LSM dan Ajtivis menyirot kinerja Polres Metro Tangerang Kota Metro Jaya, kinerja kurang baik.
Apakah ada kedekatan oknum Kapokres sama Dugaan Avokad Bodong, yang mengaku Ijazah S1.
Menurut PENYIDIK Polres Tangerang Kota Mandul, Kasus Juristo Oknum Advokat Bodong, MANDEK
Polres Tangerang Kota diduga bocor halus, sampai saat ini belum kelihatan penyidikan Laporan media Wartasidik.
Blum ada menindakan yang tegas ke terlapor Juristo oknum mengaku ngaku Advokat.
Tommy Pimred Wartasidik menyampaikan lambatnya penanganan Laporan ke polisi Polres Kota Tangerang. ternyata benar.
βJuristo Oknum Advokat Bodong ini kebal hukum, jangan jangan sudah bocor halus, Terbukti dengan sampai saat ini Polres Tangerang Kota Mandul terkesan di Peti ES kan Laporan media Wartasidik.
Juristo Oknum mengaku ngaku Advokat tapi Bodong sudah sangat meresahkan masyarakat.
Terbukti lulus SH saja belum sudah berani membuat surat berisi keterangan palsu ke dewan pers untuk mendiskreditkan media.
Kepolisian diminta tegas dan berani tegakkan hukum terhadap Juristo advokat Bodong ini.
Tindakannya meresahkan masyarakat, Perkataan dan keterangan dari mulutnya penuh kebohongan dan dusta ujar Tomy 2,10,23
Tommy meminta agar Kapolres Metro Tangerang berani menindak tegas advokat Bodong yang merugikan dan sudah meresahkan masyarakat.
Tommy juga meminta agar segenap insan pers membantu mengawal kasus ini, untuk menjadi pelajaran jangan sampai ada Advokat Bodong berani menghalangi kebebasan pers.
Buat media matapost.com saya ucapkan trimakasih loyalitasnya sesama insan pers
βSaya ingin agar kasus pemalsuan Juristo ini diproses sampai pengadilan sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui siapa sebenarnya Juristo.β Tutup Tommy.
Setelah pimpinan Redaksi Warta Sidik, Tommy menelusuri dan mendapatkan fakta bahwa Juristo diduga penipu dan bukan lulusan SH dan Bukan Advokat.
Waktu itu Tommy melaporkan Juristo ke Polres Tangerang Kota atas dugaan pemalsuan surat dan pengunaan gelar palsu sebagaimana melanggar UU Diknas.
Sepertinya pihak penyidik terkesan mengendapkan pelaporan Juristo Oknum Advokat Bodong yang di lansir mengunakan gelar Sarjana Hukum dan profesi advokat Bodong.
Padahal sudah jelas dan terbukti di lansir dari penelusuran Pangkalan data Dikti bahwa Juristo belum lulus kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati baru semester 5.
Itu pun sudah dimintai keterangan oleh Media, Ketua STIH Gunung Jati, Dr Kushartoyo, SH, MH memberikan penjelasan.
βJuristo belum lulus Sarjana Hukum, masih semester 5. Belum di wisuda dan belum ada ijazah SH nya.β
Sebelumnya diketahui bahwa Juristo dalam beberapa kesempatan di beberapa media mengaku sebagai kuasa Hukum Ketua Komite Olimpiade Indonesia
Raja Sapta Oktohari dan bahkan dengan Pe de nya menyurati Dewan pers atas pemberitaan Media wartahukum dan wartasidik.
Dalam surat yang diterima oleh Dewan Pers, Juristo mengaku sebagai Advokat dan lulusan Sarjana Hukum dan mewakili Raja Sapta Oktohari melaporkan kedua media tersebut ke Dewan Pers.
Fakta sudah jelas bahwa Juristo diduga penipu dan belum lulusan SH dan Bukan Advokat.
Lalu kenapa sampai saat ini terkesan Penyidik Polres Tangerang Kota terkesan tutup mata, seperti dugaa. Rekan rekan media jangan jangan penyidikan Sudah masuk angin
βMohon Kapolres Tangerang Kota tegakkan hukum dan berani menindak aparat penegak hukum palsu yang nantinya hanya akan merusak dan mencemarkan reputasi Aparat penegak hukum.
“Perkara mudah jangan di buat ruwet, apa nunggu Juristo lulus sarjana hukum dulu perkara ini baru di naikan”, ujar pimpinan Redaksi warta sidik di Resto kepiting montok bersama rekan rekan media.
Desa pamutaran, 19 September 2023, Masyarakat Desa Pamutaran Kec. Palipi Kab. Samosir, Sumatra Utuma melaksanakan, kamis (21/09).
Rapat kerja desa THN 2024, yang dihadiri kepala desa Tomu sitno Pandiangan serja jajarannya, BPD, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan masyarakat, pemuda, pendidikan / kesehatan.
serta dihadiri pendamping lokal desa, pendamping desa / utusan dari kecamatan palipi.
Naibaho mengatakan dalam pembahasan tersebut berjalan dengan baik, dan menghasilkan beberapa poin yang skala perioritas untuk tahun anggaran 2024.
Para anggota DPR-RI, DPRD Propvinsi dan DPRD Bogor mensosialisasi cara menjeblosan.
Bahkan ia menerapkan bagai mana cara untuk suara yang tidak sia-sia, harus jeblos gambar atau namanya.
Dalam rangka sosialisasi pemilu tahun 2024, Anggota DPR RI komisi I, calon DPRD jawa barat, Dan DPRD Kabupaten bogor kunjungi dapilnya di desa tenjo bogor jawa barat hari ini 20/9/2023.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan dan meminimalkan kesalahan pemilih yang akan datang sehingga warga diharapkan suarannya tidak terbuang di pemilihan nanti.
Selain sosialisasi warga dapat melihat langsung Anggota DPR RI yang mana selama ini hanya bisa di lihat di televisi.
Kehadiran anggota dewan DPR Ri Adian Napitupulu beserta calon dewan DPRD jawa barat bapak doni serta anggota DPRD Kabupaten bogor bapak Halim yohannes.
Antusias warga desa tenjo patut di hargai dan berulang ulang Adian mencontohkan cara mencoblos.
Sehingga warga menjadi tertawa serasa lucu bahkan teks pancasila turut di bacakan ibu ibu. Beserta lagu garuda pancasila di nyanyikan warga setempat.
“Adian dalam kunjungannya bahkan meminta warga memarihinnya agar masyarakat nantinya proaktif dan mampu berpikir kritis terhadap pemerintah”, ujar Adian Napitupulu.
Menurut Adian, tak hanya itu adian juga meminta warga agar jangan diam tanpa memberikan reaksi baik program program pembangunan pemerintah guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di desa tenjo, kecamatan Tenjo.
Selain sosialisasi, tiga pilar PDIP yaitu Adian, Doni. dan Halim juga bersilaturahmi dengan warga desa tenjo, serta agar masyarakat desa tenjo mengenal sosok calon dewannya.
Dalam kesempatan itu Doni dan Halim secara bergantian memberikan arahan kepada pendukungnya agar suaranya tidak terbuang begitu saja.
Menurut warga desa tenjo kedatangan Adian napitupulu tak disangka sangka dan hanya memikirkan kedatangan calon dewan DPRD Kabupaten bogor jelasnya namun Pak Adian juga datang Ke desa tenjo ungkapnya.
Masyarakat yang hadir berharap kedatangan dewan bisa bermanpaat bagi warga bogor khususnya desa tenjo dimana.
Saat ini masih banyak usulan yang belum terlaksana bahkan belum di rasakan masyarakat terangnya.
Dengan kedatangan Adian ke desa tenjo salah satu dewan yang peduli akan warga setempat juga berharap nantinya anggota yang hadir bisa terpilih di tahun 2024 nanti ungkap warga saat di temui di lokasi.
Diketahui suara PDIP DI desa tenjo dan kecamatan tenjo sangat minim dan dengan kehadiran Adian kedesa tenjo.
semoga warga bogor khususnya tenjo dapat menyadari siapa yang peduli akan warganya ujar salah seorang yang namanya tidak disebutkan.
Kehadiran sang politikus kondang yang kapasitas politik nya tidak diragukan lagi bahkan kala debat dengan lawan nya yang selalu lawannya chaos.
Harapkan bisa menambah pundi pundi suara di pemilihan nanti tahun 2024 di kecamatan tenjo desa tenjo.
Diakhir acara quis dilaksanakan guna menghibur warga tenjo dan seorang ibu dengan wajah sumbrigah.
“Setelah dapat menjawab pertanyaan dari sang politikus dengan gaya kecepatan mengajukan pertanyaan 2 orang emak emak berhasil menjawab sehingga di beri hadiah”, oleh Adian Napitupulu.
Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan Babinsa jajaran Kodim 1002/HST melaksanakan pendampingan penen padi warga binaan.
Seperti yang dilakukan oleh Serka Saipul Fadillah Babinsa Koramil 1002-08/Labuan Amas Utara melaksanakan pendampingan penen padi milik warga binaan di desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selasa (19/09/2023).
Kegiatan yang dilakukan oleh Serka Saipul Fadillah merupakan salah satu upaya pembinaan wilayah yang dilakukan oleh Babinsa dalam mendukung tugas pokok satuan,”terang Danramil 1002-08/Labuan Amas Utara Kapten Inf Andi Tiro melalui sambungan seluler
Lebih lanjut Kapten Inf Andi Tiro mengatakan, Pembinaan Teritorial oleh Babinsa dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode yang disebut dengan metode Binter,
“Cara yang tepat untuk melaksanakan Binter yaitu komunikasi sosial, dengan cara ini Babinsa dapat langsung berinteraksi dengan warga binaan, dalam melakukan pembinaan wilayah,” katanya Fadillah
Komunikasi sosial dapat dilakukan dimana saja tergantung situasi kondisi dilapangan, Seperti Serka Saipul Fadillah sembari komsos juga membantu warga binaan panen padi.
Hasil panen dan ini juga merupakan salah satu upaya Babinsa dalam mendukung program ketahanan pangan,”tuturnya
Sementara itu Aidi pemilik lahan padi jenis rongga seluas 0,6 hektare dari kelompok tani Bersatu sangat berterimakasih kepada Babinsa Serka Saipul Fadillah yang telah melaksanakan pendampingan dari penyiapan lahan, pembibitan.
Perawatan tanaman hingga saat ini musim panen, dan alhamdulillah hasil panen kali ini mencapai 1 ton”ucapnya.
Pemandangan Umum Fraksi Terkait Raperda 2024, Ini Jawaban Wali Kota Tangerang, telah menyampaikan depan Fraksi-Fraksi, kamis (14/09).
Walikota menyampaikan pendapat di depan Fraksi-fraksi untuk menyampaikan laporan untuk tahun 2024.
“Semoga para Faksi-fraksi di terima dalam penyampaian padangan, sehingga untuk tahun 2024 ini anggaran naik 50% dari tahun 2023 lalu”, katanya.
Wali Kota Tangerang, Arief R. Wiswmansyah, didampingi wakilnya, H. Sachrudin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota terhadap
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Tahun Anggaran (T.A) 2024, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu, (13/09).
Secara garis besar, Wali kota, menyampaikan jawaban terkait sejumlah pertanyaan dan pendapat yang disampaikan.
Melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang diantaranya adalah mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
“Untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 1,30 triliun dapat kami jelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam bidang pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan juga program pendidikan gratis baik negeri maupun swasta,” Jawab Wali Kota.
“juga termasuk upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik yang membutuhkan anggaran terbesar, sejumlah Rp 619,19 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan adninistrasi keuangan berupa pembayaran gaji pns, gaji P3K.
Tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan profesi guru serta administrasi perencanaan, kepegawaian, administrasi BMD, dan administrasi umum perangkat daerah.
Sementara itu, dalam rangka pemerataan kapasitas sekolah terutama SMP.
Pada tahun ini Pemkot sedang dalam proses pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Pinang sehingga saat ini di setiap kecamatan sudah tersedia dua SMP Negeri,” sambungnya.
Di bidang kesehatan, lanjut Arief, terdapat empat program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam mendukung prioritas pembangunan kesehatan di Kota Tangerang.
“Diantaranya adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
Serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Arief, menjabarkan sejumlah program dan upaya Pemkot
Diantaranya upaya peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja pada bidang ketenagakerjaan, pengembangan UMKM dan juga terkait program ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Arief, menekankan, Pemkot Tangerang berkomitmen dan konsisten untuk melakukan tata kelola pemerintahan secara akuntabel dan transparan.
“Terutama untuk pengelolaan anggaran di mana masyarakat bisa mengakses terkait besaran anggaran dan pengelolaannya melalui portal PPID Kota Tangerang,” tukas Arief.
Memang tidak gampanglah mendapatkan juara bukan hanya mimpi belaka, tetapi SDN Rawa buntu I Alhamdulillah tercapai mendulang juara III Futsal turnamen Sekolah swasta Era et Labora,pungkas Kepsek SDN Rawa buntu I, senin (11/09).
Kepsek Rawa Buntu menyampaikan kepada wartawan postjkt sebagai Guru pendidik haruslah dekat terhadap Gurunya
“Karena harapan kita semua anak-anak SISWA/SISWI ini yang kita harapkan penggantikan para Guru kelak sudah pensiun dari pekerjaannya”, katanya
Menurut Kepala Sekolah SDN Rawa Buntu, sebagai pendidik masa depan juga para Pejabat.
Mungkin juga nanti menjadi nomor satu di Negara kita yang tercinta ini penuh harapan kita semua juga kami sebagai Guru pendidik.
Menurut Sandi Guru kelas, bahwa agar kelak menjadi berguna untuk Nusa dan bangsa Indonesia, karenanya kami sebagai Guru pendidik semua Siswa-Siswi SDN Rawa Buntu I penuh harapan kami
“Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan anak soleh patuh kepada Guru dan kepada Orang Tua dan semua kalangan”, ujarnya Sandi Guru kelas
Menurut dia, anak yang berahlak dan berbudi pekerti sampai mereka melanjutkan
“Sita-citanya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dan taat kepada Tuhan yang maha Esa”, tutur Kepsek Rawa Buntu I di halaman sekolah SDN Rawa Buntu kepada wartawan postjkt.
Irma Hutabarat dari Partai PSI mengatakan, bahwa ia tidak mau mencalonkan dari orang yang kuropsi, minggu (10/09).
Irma juga berharap pada KPU untuk di partai PSI jangan sampai ada matan kuruptor.
Walaupun ia seorang matan, tetap kami tidak mengusungkan orang korupsi.
“Saya mendukung yang matan narapidana tak di usungkan mencalon legislatip”, katanya Irma Hutabarat dari PSI di jakarta vidio yang beredar.
Bila mana ia di calonkan kembali naik di publik ini akan tetap korupsi.
Namanya yang sudah korupsi tetap nantinya ia korupsi.
Bahkan ia akan lebih ganas lagi, jika terpilih menjadi legislatip.
“Kami sangat patuh pada partai, tetapi untuk korupsi kami tidak, jika terdapat di PSI yang korupsi silahkan mengudurkan diri dari partai PSI”, katanya.
Rapat persiapan MTQ tingkat desa belimbing Kecamatan Kosambi di aula Kantor desa belimbing beberapa hari lalu rapat yang terkait persiapan pelaksanaan MTQ dan Festival Seni Nasyid Tahun 2023 tingkat Desa Belingbing, sabtu (26/08).
Acara dimulai pukul 09.00 WIB dihadiri oleh kepala dusun, ketua IMTAQ Desa Belingbing, ketua TP. PKK Desa belingbing, ketua BPD, ketua LPM beserta perangkatnya, guru mengaji dan tokoh agama dari tiap-tiap dusun.
Acara dimulai dengan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari kepala desa, yang diawali dengan mengecek kehadiran peserta rapat. Dalam sambutannya, Bapak H MASKOTA SE HJS.
Selaku Kepala Desa Belingbing, mengucapkan terima kasih kepada peserta yang memenuhi undangan rapat dan kepala desa memesan terhadap semua lapisan masyarakat di haruskan pake seragam PUTIH.
βMudah-mudahan acara ini terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga hasil musyawarah yang kita sepakati juga mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,β ucapnya mengakhiri sambutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BPD. Beliau menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi perhatian bagi perangkat desa.
Untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya membaca Al-Qurβan karena pemerinta sendiri juga memperhatikan hal tersebut dengan cara membuat kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini.
Menyusul sambutan dari Ketua BPD, dalam sambutannya, mendeklarasikan kesiapannya untuk mendukung kegiatan MTQ dan Festival Nasyid Tahun 2023 tingkat Desa ini.
βKami dari BPD siap untuk mendukung acara ini. Kami juga memohon kepada bapak Ketua IMTAQ untuk memberitahukan tugas yang perlu kami kerjakan pada pelaksanaan acara ini,β katanya Maskota.
Musyawarah kemudian dimulai dengan dipandu oleh Ketua IMTAQ yang menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
Menurut Maskota, di antaranya adalah jadwal kegiatan yang akan diselenggarakan pada 27 agustus, 2023 mendatang di porkap ke jaroan (4 ) Desa belingbing. Sesuai kesepakatan, setiap dusun.
Ia menyebutkan, adapun cabang dan golongan yang akan dilombakan adalah cabang Musabaqah Tilawatil Qurβan (MTQ) golongan tartil putra putri, anak-anak putra putri, remaja putra putri, dan dewasa putra putri, dikutip posbandung.com
Cabang Musabaqah Khatil Qurβan (MKQ) golongan naskah putra putri dan hiasan putra putri. Cabang Musabaqah Hifzil Qurβan (MHQ) golongan 1 juz putra putri dan 5 juz putra putri.
Tahun ini MTQ yang di ikuti sekitar 475 peserta dari tingkat SD,SMP dan SLTA,perserta meningkat dari tahun lalu.
Kata dia, hal ini harus di acungkan jempol bagi kepala desa yang juga ketua APDESI kabupaten Tangerang, karena keberhasilannya mengedukasi anak anak usia sekolah melalui MTQ.
Agar generasi yang ada di desa belimbing ini memiliki pondasi yang kokoh ketika di jamanyanya.
Dan H.Maskota juga telah membuktikan kepada juara MTQ yang lalu juga di berikan beasiswa sampai saat ini.
Kepedulian H.Maskota ini harus tetap di dukung agar edukasi ini tetap berlanjut,karena perubahan jaman akan selalu berubah.
Dalam Agenda pertemuan hari ini Rabu, mulai dari pukul 14. 00 sampai pukul 15. 35 wib. Di rumah makan saung Serpong Neglasari, Kota Tangerang.
Yang pertama sebagai moderator bapa Pdt Elyeser memperkenalkan ibu Linah dan bapak Julius yang berasal Wonogiri. Jawa Tengah yang berdomisili di Tebet. Jakarta barat.
Dan bertempat tinggal di Rawa buntu delatinos. Serpong. Pekerjaan nya sebagai advokat di bidang hukum.
Ibu Linah mencalonkan dari dapil kecamatan Neglasari, kecamatan batu ceper, kecamatan benda.
Yang diusung oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan ( PDIP) kita Tangerang. Bapak Julius Mencalonkan caleg dari dapil 3 Tangerang Raya Banten yang diusung oleh PDIP.
Julius dapil 3 meliputi Tangerang raya Banten, Untuk DPR pusat. Keaktifan bapa julius di PDIP sebagai bagian sosial dan membantu orang orang miskin dan terbelakang daerah konflik Papua.
Adapun ketertarikan beliau untuk maju di peleg tahun yang datang ( 2024 ) mendatang yaitu adanya kesenjangan sosial masih terjadi di masyarakat, hukum di negara ini belum ditegakkan secara murni.
Dalam pencalonan dirinya untuk DPR pusat adanya dorongan hati yang tulus untuk melayani masyarakat luas. Baik dipandang dari Kekuasaan maupun dari segi kewenangan.
Namu masih banyak Keterbatasan dari pemerintah pusat sampai ke daerah daerah dimulai dari aspek dari sosial dan jabatan jabatan publik.
Beliau ingin melakukan perbaikan dalam konteks pelayanan masyarakat. Peran Anggota legislatif sangatlah berfungsi kepada kepentingan masyarakat.
Baik tingkat Daerah desa, kota kelurahan dalam membangun sesuatu kelancaran komunikasi kepada masyarakat. Misal, membangun balai warga dengan biaya caleg, mengaspal jalan dengan biaya caleg Dll.
Akses komunikasi perlu di bangun kepada masyarakat dalam membelanjakan anggaran yang sudah di anggarkan dari pemerintah pusat.
Anggaran ini sudah dalam Kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah.
Dan perlu di awasi dan di kawal oleh masyarakat setempat. Jika tidak diawasi dan dikawal maka anggaran itu akan dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Dalam pileg kali ini sudah memaasuki level lebih tinggi ada harga yang harus dibayar oleh para bacaleg ataupu caleg.
Dapil Banten 3 Tangerang Raya ini memiliki masyarakat yang luas melingkupi Kita Tangerang, Kita Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Beliau akan membangun rumah aspirasi Tangerang raya ini agar diciptakan instrumen atau sistem untuk 5 tahun kedepan.
Dalam Membangun rumah aspirasi sebagai bentuk tempat kumpulnya orang orang yang berkompeten di masyarakat dapat menampung aspirasi masyarakat dari tokoh tokoh agama maupun tokoh tokoh ansional.
Demokrasi saat ini adalah demokrasi formal, substansial. PDIP masih terus memperjuangkan fondasi ideologi Pancasila. Bhinneka tunggal Ika, beragam suku bangsa dan agama.
Prosesnya dalam mendirikan PDI menjadi PDIP oleh ketua umum ibu Megawati Sukarnoputri PDIP memiliki pengurus sebagian dari nasrani, sebagian dari Islam, sebagian dari Hindu, sebagian dari Budha.
Itu pertanda bahwa PDIP menunjukkan membangun bangsa ini dengan elemen masyarakat dari balerbagai daerah daerah, masyarakat Banten memiliki 4,7 juta lebih penduduk. Masih banyak masyarakat Banten hanya simpatisan publik.
Maka mari kita bersama membawa bangsa ini kepada demokrasi yang substansial. Membawa bangsa ini kepada ke arah lebih baik menuju demokrasi sesungguhnya perjuangan kemerdekaan nasional ( kerakyatan).
Linah menambahkan, kita masih terus memperjuangkan garis kemiskinan. Misal, seorang penggali kuburan anaknya mau masuk sekolah sulit untuk bisa masuk dengan banyaknya administrasi yang harus di tempuh.
Sementara penggali kuburan ini hanya lulusan SD yang tidak mengerti administrasi. Ibu Linah ini membantu anaknya masuk sekolah yang diinginkan oleh ananknha.
Puji Tuhan, berkat bantuan dari ibu linah, anaknya boleh masuk ke sekolah tanpa dengan uang. Beliau Berusaha membantu masyarakat lain dalam kesusahan masyarakat dalam menyekolahkan anak anak mereka yang kategori taraf hidupnya di bawah.
Dan Linah berjanji Hp akan aktif selama 24 jam. Ibu Linah akan selalu lakukan blusukan ke daerah daerah pemilihannya yaitu, kecamatan Neglasari, kecamatan batu ceper, kecamatan benda.
Seorang yang foundamentalis beliau akan memperjaungkan kesetaraan hidup sesuai yang di atur dalam UUD 1945. Dan juga kebebasan beragama.
Pdt. Elyaser juga menambahkan, para caleg caleg kedeoan haruslah konsisten dalam menjalankan aspirasi masyarakat, begitu sudah jadi dewan dihubungi pun sangat sulit.
Julius menambahkan, Caleg 5 tahun kedepan adalah hanya Peristiwa pesta 5 tahunan dalam pesta demokrasi kita.
Julius Menambahkan, mari kita memperluas basis gagasan visi misi yang sama serta memperkuat gagasan itu supaya tidak meluntur dari jati diri kebangsaan negara Indonesia.
Melainkan semua dapat merasakan kesetaraan dan jabatan jabatan publik dapat dikuasai oleh orang orang yang berkompeten bukan karena jabatan bisa dibeli dengan tanpa kompetensi yang di miliki.
Tidak melulu ada istilah mayoritas dan minoritas. Memasukkan orang orang yang mempunyai kemampuan lebih.
Harus juga dipikirkan dengan kekuatan kekuatan perimbangan baik di pusat maupun di daerah daerah, perlu juga di lakukan oleh masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol daerah daerah yang memiliki kekuatan sebagai kesatuan bersama.
Jadi 5 tahun kedepan adalah penentuan pembangunan yang merata, dan membangun SDM masyarakat yang kritis,lugas agar masyarakat dapat maju dan bisa menikmati taraf hidup yang lebih baik.
“Kita bekerjasama antara masyarakat dengan pemerintah sangat dibutuhkan. Juga masyakarat perlu mengawasi dan mengawal kinerja pemerintah supaya pembangunan merata sampai tingkat desa terpencil sekalipun”, Imbuhnya Julius
Berikan Kuliah di Pascasarjana Program S3 Universitas Borobudur, Ketua MPR RI Bamsoet Paparkan Pentingnya Pembaharuan Hukum Nasional, sabtu (18/06)
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang sebelumnya dosen tetap pada program S1 Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) di Universitas Terbuka.
Kini mulai mengajar sebagai dosen tetap pascasarjana mahasiswa doktoral program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur, angkatan 24 dengan jumlah mahasiswa mencapai 52 orang.
Para mahasiswanya antara lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Bupati Banyuasin Askolani, Lawyer MNC Group Sutrisno, Dosen Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Sidi Wiraguna, Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno Hudy Jusuf, dan beberapa kepala daerah lainnya, termasuk dari TNI/Polri.
Di semester ini, Bamsoet mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, serta mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik di semester yang akan datang.
Selain menjadi dosen tetap berdasarkan Keputusan Kemendikbudristek Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta dengan kepangkatan Lektor.
Bamsoet juga dipercaya selain menjadi Co-Promotor dan penguji mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta, juga sebagai penguji pascasarjana program S3 di kampus almamaternya Fakultas Hukum UNPAD Bandung.
Salah satu bentuk terobosan pembaharuan hukum nasional yang saat ini sedang digagas oleh bangsa Indonesia yakni rencana MPR RI menghadirkan kembali Utusan Golongan di MPR RI dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai peta jalan pembangunan nasional.
Mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi PPHN yang didasari TAP MPR RI sangat kuat, tidak bisa ditorpedo Perppu maupun di judicial review Mahkamah Konstitusi.
Bisa digunakan sebagai landasan hukum pembangunan jangka panjang seperti pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pembangunan infrastruktur strategis berjangka panjang lainnya.
“Memastikan IKN Nusantara tidak mangkrak seusai berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang mangkrak usai berakhirnya pemerintahan Presiden SBY.
Karena jangankan beda partai politik, terkadang pemimpin yang dihasilkan dalam satu partai politik pun bisa jadi selalu ada ego untuk meninggalkan legacy.
Karena itu perlu terobosan dan pembaharuan hukum nasional berupa PPHN yang memastikan pembangunan jangka panjang tetap dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi presidennya,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (17/6/23).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, untuk menjaga ‘marwah’ PPHN agar tetap mempunyai implikasi dan daya ikat terhadap siapapun presidennya, maka bisa dilakukan melalui mekanisme/pranata hak bugdet DPR RI.
“Gambaran teknisnya, apabila RAPBN yang diajukan pemerintah tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam PPHN, misalnya tidak terdapat anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara,
DPR dapat menolak dan meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam bentuk merevisi kembali ataupun diputuskan menggunakan APBN tahun sebelumnya,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, bentuk hukum PPHN yang ideal yakni dalam bentuk Ketetapan MPR.
Yang membutuhkan dasar legalitas konstitusional dengan memberi kewenangan MPR melalui amandemen terbatas Konstitusi.
Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, maka bisa dilakukan terobosan dan pembaharuan hukum dengan menghadirkan PPHN tanpa Amandemen.
Yakni melalui konvensi Ketatanegaraan dengan menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan. Karenanya, diperlukan konsensus nasional untuk menyelenggarakan konvensi ketatanegaraan yang melibatkan delapan lembaga tinggi negara, termasuk lembaga kepresidenan.
“Jika sepakat melakukan konvensi ketatanegaraan, perlu dibentuk dan disusun substansinya. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR. Saat ini MPR masih memiliki kewenangan Tap MPR yang sifatnya keputusan (beschikking).
Lebih baik lagi jika penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf b pada UU Nomor 12 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ditiadakan atau dihapus, sehingga kekuatan Tap MPR yang bersifat regeling atau pengaturan, hidup kembali,” pungkas Bamsoet.