkan kesempatan dan peluang untuk korupsi, dan pendekatan penindakan di mana ketiganya adalah core business KPK dalam pemberantasan korupsi serta dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan sustainable, adalah resep yang pas untuk mengentaskan kejahatan korupsi di bumi pertiwi.

Apalagi melihat tingginya animo serta dukungan segenap komponen bangsa kepada KPK, kami yakin, Insya Allah menjadi solusi terbaik agar Indonesia cepat terlepas dari laten korupsi yang menggurita di negeri ini.

Jangan lupa, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tapi juga termasuk kejahatan kemanusiaan dunia karena telah masuk sampai fase berjejaring, dimana dampak destruktifnya pada setiap tatanan kehidupan umat manusia, dapat meluluh lantakkan peradaban manusia. Harus diakui, kejahatan sangat hebat karena dapat dilakukan secara sistimatik, terstruktur dengan dampak sistemik.

Dari penelitian dan data empiris menyebutkan korupsi terbukti dapat menciptakan fantasi, mendorong kreativitas calon-calon koruptor untuk beradaptasi, berinovasi, dan memodifikasi modus-modus baru kejahatan korupsi, agar tidak terungkap apalagi tertangkap saat mereka beraksi.

Kita sebagai bagian dari umat manusia, seyogianya senantiasa waspada, mawas diri, saling mengingatkan serta menguatkan satu dengan lainnya, agar tidak tergoda apalagi larut dan tenggelam ke dalam surga fatamorgana korupsi yang dihembuskan saitan terkutuk. Ingat, dosa korupsi dunia-akhirat, bukan hanya bagi pelakunya, namun bagi siapa saja yang ikut turut serta menjadi bagian atau makan uang kejahatan korupsi.

Ibadah kurban seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk memenggal sifat-sifat binatang yang sejatinya ada namun terpendam dalam diri setiap manusia, yakni sifat tamak.

Mirip seperti binatang, sifat tamak manusia akan menjadi tabiat sehingga kita sudah tidak mampu lagi mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu. Berperangai layaknya se-ekor tikus yang rakus, manusia yang memiliki tabiat tamak, tentunya memiliki perilaku koruptif, tidak akan puas dengan apa yang ada, selalu kurang terhadap apa yang telah dimiliki.

Bukan penyembelihan hewan kurban kambing ataupun sapi yang menjadi esensi dari perayaan Idul Adha, Hari Raya Kurban. Keikhlasan, pengorbanan dan konsistensi untuk tidak korupsi seperti di contohkan keluarga ANTIKORUPSI Nabi Ibrahim AS, sejatinya adalah esensi dari makna keutamaan Idul Adha dan berkurban yang sepatutnya kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, mari kita rayakan Hari Raya Kurban dengan Semangat ANTIKORUPSI pungkas Firli seraya mengucap salam.

mangapul/postj

ALIANSI AKSI SEJUTA BURUH CABUT UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Jakarta/ postjkt.com- Dengan mengabaikan asas keterbukaan itu maka Materi Muatan UU Cipta Kerja ini banyak melanggar kaidah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana materi-materi muatannya di antaranya mengabaikan asas pengayoman, asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan di mana setiap Materi Muatan Peraturan | Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan dan rasa keadilan sehingga menciptakan ketenteraman dalam masyarakat. Akibat proses pembentukan UU yang banyak melanggar asas sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pekerja/buruh

https://youtu.be/5crR5GTec_4

merasakan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing)

 

dan ancaman PHK yang setiap saat menghantuinya serta aturan yang menurunkan standar

 

kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan,

 

keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial.

https://youtu.be/Edcyn_BrMUs

Di samping itu UU Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mulai dari perencanaan dan penyusunannya tidak melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan ini artinya tidak terjadi proses komunikasi, konsultasi, musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat

 

(19) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Demikian juga halnya UU Omnibus Law Cipta Kerja telah mengabaikan UU No. 21

 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) & (2), pasal 25 ayat (1) & (2), pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi

https://youtu.be/X4XRacqNRJ4

memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan dalam mewakili pekerja/buruh dalam LKS Tripartit. Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan draft/naskah RUU Cipta Kerja padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya yang artinya juga pasti mempengaruhi kesejahteraan

https://youtu.be/KEwOwjIloX8

rakyat secara umum.

 

Dari uraian di atas, ALIANSI AKSI SEJUTA BURUH CABUT UU OMNIBUS LAW

 

CIPTA KERJA menuntut Pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Omnibuslaw Cipta

https://youtu.be/u8X3rGpNVhk

Kerja No. 11 tahun 2020. Bila tuntutan ini dikabulkan maka SP/SB siap berdialog secara konstruktif dari awal untuk ikut serta menyempurnakan Kebijakan Nasional tentang Ketenagakerjaan baik yang akan diatur dalam sebuah UU maupun aturan-aturan

turunannya.

Red supriyasi irwan s postjkt

 

 

 

 

Rencana Aksi Unjuk Rasa Akbar Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta/ postjkt.com

Allansi Aksi Sejuta Buruh CabutUU Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Hingga sekarang, Aliansi ini telah diikuti lebih dari 40 Organisasi Buruh mulai dari, Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja tingkat perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dan lain-lain di Seluruh Indonesia.

Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena Pemerintah maupun DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog-baik sebelum dan sesudah disahkannya UU tersebut-yang telah dilakukan oleh berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta.

Hal ini malahan direspons dengan men-sah-kan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (PPP) sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi yang timbul dari banyak komponen masyarakat.

Karenanya bisa dikatakan bahwa Pemerintah bersama DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU tersebut.

Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatik terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangatcepat.

Bila kita menyimak Putusan MK tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin UU ini menjadi Konstitusional, bahkan setelah revisi UU PPP disahkan kecuali diulang dari awal sejak mulai perencanaan dan penyusunannya.

Salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam UU PPP.

Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk SP/SB sebagai representasi pekerja/buruh dalam proses pembentukannya.

Secara gambling UU Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar Pasal 5 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan. Sehingga sebagai pihak terdampak langsung dalam hal ini pekerja/buruh tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draft/naskah maupun saat pembahasan di DPR.

Red supriyadi -postjkt

Pusatpelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, kota Jakarta Pusat

Kota JAKARTA- postjkt.com

Kasus Covid-19 di Indonesia kembali naik. Karenanya, Presiden Joko Widodo kini kembali meminta masyarakat memakai masker baik di dalam dan di luar ruangan.

Hal tersebut dia ungkapkan usai pelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, kota Jakarta Pusatpelaksanaan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, kota Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2022).

“Saya juga Ingin mengingatkan kepada kita semua, Covid-19 masih ada, oleh sebab itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan,” kata Jokowi.

Dia juga meminta agar pemerintah daerah khususnya di kota-kota besar dengan mobilitas yang tinggi untuk menggencarkan kembali vaksinasi booster agar wabah Covid-19 di Indonesia bisa tetap terkendali.

“Saya masih mengingat lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kota kabupaten dan provinsi serta TNI dan porli untuk terus melakukan vaksinasi booster, karena memang ini diperlukan,” ucap dia.

Pemerintah melaporkan, hingga Sabtu (9/7/2022) pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis pertama yaitu sebanyak 201.731.197 orang atau 96,86 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua sebanyak 169.330.480 orang atau 81,31%.

Kemudian, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat yaitu 51.784.125 orang atau 24,86%.

Sedangkan untuk kasus Covid-19, Per Sabtu (9/7) pukul 12.00 WIB, ada 2.705 kasus positif dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.108.729, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Red / postjkt