POSTJK.COM |Tangerang β Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui perangkat daerah terkait menegaskan bahwa seluruh proses pencairan dana proyek pembangunan tahun anggaran 2025 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ini sekaligus menepis tudingan adanya pencairan dana 100 persen pada proyek yang belum selesai atau βmangkrakβ hingga Januari 2026. Mengenai adanya pekerjaan yang masih berjalan melampaui tahun anggaran (menyeberang tahun), hal tersebut dimungkinkan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa, asalkan menempuh mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan (adendum waktu) dengan konsekuensi denda keterlambatan bagi kontraktor. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan monitoring ketat terhadap…
Baca Lebih Lanjut
SEJUMLAH MAHASISWA KABUPATEN TANGERANG, MENUNTUT PENGHAPUSAN TUNJANGAN DPR DAN COPOT KAPOLRI?
POSTJKT.COM, Tangerang Sabtu 30 Agustus 2025, Mahasiswa Kabupaten Tangerang melakukan demo di depan Kantor Dewan Kabupaten Tangerang Sabtu 30 Agustus 2025, untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut pemerintahΒ menjawab beberapa permasalahan.Β Dalam orasinya Sabtu petang hari ,Β kamisΒ bulan September akan melakukan aksi kembali, menuntut penghapusan tunjangan DPR , Menuntut Kapolri Sigit Sulastiwo dicopot, Reformasi DPR dan Lembaga Kepolisian. Beberapa organisasi mahasiswaΒ dan LSMΒ yang terlibat dalam aksi demo ini antara lain . – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang*: Mereka menuntut reformasi DPR dan Lembaga Kepolisian – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tangerang. – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)…
Baca Lebih Lanjut
Wow…BPK menemukan? ATM OKNUM PEGAWAI MENJADI TEMPAT PENAMPUNGAN DANA Siluman??
POSTJKT.COM// BANTEN TANGERANG- Kasus dugaan penyalahgunaan dana di LPPL Radio Swara Tangerang Gemilang (RSTG) cukup serius, menurut salah salah LSM di kabupaten Tangerang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024, ditemukan bahwa RSTG menerima dana dari APBD sebesar Rp1.040.995.400, namun juga menerima pembayaran dari instansi lain untuk jasa iklan, talkshow, dan podcast yang tidak tercatat sebagai pendapatan daerah. Menurut Asmudi ketua LSM Poin-poin penting dalam dugan kasus ini ” yang dianggap perlu perhatian dari dinas terkait seperti Kejaksan dan penegak hukum lainnya. Dana tidak tercatat: Total dana yang tidak tercatat sebagai…
Baca Lebih Lanjut
DANA BOS 0,5 MILYAR DISLEWENGKAN KEPALA SEKOLAH???
Banten, POSTJKTC. COM, Penampakan wajah suram SMA 10 KABUPATEN TANGERANG, menunjukkan citra sangat memprihatinkan dimana cat tembok dan cat pagar sudah usang dan mengelupas begitu juga dengan penampakan atap genting ruang kelas yang sudah mulai pada ambruk karna kurangnya pemeliharaan. Tidak hanya papan nama sekolah cat tembok bangunan sekolah juga terlihat usang, menampakkanΒ cat dinding bangunan sudah terkelupas. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait bidang sapras dan laporan dari kantor cabang dinas, memperburuk keadaan sekolah. Saat ditemui di ruang kerjanya, kepala sekolah yang biasa dipanggil Pak Ayi. Mengakui bahwa dana pemeliharaan sekolah pertahun hampir mencapai 0,5 Milyar rupiah ”c… Dengan…
Baca Lebih Lanjut
Hasil Laporan Keuangan /Audit BPK, Kabupaten Tangerang, DIRAGUKAN LSM KsatriaMuda
POSJKT.COM TANGERANG -Aktivis menyoroti keras pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata pengelolaan keuangan yang penuh masalah. βOpini WTP ini tidak wajar! Banyak penyimpangan yang dicatat BPK sendiri β mulai dari belanja yang tidak sesuai kontrak, kelebihan pembayaran tunjangan, hingga pembelian tanah RSUD yang janggal. Kok bisa dibilang wajar? Ini melecehkan akal sehat publik,β tegas Asmudyanto, aktivis dan Koordinator Aliansi Tangerang Berdaulat. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD 2024, ditemukan berbagai pelanggaran, antara lain: adanya Kelebihan bayar tambahan penghasilan ASN senilai Rp26,7…
Baca Lebih Lanjut
TEREALISASI 70 PERSEN DANA DESA KEDUNG?
Postjkt.comΒ || Tangerang Desa Kedung Jalan desa Kedung adalah infrastruktur penting yang menghubungkan berbagai bagian desa dan memfasilitasi aksesibilitas serta mobilitas masyarakat desa Kedung.Β Kepala Desa Kedung, Saadullah, dihubungi melalui, pesan singkat wastup, menjelaskan bahwa pembangunan jalan desa yang sudah dikerjakan, berupa betonisasi senilai 200 juta, sudah sesuai RAB, pengecoran manual yang dilakukan pekerja tampa pengerasan lebih dahulu. Sebelumnya jalan yang sedang dikerjakan itu, sudah ada paping blok, jadi saya hanya mengecor ulang saja. Ungkapnya.Β Karna fungsi jalan desa hanya, menghubungkan rumah-rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian, sehingga memudahkan akses dan mobilitas masyarakat. Pungkasnya. Sangat disayangkan, menurut Aan biasa dipangil,…
Baca Lebih Lanjut
RAJA AMPAT MINTA TOLONG DIPULIHKANKEPUTUSAN BERSEJARAH PRESIDEN PRABOWO: CABUT IZIN TAMBANG RAJA AMPAT *
*KEPUTUSAN BERSEJARAH PRESIDEN PRABOWO: CABUT IZIN TAMBANG RAJA AMPAT* JAKARTA //POSTJKT.COM // DPD MAUNG KALBAR: βINDONESIA HARUS BERGERAK MEMBERSIHKAN PARU-PARU DUNIA DI KALIMANTAN BARATβ MAUNG KALBAR : “KALIMANTAN BARAT:- PUSAT PERANG STRATEGIS PENYELAMATAN PARU-PARU DUNIA” LSM MAUNG KALBAR : PESAN TERBUKA UNTUK PRESIDEN PRABOWO, “KALBAR MENANTI EKSEKUSI KEBERANIAN NEGARA” Pontianak rabu 11 juni 2025- Dalam salah satu langkah korektif paling strategis di sektor lingkungan hidup nasional, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan kritis Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini bukan sekadar eksekusi administratif, melainkan sebuah koreksi hukum sekaligus pernyataan global…
Baca Lebih Lanjut