Di Duga Pilih Kasih Pemberian Bantuan RTLH

POSTJKT.COM Tangerang –Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan cermat dalam menyikapi informasi yang berkembang di media sosial dan online. Imbauan ini disampaikan saat beliau meninjau langsung kondisi rumah Jaenab, seorang janda buruh serabutan di Kampung Kosambi, Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, pada 7 September 2025.

 

Menurut Bupati Maesyal, penting bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menerima atau menyebarkannya guna menghindari dampak negatif dari informasi yang salah. “Kita harus selalu Tabayyun, teliti dan verifikasi informasi tersebut sebelum menerima atau menyebarkannya,” ungkapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Maesyal juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut. Dari 168 rumah yang kondisinya sangat memperihatinkan, sebanyak 83 unit telah terealisasi dan dibangun melalui program pemerintah daerah dan desa.

 

Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pemerintahan Inovatif, Maju, dan Smart (PRIMA): Penguatan birokrasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah (PROSPEK), Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Talenta Unggul Generasi Sehat (TUNAS), Peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sekolah Terpadu Ramah Anak (SETARA), Memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah, dan Berkesinambungan (SELARAS), Komitmen menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

 

Camat Kresek, Eka Fathussidki, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Daerah dalam menangani RTLH di wilayahnya dan menyatakan bahwa program unggulan tersebut menjadi skala prioritas dengan target 1.000 rummah setiap tahunnya.

 

 

 

 

Red. Maxi/ Beriman

BERAPA SIH, GAJI DAN TUNJANGAN DPR-D KABUPATEN TANGERANG?

POSTJKT.COM // Kabupaten Tangerang di kutip dari berbagai sumber berikut adalah rincian gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Tangerang:
– Gaji Pokok:
– Ketua DPRD: Rp 2,1 juta per bulan
– Wakil Ketua DPRD: Rp 1,6 juta per bulan
– Anggota DPRD: Rp 1,5 juta per bulan

– Tunjangan:
– Tunjangan Perumahan:
– Ketua DPRD: Rp 21 juta per bulan (sebelumnya Rp 33 juta pada tahun 2022 dan Rp 43,5 juta pada Perbup Nomor 1 Tahun 2025 yang dibatalkan)
– Wakil Ketua DPRD: Rp 20 juta per bulan (sebelumnya Rp 32 juta pada tahun 2022 dan Rp 39,4 juta pada Perbup Nomor 1 Tahun 2025 yang dibatalkan)
– Anggota DPRD: Rp 17 juta per bulan (sebelumnya Rp 30 juta pada tahun 2022 dan Rp 35,4 juta pada Perbup Nomor 1 Tahun 2025 yang dibatalkan)
– Tunjangan Komunikasi:
– Ketua DPRD: Rp 14,7 juta per bulan
– Wakil Ketua DPRD: Rp 14,7 juta per bulan
– Anggota DPRD: Rp 14,7 juta per bulan
– Dana Operasional:
– Ketua DPRD: Rp 12,6 juta per bulan
– Wakil Ketua DPRD: Rp 6,7 juta per bulan
– Bahan Bakar Minyak (BBM):
– Ketua DPRD: Rp 7,3 juta per bulan
– Wakil Ketua DPRD: Rp 5,9 juta per bulan
– Uang Transportasi:
– Anggota DPRD: Rp 13,9 juta per bulan

– *Total Penghasilan:*
– Ketua DPRD: sekitar Rp 52,4 juta per bulan (setelah dipotong PPh 21)
– Wakil Ketua DPRD: sekitar Rp 46,4 juta per bulan (setelah dipotong PPh 21)
– Anggota DPRD: sekitar Rp 40,3 juta per bulan (setelah dipotong PPh 21)

 

Setelah terjadi aksi protes masyarakat terdapat perubahan aturan terkait tunjangan perumahan dan pembatalan Perbup Nomor 1 Tahun 2025, sehingga besaran tunjangan mungkin berbeda tergantung pada peraturan yang berlaku saat ini.

 

 

.Red.SWITNO PURBA

SETELAH BERBAGAI PERTIMBANGAN DPR-RI, RESMI MENGHENTIKAN TUNJANG SENILAI 50 JT UNTUK PERUMAHAN

Postjkt.com //Β Setelah berbagai kejadian desakan masayarakat yang berunjuk rasa diberbagai daerah, DPR-RI resmi menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar 50 jt per bulan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPR RI SUFMI DASCO AHMAD dalam konfrensi pers, menanggapi 17 + 8 tuntutan Rakya, pada jumat 5 September 2025.

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

Gaji Pokok,

– Anggota DPR: Rp 4.200.000

– Anggota DPR merangkap wakil ketua: Rp 4.620.000

– Anggota DPR merangkap ketua: Rp 5.040.000

 

Tunjangan,

– Tunjangan istri: 10% dari gaji pokok (Rp 420.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal 2 anak (Rp 168.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000 untuk anggota DPR, Rp 15.600.000 untuk wakil ketua, dan Rp 18.900.000 untuk ketua

– Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000 untuk anggota DPR, Rp 6.450.000 untuk wakil ketua, dan Rp 6.690.000 untuk ketua

– Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15.554.000 untuk anggota DPR, Rp 16.009.000 untuk wakil ketua, dan Rp 16.468.000 untuk ketua

 

Penerimaan Lain,

– Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

– Asisten anggota: Rp 2.250.000

– Fasilitas kredit mobil: Rp 70.000.000 per orang per periode

 

Fasilitas Lainnya,

– Perlengkapan rumah lengkap

– Uang pensiun: 60% dari gaji pokok

– Tunjangan beras: Rp 30.900 per

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

Gaji Pokok,

– Anggota DPR: Rp 4.200.000

– Anggota DPR merangkap wakil ketua: Rp 4.620.000

– Anggota DPR merangkap ketua: Rp 5.040.000

 

Tunjangan,

– Tunjangan istri: 10% dari gaji pokok (Rp 420.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal 2 anak (Rp 168.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000 untuk anggota DPR, Rp 15.600.000 untuk wakil ketua, dan Rp 18.900.000 untuk ketua

– Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000 untuk anggota DPR, Rp 6.450.000 untuk wakil ketua, dan Rp 6.690.000 untuk ketua

– Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15.554.000 untuk anggota DPR, Rp 16.009.000 untuk wakil ketua, dan Rp 16.468.000 untuk ketua

 

Penerimaan Lain,

– Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

– Asisten anggota: Rp 2.250.000

– Fasilitas kredit mobil: Rp 70.000.000 per orang per periode

 

Ditengah masa sulit dan menurunnya daya beli masyarakat, akhrinya pemerintah memutuskan untuk, membatalkan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

 

 

 

Red. Beriman M

Aksi demontrasi Mahasiswa dan LSM KsatriaMuda Memanas

Postjkt.com-TANGERANG Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang berlangsung panas dan diwarnai aksi bakar ban. Mahasiswa menolak tunjangan rumah DPRD dan mengecam brutalitas aparat kepolisian. Mereka juga menuntut, Menuntut jaminan kebebasan berpendapat tanpa represif. Mendesak penghentian brutalitas aparat dan pendekatan humanis. Menghapus tunjangan rumah maksimal atau membatasinya hingga Rp 15 juta. Masa aksi juga menuntut, Β pengusuta tuntas kasus brutalitas polisi, khususnya kematian pelajar Andika Lutfi Falah.
Menolak kebijakan yang tidak pro rakyat. Massa aksi kecewa karena Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang tidak menemui mereka, meskipun ada informasi bahwa wakil ketua tersebut berada di dalam gedung. Mereka bahkan menulis slogan seperti “DPR Pengkhianat Rakyat” dan “Usut Tuntas Andika” di tembok gedung DPRD. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menemui massa aksi dan menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 masih berlaku, sehingga tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan maupun anggota DPRD masih dibayarkan. Namun, penjelasan ini tidak memuaskan mahasiswa dan akhirnya membakar ban bekas di depan gedung dewan.

Masa demonstran daneLSMΒ 

 

 

 

Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin, akan berkomunikasi dengan unsur pimpinan terkait tuntutan massa aksi yang meminta penghapusan tunjangan bagi anggota dewan. Astayudin berpendapat bahwa persoalan ini harus dikonsultasikan dengan pihak pusat karena terkait dengan peraturan pemerintah pusat. Sebagai Kader Gerinda Astayudi akan menyampaikan tuntutan masyarakat kepusat. Astayudin akan berkomunikasi dengan unsur pimpinan untuk membahas tuntutan massa aksi

Astayudin jugaa berpendapat bahwa persoalan ini harus dikonsultasikan dengan pihak pusat karena terkait dengan peraturan pemerintah pusat.

Massa aksi memberikan waktu tujuh hari untuk menanggapi tuntutan mereka, dan akan memantau hasilnya. Astayudin menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah .

 

 

 

 

 

Redaksi .

DOA KESELAMATAN BUAT BANGSA DAN NEGARA BERSAMA BUPATI DAN DINAS OPD

POSTJKT.COM Tangerang Kamis 4 September 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Forkopimda menggelar istigosah untuk keselamatan bangsa dan daerah di Masjid Agung Al-Amjad, Puspemkab Tangerang. Berikut beberapa poin penting dari acara tersebut [1]:
Tujuan Istigosah: Memohon perlindungan dan keselamatan bangsa, serta kekuatan dalam menjaga stabilitas dan kedamaian bangsa, khususnya di Kabupaten Tangerang.
Kehadiran: Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Forkopimda, unsur TNI, Polri, ASN, dan masyarakat umum.
Situasi Nasional: Bupati Maesyal menyinggung situasi nasional yang belakangan ini diwarnai dengan gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ia mengakui bahwa penyampaian pendapat adalah hak, namun ia juga menyayangkan gesekan sosial yang timbul akibat beberapa aksi tersebut.

Istigosah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk memohon perlindungan dan keselamatan bangsa. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Tangerang dapat tetap kondusif dan aman di tengah dinamika sosial yang sedang berlangsung .

 

 

 

[Switno Purba]

DISKOMINFO KABUPATEN TANGERANG, DALAM SOROTAN MEDIA DAN LSM, TERCIUM AROMA TAK SEDAP

POSTJKT.COM-[sp] Tangerang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran belanja sewa alat internet senilai Rp 99 miliar selama 3 tahun. Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) melaporkan Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan ini.

Pasal yang Menjadi Sorotan:

– Pengadaan Internet: AMPD menilai anggaran Rp 33 miliar per tahun untuk pengadaan internet tidak wajar, terutama karena fiber optik adalah investasi jangka panjang yang tidak memerlukan pengeluaran besar setiap tahun.
– Pemenang Tender: Selama tiga tahun berturut-turut, PT Platinum Network Indonesia selalu menjadi pemenang tender, memunculkan dugaan adanya praktik kolusi atau pengaturan tender.
– Markup Harga: AMPD juga menyoroti indikasi markup harga dan duplikasi anggaran untuk pekerjaan yang sama.

Reaksi dari Pihak Lain:

– KPK telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan proses lebih lanjut.
– Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kabupaten Tangerang, Cecep, membantah tuduhan korupsi dan menyatakan bahwa pengadaan internet dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur.
– Cecep juga menjelaskan bahwa anggaran Rp 12 miliar per tahun digunakan untuk memastikan akses internet yang baik bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tuntutan AMPD:

– AMPD meminta KPK melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran tersebut.
– Jika terbukti ada pelanggaran, Kepala Diskominfo dan pihak terkait harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Dikutip dari berbagai sumber Redaksi24co.id.

Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) melaporkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang ke KPK karena dugaan penyalahgunaan anggaran belanja sewa alat internet senilai Rp 99 miliar selama 3 tahun. Mereka juga menyoroti proses tender yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.

Dalam kasus ini, AMPD menuding adanya mark-up harga dan pengulangan pekerjaan yang sama dalam proyek tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini menjadi sorotan publik dan mendorong dilakukannya investigasi lebih lanjut oleh KPK .

Dalam berita terkait, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang mengharapkan tidak ada lagi aksi demo .Β 

Sampai dengan diterbitkannya berita Kepala Dikomimfo kabupaten Tangerang, belum dapat dihubungi tim postjkt.com. Alasan sekuriti sedang ada diluar.

 

 

 

 

 

Red.SP

PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN TANGERANG RESPON CEPAT PERMINTAAN MASSA DEMONTRAN

POSTJKT.COM Tangerang Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan sikap resminya terkait demonstrasi yang mengakibatkan kegaduhan di Indonesia. Berikut poin-poin penting dari pernyataan PBB :
– Belasungkawa: PBB mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban meninggal dunia, termasuk Affan Kurniawan, Sarinawati, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Rusdamdiansyah, Rheza Sendy Pratama, dan Sumari. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
– Dukungan Proses Hukum: PBB mendukung pemerintah untuk melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jatuhnya korban jiwa. PBB juga memastikan aparat keamanan tidak bersikap represif dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, humanisme, serta penghormatan atas hak asasi manusia.
– Pemulihan Situasi Nasional: PBB mendukung pemerintah mengambil langkah-langkah efektif dan terukur untuk memulihkan situasi nasional agar kembali kondusif dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Demonstrasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk :
– Kebijakan Kontroversial: Penolakan terhadap program transmigrasi, kenaikan pajak bumi dan bangunan, serta kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
– Kekerasan Aparat: Banyak laporan mengenai kekerasan dan kebrutalan aparat kepolisian selama demonstrasi.
– Tuntutan Masyarakat: Masyarakat menuntut pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, menaikkan taraf hidup rakyat, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Diharapkan pimpinan dewan dapat mengakomodir, usulan Partai Bulan Bintang, dan segera melaksanakan tuntutan masyarakat tersebut.

 

 

 

Purba.