Postjkt.com | Tangerang, Sorotan untuk Kepala Dinas Pendidikan Kab. TangerangBenar, kalau Diskominfo lagi dorong SP4N-LAPOR! sebagai kanal aduan, Dinas Pendidikan jadi salah satu OPD paling rawan disorot. Alasannya:1. Kenapa Kadisdik harus responsif ke media soal kondisi SD & SMP Aduan pendidikan selalu masuk 3 besar di SP4N-LAPOR! tiap tahun. Isunya: pungli, sarana rusak, guru kurang, PPDB.Tahun 2026 = tahun pertama RPJMD 2025-2030. Misi Pertama “tata kelola efektif-efisien” artinya Disdik harus buka data sekolah mana yang butuh rehab berat. Media = amplifier aduan. Kalau Kadisdik diam saat ditanya media, warga lari ke LAPOR! atau viral. Endingnya tetap jadi beban OPD juga.2. Isu SD & SMP di Kab. Tangerang yang sering muncul Dari data Ombudsman & LAPOR! 2024-2025. Sarana yang banyakΒ rusak atap bocor, lantai rusak, WC tak layak.
Banyak di wilayah utara Mauk, Sukadiri, Pakuhaji. Kekurangan ruang kelas ,Β Rombel gemuk 40+ siswa, terutama di Tigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis karena padat penduduk. Pungutan liar: Dalih study tour, perpisahan, seragam, LKS. Kasus Rp1 juta/siswa menginap yang kamu sebut tadi contohnya. Distribusi guru: Sekolah kota kelebihan guru, pinggiran kekurangan guru mapel IPA/MTK/Bahasa Inggris.PPDB zonasi: Tiap tahun ribut soal jarak & titipan.3. Pertanyaan yang harus dijawab Kadisdik ke mediaKalau insan media mau konfirmasi, ini list pertanyaan kunci:Data Dapodik: Berapa SD/SMP rusak berat-sedang-ringan 2026? Mana yang masuk DAK Fisik/APBD tahun ini?Anggaran: Dari APBD 2026 Disdik Kab.
“Salah tata kelola anggaran, yang tidak skala prioritas, Anggara justru untuk hal hal yang tidak penting”..???
Tangerang berapa triliun, porsi rehab berapa %? Sisa buat non-fisik apa saja?Pungutan: SOP Disdik kalau ada sekolah minta iuran di atas Rp500rb? Ada satgas khusus?Solusi rombel gemuk: Target pembangunan USB baru 2025-2030 di kecamatan mana saja?Transparansi: Laporan realisasi DAK & APBD Disdik bisa diakses publik di mana?4. Jalur resmi kalau Kadisdik sulit ditemui mediaSP4N-LAPOR!: Lapor “Mohon klarifikasi Kadisdik soal kondisi SDN xxx”. Tiketnya wajib dijawab 5 hari kerja.PPID Disdik: Minta data jumlah sekolah rusak pakai UU KIP. Wajib dikasih maks 10 hari kerja. Komisi II DPRD Kab. Tangerang: Mitra Disdik. Audiensi bareng media & wali murid.Intinya: Rakor SP4N-LAPOR! kemarin itu kode keras ke semua OPD, termasuk Disdik.
“Kepala bidang yang masih dapat dihubungi mejawab santai ,awak media sekolah yang pada usasng itu sudah dianggarkan”, sementara kepala dinas pendidikan kabupaten Tangerang , sangat anti membagikanΒ nomor telpon selulernya yang notabene, sebagai pejabat publik \ pelayan publik hususnya dipendidikan sebagi penanggung jawab tertingi, sudah seharusnya awer dengan media.
Banyak di wilayah utara Mauk, Sukadiri, Pakuhaji. Kekurangan ruang kelas ,Β Rombel gemuk 40+ siswa, terutama di Tigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis karena padat penduduk. Pungutan liar: Dalih study tour, perpisahan, seragam, LKS. Kasus Rp1 juta/siswa menginap yang kamu sebut tadi contohnya. Distribusi guru: Sekolah kota kelebihan guru, pinggiran kekurangan guru mapel IPA/MTK/Bahasa Inggris.PPDB zonasi: Tiap tahun ribut soal jarak & titipan.3. Pertanyaan yang harus dijawab Kadisdik ke mediaKalau insan media mau konfirmasi, ini list pertanyaan kunci:Data Dapodik: Berapa SD/SMP rusak berat-sedang-ringan 2026? Mana yang masuk DAK Fisik/APBD tahun ini?Anggaran: Dari APBD 2026 Disdik Kab.
